Penulis, pengarang, sastrawan, dan kritikus sastra Korrie Layun Rampan, yang namanya berkibar di era 1980-an dan 1990-an, mengeluhkan betapa buruknya penghargaan yang diberikan oleh pemerintah/penerbit kepada para penulis pada saat ini. Pengakuan terbuka ini dituliskan olehnya sebagai artikel yang dimuat di Harian Kompas edisi Rabu, 11 November 2015, di rubrik "Opini", halaman 6. Judulnya, Pengarang dan Honorarium.

Masygul memang setelah kita membacanya. Pada era otonomi daerah dan pasar bebas, penulis atau pengarang seolah terpuruk. Sebab pemerintah daerah tak memiliki niat baik untuk menempatkan buku sebagai kebutuhan pokok dan penting dalam pembangunan di daerahnya. 

Birokrasi Pemda lebih terfokus membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan gedung. Padahal, bangsa beradab layak menempatkan buku setelah sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan yang harus terpenuhi.

Penerbit besar juga tak mau mengambil risiko untuk menerbitkan buku yang jumlahnya di bawah sepuluh ribu eksemplar. Belum lagi sikap penerbit yang curang karena membayarkan honorarium atau royalti yang sudah disunat jumlah eksemplar yang terjual. Bahkan, banyak pula penerbit yang tak membayarkan honorarium atau royalti kepada penulis.

Keadaan ini tentu berbeda dengan era pemerintahan Orde Baru. Sebab pada masa ini diluncurkan Proyek Inpres Buku. Pada zaman ini penulis atau pengarang mengalami zaman gemilang. Hasil penjualan buku yang dibeli oleh pemerintah pusat oleh penulis atau pengarang dapat digunakan untuk membeli rumah, mobil, atau sawah.

Honorarium pemuatan tulisan atau karangan di media cetak pun tak seberapa. Hanya satu-dua media massa cetak yang memberikan penghargaan yang memadai. Rata-rata honornya kecil. Bahkan, ada pula media massa cetak lokal yang tak memberikan honorarium kepada penulis atau pengarang yang tulisan atau karangannya dimuat di media massa cetak lokal tersebut.

Dengan ratusan buku karyanya, jika Korrie Layun Rampan tinggal di Amerika Serikat, layak kaya raya. Akan tetapi, karena tinggal di negeri ini, ia masih mengharapkan subsidi untuk menulis. Ironis!

***

Sudah sejak lama para pekerja seni berharap agar karyanya memperoleh penghargaan yang tinggi dari pemangku kepentingan. Ini juga tak terlepas dari seni sastra, khususnya puisi. Para penyair sering bermimpi tentang harga sebuah puisi yang nilai nominalnya mencapai jutaan rupiah.

Pada suatu ketika, teman saya yang memiliki hobi suka menulis puisi menyampaikan mimpinya kepada saya. Ia bermimpi bahwa harga sebuah puisi bisa mencapai setengah miliar rupiah atau lima ratus juta rupiah. Uang yang tidak sedikit tentunya.

Kami lalu berdiskusi. Kemudian saya membuka kembali ingatan, pengalaman, dan pengetahuan tentang penghargaan terhadap puisi. Banyak lembaga, baik milik pemerintah maupun swasta, yang memberikan penghargaan terhadap buku kumpulan puisi.

Seorang pengusaha media massa cetak nasional memberikan penghargaan terhadap buku antologi puisi yang ditulis oleh penyair pemenang lomba buku antologi puisi terbaik tiap tahun pada peringatan Hari Puisi. Nilainya kalau dijumlahkan memang ratusan juta rupiah, tetapi tidak sampai satu miliar rupiah atau lebih. 

Pusat Perbukuan, Badan Pembinaan Bahasa, Dewan Kesenian Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan penghargaan. Namun, nilainya cuma puluhan juta rupiah.

Beberapa grup puisi dan lembaga kesenian juga mengadakan lomba menulis puisi. Hadiahnya kalau dijumlahkan nilainya mencapai ratusan ribu rupiah. Bahkan, tidak sedikit yang tak memberikan hadiah uang tunai. Hadiah bagi para pemenang adalah pulsa dan paket penerbitan atau pembelian buku.

Ada juga lomba menulis puisi yang memungut uang pendaftaran. Dengan demikian, hadiah bagi para pemenang tentu bisa mencapai jutaan rupiah. Ini tentu bisa dimaklumi karena uang yang terkumpul dari para peserta lomba tentu tidak sedikit 

Kembali kepada hadiah setengah miliar rupiah bagi sebuah puisi yang menjadi mimpi teman saya itu. Jika puisi pemenang merupakan puisi panjang terdiri atas 500 kata, harga satu kata tentunya satu juta rupiah. Akan tetapi, jika puisi pemenang panjangnya 100 kata, harga satu kata bisa mencapai lima juta rupiah.

Sungguh penghargaan yang tiada terkira. Bayangkan, satu kata dalam 100 kata dalam sebuah puisi harganya lima juta rupiah. Tentu uang sebanyak itu bisa digunakan untuk menikah, membeli rumah dan kendaraan, juga umrah ke Arab Saudi. Selebihnya bisa ditabung.

Hadiah terbesar bagi sastrawan diberikan kepada pemenang Nobel Sastra pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014, hadiahnya senilai 1,1 juta dollar US atau sekitar 11 miliar rupiah (jika kurs satu dollar US terhadap rupiah nilainya Rp10.000). Sastrawan yang memenangi Nobel Sastra tentu saja telah menghasilkan banyak buku yang terdeteksi melalui rekam jejaknya dalam berkarya selama puluhan tahun. 

Kita memang suka bermimpi yang neko-neko atau aneh-aneh.. Opo tumon? Apakah ini hanya sebuah mimpi dari para penulis puisi? Wallahualam bissawab.

***

Betapa memprihatinkannya penghargaan yang diterima oleh penulis dari pemangku kepentingan, ditandai dengan penolakan Eka Kurniawan sebagai penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019, untuk kategori Pencipta, Pelopor, dan Pembaru. Meskipun ia mendapat pin dan uang tunai 50 juta rupiah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam surat terbuka bertanggal 9 Oktober 2019 (mbludus.com), Eka Kurniawan merespons pemberian hadiah tersebut dengan menulis:

Reaksi saya secara otomatis adalah, “Kok, jauh banget dengan atlet yang memperoleh medali emas di Asian Games 2018 kemarin?” Sebagai informasi, peraih emas memperoleh 1,5 miliar rupiah. Peraih perunggu memperoleh 250 juta. Pertanyaan saya mungkin terdengar iseng, tapi jelas ada latar belakangnya.

Para pengarang atau penulis tentu layak mengelukan perlakuan yang diterima dari pemangku kepentingan. Selain kena pajak, buku-buku karyanya juga kena bajak. Ini tentu sangat memprihatinkan, terutama bagi penerbit kecil dan pengarang belum terkenal. Padahal, layaknya pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka ini. 

Dalam penutup surat terbukanya, Eka Kurniawan selanjutnya menulis: Saya tak ingin menerima anugerah tersebut, dan menjadi semacam anggukan kepala untuk kebijakan-kebijakan Negara yang sangat tidak mengapresiasi kerja-kerja kebudayaan, bahkan cenderung represif.

Di negeri ini, pengarang dan karyanya dirundung sepi. Tidak seperti dunia hiburan dan olahraga. Tidak ada gemuruh tepuk tangan dan gelimang uang.