Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) merupakan organisasi kerakyatan dengan gerakan ekstrem kiri. Gerakan dengan perjuangan progresif untuk dapat mewujudkan cita-cita sosialisme Indonesia seperti yang diperjuangkan proklamator besar, yakni Bung Karno.

Organisasi GMNI dengan azas Marhaenisme tentu tidak lepas untuk berbicara kelas sosial sebagai kaum tertindas, yakni kaum Marhaen yang dimelaratkan oleh sistem. Sehingga ajaran Marhaenisme Bung Karno menjadi landasan berpikir dan berjuang untuk GMNI. Dan kondisi itu juga membuat GMNI tetap berbicara pada ajaran-ajaran Karl Marx.

Soekarno menemukan Marhaenisme merupakan kombinasi dari ajaran Karl Marx dan kondisi Indonesia. Sistem penjajahan Kolonialisme, Feodalisme dan Kapitalisme pada zaman penjajahan menguras tenaga rakyat pribumi dengan tidak semestinya. Penerapan sistem culturstelsel membuat rakyat bekerja secara paksa pada pemerintah kolonial Belanda.  

Soekarno sebagai salah satu pejuang Indonesia melihat bahwa Indonesia harus berani keluar dari sistem tersebut dan dapat mencapai Indonesia Merdeka. Dalam kacamata Soekarno bahwa kondisi rakyat Indonesia yang ditindas memiliki tanah sendiri, alat perkakas sendiri, bekerja sendiri, dan tempat tinggal sendiri. Namun, nyatanya tidak cukup dalam menafkahi keluarganya dan tetap berada dalam kemelaratan.

Sementara di negara Eropa, kaum buruh (proletar) yang bekerja di perusahaan dengan menjual tenaganya pada pemilik perusahaan. Mereka tidak mempunyai apa-apa kecuali tenaga yang dipekerjakan. Tetapi, kaum proletar mengalami ketertindasan karena corak produksi yang kapitalistik. Tenaga dan keringat buruh yang dikeluarkan tidak mendapatkan hasil (upah) seimbang.

Proses kapitalisasi pun terjadi, struktur sosial antara kaum borjuis (pemilik perusahaan) dengan kaum proletar mengalami pemisahan yang sangat jauh. Kaum borjuis semakin kaya dan kaum proletar semakin miskin. Sehingga kondisi tersebut menuai perhatian dari beberapa kaum revolusi Eropa termasuk Karl Marx, Fredich Engels, Lenin dan beberapa pejuang sosialisme lainnya. Dengan seruan bahwa kaum proletar harus dapat melawan dengan adanya bentuk penyadaran, "kaum buruh seluruh dunia bersatulah."

Sementara Indonesia mengalami kondisi masyarakat yang berbeda dari negara Eropa. Sehingga Soekarno melihat bahwa kaum proletar tidak tepat dijadikan sebagai simbol perjuangan. 

Dari hasil wawancara Soekarno pada seorang petani bernama Marhaen ketika ia jalan-jalan di pinggiran kota Bandung, beliau melihat bahwa petani tersebut melarat padahal ia telah bekerja mati-matian. Akhirnya, Seokarno berpikir bahwa rakyat Indonesia yang melarat harus dapat mendapatkan haknya dan keluar dari sistem penindasan dengan memakai perkataan Marhaen sebagai simbol perjuangan.

Marhaen adalah kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain, [DBR Jilid 1 hal.274]. Menurut Bung Karno kenapa bukan proletar, karena kaum proletar sudah termasuk dalam kaum Marhaen. Kaum Marhaen mewakili semua kaum yang tertindas seperti kaum tani, tukang becak, kaum proletar Indonesia dan kaum melarat lainnya.

Baca Juga: GMNI Bukan PKI

Jadi, Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang didalam segala halnya menyelamatkan Marhaen. Sederhananya, Marhaenisme adalah cara perjuangan dan asas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme, [DBR Jilid 1 hal.274].

Ajaran Marhenisme inilah yang mendasari GMNI lahir sebagai organisasi mahasiswa yang ingin terus merawat pikiran-pikiran Seokarno. Berawal dari tiga peleburan organisasi besar yang berasaskan sama, yakni Marhaenisme ajaran Bung Karno, hingga akhirnya mendapatkan kesepakatan ingin menyatukan organisasi tersebut dengan mengadakan Kongres Pertama di Surabaya pada 23 Maret 1954 dan lahirlah GMNI.

Sebagai organisasi penganut dan perawat-perawat ajaran Bung Karno, tentu bukan perkara mudah untuk dapat menyebarkan ajaran-ajarannya dalam perjalanan bangsa Indonesia. 

Sebagaimana kita ketahui, politik de-Soekarnoisasi pada era Orde Baru adalah penggelapan kiprah Bung Karno terhadap Indonesia, seakan menghilangkan peran Soekarno terhadap Indonesia. Politik de-Soekarnoisasi ini terjadi karena ada tuduhan bahwa Seokarno terlibat dalam dukungan terhadap pemberontakan G-30-S/PKI.

Bukan hanya ruang politik Soekarno yang menjadi korban, pikirannya pun dimusnahkan dan dihilangkan. Buku-buku Soekarno mengalami pelarangan untuk dibaca oleh publik, karena ajaran tersebut dianggap ada kaitannya dengan Komunisme.

Tentu kejadian ini juga berimbas pada GMNI. Terjadinya sekat untuk menyebarkan ajaran Marhaenisme adalah problem bagi GMNI sendiri. Sehingga GMNI mengalami kemerosotan untuk berjuang akibat  infiltrasi rezim Orde Baru.

Pengaruh Orde Baru yang mampu memutarbalikkan fakta dan menjadikan ajaran yang berhaluan kiri adalah musuh untuk Indonesia. Terjadi trauma yang mendalam bahwa ajaran Marxisme, Lenimisme dan Komunisme adalah penghancur bagi NKRI.

Isu PKI sering diungkit-ungkit sebagai jalan untuk dapat memperkuat oligarki politik. Sehingga dapat menjurus pada pengklaiman bahwa organisasi dan partai yang berhaluan nasionalis adalah bagian dari PKI. 

Isu PKI ataupun agama jalan para politikus untuk mengelabui pemikiran masyarakat demi untuk kepentingan kelompok tanpa melihat bahwa hal itu dapat berujung perpecahan dan kebencian. Itulah mengapa isu tersebut menjadi senjata pamungkas untuk menghadang para lawan politik.

Kondisi ini juga berpengaruh bagi GMNI sendiri. Meskipun hanya sebagai lembaga mahasiswa, akan tetapi sangatlah sensitif apalagi ketika berada pada lingkungan daerah yang fanatisme agama. Dengan lambang banteng dan warna bendera merah hitam sehingga memicu ada pelabelan bahwa GMNI merupakan underbow dari PDI-P. 

Didukung pula PDI-P diketuai oleh anak Bung Karno, yakni Megawati sebagai ketua umum, seakan menandakan bahwa GMNI dan PDI-P adalah hal yang sama. Parahnya, GMNI diklaim sebagai pendukung dan pelanjut ajaran PKI.

Pelabelan tersebut jelas saya katakan salah dan perlu diklarifikasi. GMNI adalah lembaga mahasiswa sedangkan PDI-P adalah partai politik. Ruang perjuangan dan kepentingan berbeda meskipun sama-sama berasaskan pada ajaran Bung Karno.

Kondisi masyarakat yang masih terbawa dari korban politik Orde Baru membuat GMNI mengalami tantangan dalam bernaung dan berkompromi dengan baik. Dengan adanya fanatisme agama membuat kelompok nasionalis mengalami hambatan untuk bergerak. Kebiasaan buruk masyarakat yang membatasi diri untuk bergaul dengan orang beda agama dan menganggap bahwa agama yang satulah paling benar.

Sehingga GMNI sebagai organisasi yang menghimpun seluruh golongan tanpa pandang bulu, agama dan ras menjadi tidak semudah jika dibandingkan dengan ormas-ormas lain seperti ormas islam. Terjadi stigma bahwa ketika bergaul pada golongan yang beda agama berarti itu dapat memengaruhi keyakinan kita, padahal itu akibat dari doktrin dengan pemahaman agama yang sempit dan terlalu fanatik.

Kita harusnya menyadari bahwa Indonesia dibangun atas dasar kesamaan nasib. Sehingga pancasila sebagai pemersatu golongan harus mampu menjadi prinsip hidup, bukan hanya secara teori tetapi terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari.  

Memang tidak bisa dimungkiri aliran-aliran nasionalis yang ada di daerah masih ada terkesan sensitif. Pemahaman masyarakat dengan islam yang masih sempit membuat mereka alergi dengan pemahaman-pemahaman lain. Bukan hanya terjadi pada mereka yang berbeda agama, bahkan seagama pun sering terjadi pertentangan dan perbedaan. Banyaknya aliran agama membuat sulit untuk berkompromi satu sama lain.

Daerah lokal dengan pemahaman yang masih kuat untuk tetap bertahan pada kepercayaan terhadap agama secara turun temurun. Sehingga ketika ada pemahaman baru muncul yang tidak pernah ditemukan sebelumnya dari nenek moyang mereka, maka timbul ketidakpercayaan dan dapat berujung pada pembatasan dan kebencian. 

Hal ini jelas menjadi tantangan, ketika kita tidak mampu mengambil peran dalam pemahaman masyarakat dengan sistem keislaman dan kepercayaan yang tinggi, tentang bagaimana ajaran-ajaran nasionalis yang berkaitan erat dengan islam sejati. Padahal Soekarno telah berupaya dalam gagasannya tentang "NASAKOM", penyatuan antara Nasionalis, Agamais dan Komunis. 

Jika ingin mencapai Indonesia Merdeka, maka perlu seluruh penyatuan kekuatan atas dasar memiliki nasib yang sama, sehingga mempunyai kepentingan yang sama pula.