Belakangan ini kita dikejutkan dengan pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), Rafidin S. Sos, dari Dapil 3 mewakili Kecamatan Donggo, Kecamatan Soromandi, Kecamatan Sanggar, dan Kecamatan Tambora di legislatif Kabupaten Bima.

Bagaimana tidak, ia meminta kepada masyarakat Bima untuk menghentikan menanam jagung. Sebab, menurutnya, yang merusak hutan dan gunung (lingkungan) di Bima adalah petani. Karena itu, ia meminta kepada masyarakat Bima atau petani untuk tidak lagi menanam jagung. 

Ia tidak tahu bahwa konsekuensi logis dari pertanyaannya itu. Hematnya begini, meminta masyarakat atau petani untuk tidak menanam jagung sama halnya dengan meminta masyarakat untuk tidak bertani lagi.

Pernyataan itu benar-benar tidak masuk akal dan sangat gila. Mengingat, pendapatan masyarakat Bima umumnya atau masyarakat Donggo, Soromandi, Sanggar, dan Tambora khususnya, 80 % pendapatannya dari hasil pertanian, yaitu pertanian jagung.

Lebih jauh, sebetulnya Rafidin telah melancarkan kritik yang tidak tepat. Ia melancarkan kritikannya pada masyarakat pemilihnya. Ia tidak tahu bahwa dengan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bima, salah satunya mewakili aspirasi masyarakatnya.

Dengan demikian, ia tidak bisa memahami fungsi kritik dan menempatkan kritik yang sesungguhnya. Tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu mengawasi kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima. Bukan malah sebaliknya, mengkritik rakyatnya sendiri.

Selain itu, ia juga membangun narasi seolah-olah Pemerintah Daerah (Pemda) Kebupaten Bima membiarkan aksi pembalakan liar hutan dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuka lahan pertanian tanaman jagung dengan dalih memberikan secara cuma-cuma bibit jagung kepada masyarakat.

Narasi itu dibangun oleh Rafidin sebagai bentuk untuk mengkritik pemerintah Bima. Lagi-lagi, ia tidak paham bahwa fungsi pemerintah itu melayani rakyat, melayani masyarakat, termasuk melayani dengan cara membagi-bagikan bibit jagung itu secara gratis. Dan, ia mengkritik pemerintah di sini dengan mengatasnamakan masyarakat juga keliru.

Menurutnya, terjadinya banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya, disebabkan oleh kerusakan gunung dan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Bima atau petani dengan pembukaan lahan pertanian.

Secara ekologis, penyataan itu tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Tetapi, menghentikan masyarakat Bima atau petani untuk menanam jagung itu soal lain. Itu bukan solusinya. Sebab, menghentikan masyarakat Bima atau petani menanam jagung sama halnya menghentikan masyarakat Bima atau petani untuk "hidup".

Jika pembebasan lahan atau pembukaan lahan pertanian di Bima dianggap dapat merusak lingkungan, lalu apa solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima untuk masalah ini?

Jika masyarakat Bima selama ini bergantung pada pendapatan dan penghasilan pertanian, lalu ekonomi seperti apa? Dan ekonomi yang bagaimana yang dihadirkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakatnya?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, pertama-tama kita harus menghilangkan “mitos” yang berkembang luas di masyarakat kita.

Pertama, kalau pembebasan atau pembukaan lahan pertanian di Bima dianggap dapat merusak lingkungan, maka Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima seharusnya menyediakan lahan khusus bagi para petani sebagai solusi alternatinya. Tugas pemerintah, tidak terkecuali Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima, yaitu menyejahterakan masyarakatnya, termasuk dalam hal ini, menyediakan lahan pertanian bagi petani.

Kedua, pemerintah setidaknya menyediakan aturan hukum yang jelas dan tegas mengenai hutan lindung atau hutan yang dilindungi oleh negara dan lahan bebas pertanian serta melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Dapil 3 mewakili Donggo, Soromandi, Sanggar, dan Tambora, Rafidin tentu paham bagaimana regulasi dan pengaturan hukum di bidang itu. 

Dengan demikian, seharusnya ia memberikan pencerahan dan menyadarkan masyarakat (petani) untuk tidak membuka lahan secara liar dengan sosialisasi sana-sini pengaturan hukumnya atau ceramah ke mana-mana (ke masyarakat) tentang bahaya dan tantangan ekologis Bima ke depannya. 

Itu lebih baik dan tepat ketimbang meminta masyarakat untuk stopkan atau menghentikan menanam jagung. Tidak hanya itu, harus ada tawaran konkretnya sebagai solusi terakhir.

Ketiga, untuk mencegah pembebasan dan pembukaan lahan pertanian secara meluas, petani menetap dan fokus pada lahan yang sama, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima seharusnya memanimalisasi harga hasil pertanian, yaitu dengan menaikkan harga jagung. 

Tidak hanya memanimalisasi harga jagung, setidak-tidaknya sejak dari awal Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima menyediakan bibit jagung yang unggul secara gratis, subsidi pupuk, dan memanimalisasi harga pestisida. Dengan demikian, pembebasan lahan atau pembukaan lahan pertanian secara meluas dapat dicegah.

Keempat, berkaca pada perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi sebagai peradaban manusia, maka bukan menjadi tidak mungkin, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima dan petani di Bima mengembangkan industrialisasi pertanian.

Industrialisasi pertanian dapat dilakukan dengan cara menghadirkan ahli-ahli pertanian di bidangnya. Dengan demikian, orientasi pertanian yang bersifat konvensional harus diubah menjadi orientasi pertanian yang bersifat industrialisasi. 

Industrialisasi pertanian dapat meningkatkan mutu petani dan kualitas pertanian di Bima. Hal ini harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kondisi geografis di Bima.

Kelima, secara ekonomis pendapatan dan penghasilan masyarakat di Bima dari hasil pertanian jagung sangatlah tinggi. Hal ini pembukaan lahan dan pembebasan lahan untuk pertanian tidak terhindarkan. Tetapi, bukan berarti kemudian masyarakat Bima di larang untuk tanam jagung, sebagaimana yang dikatakan oleh Rafidin, setidak-tidaknya pemerintah Bima menyediakan pendapatan ekonomi lain untuk masyarakat.

Adapun pendapatan ekonomi lain, bisa dikembangkan pariwisata, pengadaan ekonomi kreatif yang dimodali oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima, dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Bima. 

Tanpa harus bertani, tetapi harus dilihat potensi daerah, yang menurut Rafidin, seorang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dapat merusak lingkungan di Bima. Dengan demikian, terjadinya banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya dapat dicegah sejak dini.