1 tahun lalu · 264 view · 9 menit baca · Sejarah 89044.jpg
indoprogress.com

Tanah dan Sejumlah Problemanya
Review Buku Mochammad Tauchid Bagian II

Seperti disebutkan di awal, tanah punya sejumlah problem di dalam kehidupan manusia.

Sebagai satu-satunya sumber hidup dan penghidupan, siapa yang tidak membutuhkan kepemilikan atas tanah? Bahwa tanah selalu menjadi fokus perebutan utama di dalam dinamika kehidupan antar manusia. Bahwa tanah sudah menjadi komoditas terpenting untuk dikuasai, baik para penguasa ataupun oleh pada rakyat sendiri.

Di bagian ini, perebutan tanah digambarkan sebagai masalah yang sudah terlahir sejak zaman kekuasaan raja-raja, para penjajah, sampai setelah “direbutnya” kemerdekaan bagi rakyat Indonesia.

Zaman Feodalisme Raja-Raja

Di zaman feodalisme, kekuasaan raja-raja adalah yang paling mendominasi kehidupan rakyat—banyak pandangan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja-raja itu merupakan kekuasaan yang lahir dari penafsiran agama yang kolot, yang kemudian dikultuskan, sampai kemudian dianggap sebagai keyakinan.

Raja dianggap secara penuh sebagai pemilik mutlak segala yang ada di atas bumi selama berada di dalam kekuasaan kerajaannya. Hukum tanahnya berdasar pada sistem feodalisme. Tanah adalah milik raja dan rakyat juga adalah miliknya, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kehormatannya.

Inilah zaman feodalisme purba yang sudah ribuan tahun tumbuh di tanah air. Bahkan, sampai sekarang pun kehidupan semacam ini masih tetap terlihat, mungkin hanya berbeda dari segi bentuk tetapi esensi tetap serupa: penguasa hidup serba ada, yang dikuasai (rakyat) hanya bisa hidup dalam serba kekurangan.

Sebagai juga milik raja, rakyat kerap menanggung beban ganda di pundaknya. Selain harus menghidupi diri dan keluarganya, rakyat juga berkewajiban menghidupi raja dan kerajaannya.

Dalam hal mengerjakan tanah (tanah milik raja) misalnya, rakyat hanya diperbolehkan dengan beberapa keharusan yang harus dipenuhi. Di antaranya, seperti menyerahkan separoh dari hasilnya—dalam tradisi Jawa dikenal dengan istilah bulu bekti yang berarti “bakti berupa hasil bumi” (upeti)—serta harus bekerja untuk raja tanpa balas jasa (cuma-cuma). Keharusan yang kedua ini tak lain merupakan kewajiban dan tanda baktinya kepada raja (heerendienst).

Selain dua kewajiban tersebut, masih terdapat kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan rakyat kepada rajanya (atau kaki tangannya).

Macam-macam kewajiban di atas, M. Tauchid melihatnya sebagai sebuah sistem perbudakan belaka. Bahwa dikuasainya tanah oleh raja, sistem perbudakan terhadap rakyat terus menjadi-jadi, di mana rakyat diminta mengerjakan dengan kewajiban menyerahkan hasilnya kepada raja.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, rakyat adalah alat untuk kekuasaan dan kehormatan bagi yang berkuasa. Hukum dipegang oleh orang-orang yang berkuasa dan rakyat untuk raja.

Sistem yang dijalankan oleh raja dan para kaki tangannya terhadap rakyat ini, tak jarang dibumbuhi dengan kata-kata manis. Sebagai upaya agar rakyat tetap yakin bahwa apa yang dititahkan oleh raja kepada rakyat bukanlah sebuah perbudakan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh rakyat terhadap rajanya sekaligus kewajiban pada Tuhan. Kata-kata sufistik menjadi senjata handal dalam hal ini.

Sekiranya saat itu ilmu pengetahuan sudah tersebar luas, artinya rakyat sedikit saja terdidik, paling tidak bisa membedakan mana wilayah haknya sebagai manusia dan mana wilayah kewajibannya sebagai rakyat, maka kondisi perbudakan seperti ini sangat mungkin tidak akan pernah terjadi.

Entah pada saat itu rakyat memang tak punya semangat untuk belajar, hanya mengikut pada kebenaran dari apa yang dikatakan tuannya, atau mungkin ada kesengajaan tersendiri untuk tidak menjadikan rakyat sebagai orang-orang yang terdidik.

Memang, ilmu pengetahuan bak pisau bermata dua: bisa menghidupi sekaligus membunuh. Hanya pendidikanlah yang akan membebaskan manusia dari kebodohan, penindasan, kemelaratan, serta kemiskinan, menuju manusia-manusia yang bebas dan merdeka. Penulis yakin bahwa inilah yang ditakutkan oleh penguasa sehingga tak pernah rela ketika rakyat sedikit saja maju dan terdidik.

Zaman Kolonialisme

Sejak Belanda dengan Kompeninya (VOC) masuk dan menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, kekuasaan yang tadinya dimiliki oleh raja berpindah ke tangan pemerintahan pihak penjajah (pemerintahan Belanda).

Sistem yang dulunya dipakai untuk kepentingan raja, selanjutnya digunakan sebagai senjata untuk kepentingan dan tujuan politik Belanda atas Indonesia. Ditaklukkannya raja, berarti terampasnya hak-hak raja atas kekuasaannya.

Jika dulu raja sebagai pemilik segala sesuatu di tanah kerajaannya, termasuk tanah dan rakyatnya, sekarang berpindah kepemilikan menjadi milik pihak penjajah. Dengan dalih sistem feodalisme: raja pemilik segalanya, pihak kolonial memantapkan kekuasaannya atas bumi Indonesia.

Tak ada pihak yang bisa membendungnya. Dalih yang menjadi panutan utamanya adalah dalih yang sungguh-sungguh harus diterapkan dan dijalankan: kolonialisasi sebagai terusan dari sistem feodalisme di zaman raja-raja.

Itulah gunanya pendidikan. Belanda yang datang ke Indonesia jelas bukan tanpa isi terlebih dahulu: bagaimana sistem kekuasaan di Indonesia, terutama kekuasaan atas tanahnya, bagaimana kondisi sosial masyarakatnya, serta metode-metode apa saja yang sesuai digunakan pada sistem kekuasaan yang berlaku di Indonesia dan kondisi sosial masyarakatnya pada waktu itu.

Sekali lagi, melalui pendidikanlah Belanda dengan mudahnya masuk kemudian menaklukkan Indonesia dengan memanfaatkan, salah satunya faktor “kebodohan” masyarakat Indonesia sendiri. Jelas merupakan modal utama yang terbesar bagi Belanda untuk masuk dan menjajah bangsa yang memiliki sistem kekuasaan dan kondisi masyarakat yang demikian buruknya itu.

Dalam menjalankan misi penjajahannya, Belanda tentu tidak menyia-nyiakan potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia: tanahnya yang luas serta subur, hasil buminya yang berlimpah-ruah dan menjadi komoditas utama di pasar dunia, ditambah lagi dengan terjaminnya tenaga kerja yang bisa didapat secara cuma-cuma melalui pedoman pada sistem yang sebelumnya telah berlaku.

Di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal, yakni seorang wakil yang ditunjuk oleh pemerintah negeri Belanda untuk mewujudkan misi politiknya di atas bumi Indonesia, tanah-tanah yang ditaklukkannya tersebut digunakan menurut kebutuhan pemerintah. Sistem pemungutan paksa dan monopoli merupakan langkah awal yang dijalankan oleh Belanda dengan tujuan terus mendapatkan hasil bumi bangsa ini yang sangat dibutuhkan di pasar Eropa.

Segera setelah ada hasil, ekspor besar-besaran ke pasar Eropa terus terjadi tanpa henti. Rakyat yang hanya hidup penuh eksploitasi sebagai alat pengumpul komiditas pasar penguasa yang korup. Hak-haknya sebagai rakyat, tak pernah nampak sebagai sesuatu yang harus dan perlu untuk dipertimbangkan, apalagi dipenuhi.

Di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Mr. Herman Willem Daendels, kebijakan serupa tetap dipertahankan. Meski prestasi terbesarnya adalah pembaharuan administrasi yang tidak efisien dan korup yang diwariskan oleh penguasa sebelumnya, Daendels lebih diutamakan untuk bertugas di bidang kemiliteran, yakni mempertahankan status quo atas pulau Jawa sebagai basis perlawanannya terhadap blokade Inggris.

Dari sekian banyak prestasi yang dimilikinya sebagai upaya sentralisasi pemerintahan, Daendels juga tak luput dari sifat tamak dan kesewenang-wenangannya. Hal itu terlihat di dalam sistem kebijakannya yang dikenal dengan istilah kerja paksa.

Salah satu yang paling membekas bagi bangsa Indonesia adalah pembangunan Jalan Raya Pos atau yang lebih dikenal dengan Jalan Daendels yang membentang 1.000 kilometer sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan (Pramoedya Ananta Toer, 2009). Ini merupakan satu dari sekian banyak kisah tragedi kerja paksa yang pernah terjadi di sepanjang sejarah Tanah Air.

Kisah genosida lainnya, seperti yang pernah terjadi di pulau Bandaneira tahun 1621 oleh Jan Pietersz Coen, seusai Perang Jawa tahun 1825 – 1830, di Kalimantan Barat abad 20 oleh fasis Jepang, di Sulawesi Selatan yang menelan korban mencapai 40.000 jiwa, bahkan juga genosida yang pernah dilakukan para penguasa Indonesia sendiri kepada rakyatnya.

 Pada saat Daendels sangat kekurangan biaya bagi pemerintahannya, penjualan tanah-tanah rakyat diadakan secara besar-besaran yang dimulai sejak abad ke-17. Penjualannya sebagian besar diperuntukkan kepada para partikelir (tuan tanah). Berkat perdagangan tanah secara besar-besaran ini, Daendels mendapat keuntungan 9 ton (f. 900.000) untuk diri sendiri.

Meski demikian, Daendels belum mempunyai perhatian penuh atas penguasaan tanah jajahannya secara formal. Hal tersebut menjadikannya harus kembali ke negeri asalnya, yang kemudian disusul oleh jatuhnya Jawa ke tangan Inggris tanpa suatu perlawanan yang berarti dari pihak penjajah Belanda setelah Daendels.

Berbeda dengan Daendels, di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles, seorang pimpinan Let. Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia sebagai “Tusschen Bestuur” (Pemerintah Selingan), masalah keagrariaan memperoleh perhatian yang sebenarnya. Di zamannya, ia dianggap sebagai peletak dasar sejarah agraria pertama di Indonesia (Gunawan Wiradi, 2000).

Teorinya yang terkenal  dengan nama “Teori Domein”, menjadi senjata terampuh Raffles dalam menjalankan kebijakannya pada upaya penguasaan tanah-tanah di Indonesia. Teori yang menyatakan bahwa semua tanah yang ada di tangan rakyat adalah kepunyaan raja; setelah raja ditaklukkan, maka jatuhlah hak raja itu kepada kekuasaan pemerintah yang baru, menjadikan kekuasaan Raffles semakin kokoh tanpa perlawanan yang signifikan dari rakyat.

Sebenarnya, teori domein Raffles ini tak lain adalah terapan dari apa yang digunakan oleh Inggris di India. Di India, kebijakan pemerintah Inggris dengan menarik pajak bumi melalui sistem pengelolaan agraria sebagai warisan dari sistem pemerintahan kekaisaran Mughul, atau Monggol, sama persis dengan apa yang diterapkan Raffles di Indonesia.

Dengan sistem kebijakan sewa tanah (landrente) atas dasar teori Raffles, rakyat yang mengerjakan tanah haruslah membayar sewa (rent) berupa uang yang besarnya kira-kira sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam menyerahkan hasil kepada raja dahulu.

Sistem kebijakan landrente ini, sampai tahun 1950, terus berlaku di berbagai daerah, seperti Jawa dan Madura, Sulawesi Selatan, Bali, dan sebagian di Kalimantan. Di daerah-daerah lain seperti Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan lain sebagainya, sistem ini tidak berjalan sebagaimana di daerah-daerah yang sebelumnya disebutkan.

Perlu ditekankan juga bahwa gaya kepemimpinan Raffles tentu sangat berbeda dengan gaya beberapa pemimpin kolonial sebelumnya, sebut saja Daendels. Jika pada Daendels begitu menekan para petani dan rakyat kecil untuk melakukan kerja paksa demi kepentingan pemerintah kolonial, pada Raffles tidak demikian, melainkan idealisme yang terus dibangunnya di dalam setiap kebijakannya.

Jelas, ini salah satu modal terbesar Raffles memantapkan posisinya sebagai seorang penguasa. Banyak orang simpati karena ide dan cita-citanya yang luhur itu, yang seolah kembali kepada khittah.

Teori Raffles di atas bukan bermaksud apa-apa, bukan untuk mengeksploitasi tenaga rakyat secara berlebihan sebagaimana sistem monopoli  yang pernah dijalankan di zaman kolonial Belanda sebelumnya (J.S. Furnivall, 2009). Raffles hanya berusaha menciptakan keadilan sebagaimana yang sebelumya berlaku di zaman kekuasaan raja-raja.

Ia mengganggap bahwa kebijakan raja merupakan kebijakan ideal bagi rakyat Indonesia pada saat itu. Maka penerapannya, mau tidak mau, mesti menggunakan apa yang sudah menjadi tradisi sebelumnya tanpa harus melebih-lebihkan hanya pada kepentingan pribadi pihak kolonial.

Meski hanya berlangsung dalam kurun waktu yang cukup singkat (5 tahun), Raffles sudah banyak melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam pemerintahannya.

Paling tidak, di dalam menjalankan kebijakannya tersebut, ia berpatokan terhadap beberapa asas, penghapusan kerja paksa, memberikan kebebasan penuh kepada petani untuk menanam jenis tanaman apa yang mereka kehendaki sendiri, integralisasi pemerintahan antara bupati-bupati setiap wilayah dengan pihak kolonial, dan keharusan membayar sewa tanah (landrente) sebagai sebuah “pajak bumi”.

Kebijakan yang terakhir inilah (landrente) yang menjadi landasan pada pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, seperti pada Belanda sampai tahun 1830.

Kembalinya Belanda ke Indonesia yang dipunggawai oleh Gubernur Jenderal Van D. Bosch, malah semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Kebijakan yang sebelumnya, seperti penjualan tanah-tanah rakyat dan pemungutan pajak tanah (landrente), oleh Bosch dihapuskan dan menggantinya dengan kebijakan cultuurstelsel (tanam paksa).

Kebijakan ini, sampai dewasa ini cukup dikenal sebagai kebijakan yang paling mematikan sendi-sendi kehidupan dan penghidupan segenap rakyat Indonesia. Motif kebijakan Bosch sejak 1830 ini, dikarenakan pada kesulitan finansial yang melanda pemerintahan Hindi-Belanda sebagai akibat dari Perang Jawa: 1825-1830 di Indonesia dan Perang Belgia: 1830-1831 di negeri Belanda (A. Daliman, 2012).

Hal tersebut berarti bahwa sistem tanam paksa (cultuurstelsel) ini tak lain merupakan upaya pemulihan kembali sendi-sendi kehidupan pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia, sekaligus di negeri Belanda akibat perang yang melanda di kedua negeri ini. Artinya, Indonesia dijadikan sebagai objek eksploitasi utama dalam pemulihan kas kosong tersebut dengan rakyat sebagai korbannya.

Adapun ketentuan yang dijalankan oleh Bosch di dalam menjalankan sistem ini, salah satunya seperti penyerahan sebagian dari tanah rakyat (1/5) kepada pemerintah untuk ditanami tanaman yang dibutuhkan di pasar Eropa. Bagi yang tidak punya tanah, rakyat diharuskan untuk bekerja di tanah-tanah pemerintah selama 1/5 tahun atau 66 hari.

Meski demikian, perjanjian ini kerap diambang batas. Pada praktiknya, rakyat terkadang harus menyerahkan separuh dari tanahnya untuk ditanami, tidak lagi 1/5 sebagaimana perjanjiannya, terkadang juga rakyat dipekerjakan di luar batas waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Pada kebijakan ini, Pierson mencatat bahwa tidak kurang dari 900 juta keuntungan Belanda yang dihasilkan selama tanam paksa itu dijalankan. Selain dipergunakan untuk melunasi hutang-hutang Belanda dalam negeri ataupun di negeri jajahannya (Hindia-Belanda), pendapatan tersebut juga dipakai untuk pembiayaan pembangunan, seperti jalan kereta api dan benteng-benteng, yang kesemuanya adalah untuk kepentingan pihak pemerintah, bukan pada rakyat.

Semua hasil keringat, air mata, dan darah rakyat Indonesia, pada kenyataanya tak pernah mereka nikmati sebagaimana pihak pemerintah menikmatinya. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan banyak pihak yang turut “prihatin”, kemudian mengeluarkan kebijakan baru yang dianggap lebih memanusiakan manusia, seperti yang akan kita lihat selanjutnya.