Suasana peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 telah membuat perayaan tahun ini menjadi lebih sederhana. 

Anggota Paskibraka yang biasanya berjumlah 68 orang seperti tahun lalu, kini hanya 8 orang saja. Aneka kegiatan yang biasanya melibat massa seperti perlombaan, pementasan seni, dan lainnya ditiadakan. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, mencegah penularan covid-19 yang kini terus memakan korban.

Memasuki usianya yang ke-75, bangsa ini menghadapi ujian yang tidaklah mudah. Masih ada banyak PR yang mesti diselesaikan, mulai dari penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, korupsi, rendahnya kualitas SDM masyarakat, kemiskinan, dan yang paling parah saat ini adalah pandemi Covid-19. Membludaknya kasus korban virus ini terus membayangi, ditambah bayang-bayang resesi yang kian hari rasanya kian dekat.

Selain itu, pendidikan kita yang sudah seharusnya direvolusi guna menyambut generasi emas di usia seratus tahun Indonesia di 2045 nanti kini harus berhadapan dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh atau daring. Sistem pembelajaran ini menemui sejumlah kendala yang pelik, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kuota internet, ketersediaan ponsel/laptop dan bahaya rendahnya mutu siswa akibat ketiadaan pendampingan langsung dari guru.

Dengan pembelajaran tatap muka di sekolah saja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi dengan sistem daring ini,” begitulah komentar yang sering kita dengar dalam perbincangan sehari-hari.

Deklarasi KAMI

Di tengah berbagai tantangan serius di usia negara ini yang ke-75 akibat Covid-19, muncul aksi sebagian oportunis politik atau tokoh masyarakat yang menamakan diri mereka KAMI (Koalisi Menyelamatkan Indonesia). Mereka merasa bahwa negara ini sudah diambang kehancuran, maka sudah seharusnya diselamatkan.

Dalam deklarasinya yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2020 di taman Proklamasi, mereka mendeklarasikan 8 tuntutan mereka terhadap petinggi negeri ini. Pada intinya, butir-butir tuntutan itu mengacu pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan HAM, termasuk sumber daya alam (DetikNews, 18/8/20).

Beragam tanggapan muncul di masyarakat. Yang tidak setuju menganggap kelompok ini barisan orang-orang sakit hati karena tidak masuk dalam barisan rekan kerja Jokowi di pemerintahan. 

Ada yang bilang itu orang-orang yang kecewa karena kalah di pilpres kemarin sehingga tidak kebagian jabatan. Sebaliknya yang setuju, menganggap aksi KAMI ini sebagai bentuk keterlibatan sebagai warga negara yang baik dan kritis guna memastikan bahwa negara ini akan melangkah ke arah yang benar.

Berhadapan dengan semua kesulitan ini, Jokowi selaku presiden menghadapi ujian yang berat. Setiap keputusan bernilai bagi 289, 6 juta jiwa. Diskresi yang matang, terukur, dan berasaskan bonum commune adalah wajib hukumnya.

Tantangan di usia 75 tahun bangsa ini tidaklah main-main. Krisis sudah menanti jika keputusannya keliru. Bila berhasil mengeluarkan bangsa ini dari situasi krisis ini, ia akan dipuja bagaikan dewa. Sebaliknya, jika gagal ia mungkin akan dikutuk bagaikan seorang bandit, seperti perkataan Soekarno.

Core Philosophy

Denny J. A. dalam bukunya Manuver Elit, Konflik dan Konservatisme Politik (2006) mengatakan dalam mengambil keputusan, di dunia maju seorang presiden memiliki tiga jenis filter. 

Pertama, platform partai sang presiden sendiri. Semua kebijakan dan keputusannya dibuat sebisa mungkin konsisten dengan platform itu. Semua jenis input dari pembisik yang bertentangan dengan platform partai itu akan ditolak. Apabila pembisik ini canggih bagaikan kaum sofis di zaman Yunani kuno, maka presiden akan terpengaruh.

Namun, presiden presiden mempunyai lapisan filter kedua, yaitu brain trust presiden. Mereka adalah kelompok profesional kepercayaan presiden. Mereka berada dalam satu tim, yang masing masing ahli di bidangnya utama seperti politik, ekonomi, dan hukum. Di samping ahli, integritas mereka juga dipercaya presiden.

Setiap keputusan presiden dianalisis sedemikian rupa sehingga sungguh terhindar dari kemungkinan yang paling buruk. Para pembisik yang biasanya bisa melewati filter pertama akan tersaring di filter ini.

Selanjutnya, apabila sang pembisik itu sangat ahli dan mampu melewati dua filter sebelumnya, masih ada filter ketiga, yakni core philosophy dari presiden itu sendiri. Umumnya di negara maju, yang terdapat kompetisi dan debat publik yang ketat, sangat tidak mungkin jika si presiden tidak punya core philosophy.

Sebagai presiden yang diusung PDIP, partai perjuangan wong cilik Jokowi pasti tahu apa platform partainya. Di level brain trust-nya pun ia punya orang-orang berkualitas yang bisa diandalkan, misalnya Sri Mulyani di bidang keuangan, Airlangga Hartanto di  bidang ekonomi, Nadiem Makarim di bidang pendidikan, Erick Thohir di BUMN, dll. 

Namun, apabila orang yang hendak memengaruhinya ini lolos dari dua filter sebelumnya, sebagai presiden ia tahu apa yang harus ia lakukan sesuai core philosophy-nya.

Sebagai presiden yang bukan dari keluarga elite seperti Megawati, Gus Dur, dll., Jokowi dianggap paling paham kehidupan wong cilik. Dia satu-satunya presiden yang murni dari rakyat kecil yang memulai karir politiknya dari Solo, Jawa Tengah. Oleh karena itu, segala daya upaya membangun bangsa diharapkan murni memihak rakyat kecil.

Visi-misi atau core philosophy Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya meliputi lima point penting. Pertama, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dimulai sebelumnya. Ketiga, menyederhanakan regulasi agar memudahkan investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan. 

Keempat, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Kelima, transformasi ekonomi, Dari yang bergantung pada sumber daya alam menuju daya saing manufaktur. Perwujudan lima visi-misi ini diharapkan berjalan baik dan tanpa adanya KKN yang menguntungkan segelintir orang. Terwujud tidaknya core philosophy-akan menentukan kepada siapa sebenarnya Jokowi mau melayani, rakyat kecil atau?

Pembuktian Intensi Murni

Memang sebagai seorang presiden mustahil Jokowi menguasai semua masalah yang ada saat ini secara detail. Jokowi terbatas. Ia bukan manusia sempurna, apalagi dewa, manusia super cerdas, dll. Jokowi bukan ahli kesehatan, ahli ekonomi, pendidikan, dsb. 

Meskipun demikian, visi yang jelas-terarah dan pemahaman umum itu cukup baginya. Ia punya segala referensi yang dibutuhkan, terkecuali covid-19 yang tidak ada seorang di dunia ini pun tahu cara terbaik menanggulanginya. Namun, Jokowi punya sumber daya yang mumpuni dan bisa dipercaya. Tinggal ketajamannya dalam berdiskresi saja yang dibutuhkan.

Di titik inilah intensi murni seorang Jokowi yang kini memimpin negeri ini bisa dilihat. Bila ia berhasil dengan sendirinya aneka kritikan sinis oposisinya bisa dibungkam dan Indonesia emas di 2045 bisa menjadi kenyataan. Sebaliknya jika ia gagal, segala kritik termasuk butir-butir deklarasi KAMI akan menjadi benar bahwa Jokowi memang tidak pantas dan bukan pengabdi rayat.

Di usianya negara yang sudah "intan" ini sebagai pemimpin tertinggi Jokowi dipanggil untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa dan sudah dewasa.