Pada tahun 1959, untuk kedua kalinya Indonesia mengirim delegasi ke Moskow lagi. Kali ini delegasi dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio. Kunjungan kali ini merupakan upaya tindak lanjut dan kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Voroshilov ke Jakarta pada tahun 1957. Pada kunjungan ke Moskow, Menlu Subandrio mendapatkan kontrak kerjasama senilai 117 Juta USD. Pada tahun 1959 ini juga, kesepakatan antara Indonesia-Uni Soviet tahun 1956 diratifikasi di Jakarta. Protokol bantuan ekonomi dan teknik ini ditanda tangani oleh Perdana Menteri Juanda dan Dubes USSR. Dalam ratifikasi kesepakatan ini, disebutkan:

Bahwa Indonesia akan mendapatkan dua buah pabrik besi dan baja dengan kemampuan kapasitas 50 ribu ton setahun. Kemudian Uni Soviet juga akan membangun pabrik penghasil fosfat (100 rb ton setahun) dan jalan sepanjang 662 Km. selanjutnya Uni Soviet juga akan membuka perusahaan pembukaan tanah dan pertanian padi secara mekanik. Terakhir Uni Soviet akan membangun sebuah perusahaan pengelolaan belerang (Bagian Penerangan Kedubes Uni Soviet di Republik Indonesia, 2 Januari 1959. hlm.33)

Perubahan politik dalam negeri terjadi ketika dikeluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Hal ini membuat perubahan bentuk pemerintahan di Indonesia dari parlementer menjadi presidensil. Dimana pada periode ini, seorang presiden menjadi kepala negara dan pemerintahan menggantikan perdana menteri. Periode inilah yang menandai arah baru demokrasi di Indonesia dengan demokrasi terpimpin yang semua arah kebijakan dalam dan luar negeri dipegang oleh seorang presiden. Perubahan semacam ini terjadi akibat munculnya kekecewaan terhadap masa parlementer yang sering jatuh bangun (berganti kabinet-baca) dan tidak berhasilnya dalam mengembalikan wilayah Irian Barat. Selain itu juga ketidak stabilan politik dalam negeri akibat partai politik yang hanya mementingkan golongannya dan maraknya pemberontakan daerah yang tidak puas terhadap pemerintah pusat (Wardaya, 2008:187).

            Presiden Sukarno tampil sebagai sosok yang menyatukan berbagai golongan (Nasionalis, Agama, Komunis-Baca) untuk memperkuat legitimasi kekuasaan untuk kepentingan nasional. Presiden Sukarno mencetuskan sebuah ide gagasan yang dikenal dengan Manipol-Usdek, yaitu sebuah manifesto politik bernegara dan politik luar negeri yang biasa disebut ajaran Sukarnoisme (Harsono, 1989:112). Kesempatan kali inilah yang dilakukan oleh Presiden Sukarno untuk menjalankan peran sentral dalam memutuskan keputusan untuk kepentingan nasional (mengembalikan klaim atas Irian Barat-baca). Kecakapan Presiden Sukarno semakin menunjukkan keberhasilan nya ditengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (Djaja, 2012:199). Hal itu bisa dilihat dengan terjalin nya kerjasama yang semakin intensif kedepan dengan Uni Soviet.

            Keberhasilan dalam kecakapan nya menjalankan politik luar negeri bisa dilihat pada saat sidang umum di PBB tahun 1960. Presiden Sukarno menghendaki untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari Belanda walaupun harus menggunakan kekuatan bersenjata (Sjamsuddin, 1988:119). Ucapan Presiden Sukarno ini tidak hanya ucapan belaka, namun dibuktikan dengan melakukan persiapan untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari Belanda. Salah satunya adalah dengan memperkuat kekuatan militer untuk menekan terhadap pihak Belanda. Indonesia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960 oleh Presiden Sukarno. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tekanan terhadap Belanda, karena pihaknya telah memperkuat kedudukan di Irian Barat dengan militer yang besar.

            Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia tetap pada prinsipnya yaitu bebas-aktif. Namun, memasuki tahun 1960, politik luar negeri Indonesia sedikit mengalami perkembangan dalam penerapan nya. Misalnya, memindahkan kebijakan luar negerinya ke Blok timur dengan alasan untuk memenuhi kepentingan nasional. Politik Indonesia pada periode tahun 1960-an bisa dikenal dengan politik mercusuar yaitu politik yang mempunyai tujuan memproyeksikan Indonesia baik di dalam dan luar negeri (Wahyuni dan Waskito, 2007:73). Politik luar negeri yang terkenal akan kemegahan dan "hingar bingar" tentang Indonesia yang ditunjukkan kepada dunia internasional. Semuanya bisa dilihat dengan banyaknya pembangunan gelanggang GBK, Monas, dll. Tujuan dari semua ini untuk memberitahu kepada semua dunia tentang kemegahan bangsa Indonesia (Eksistensi-baca). Perlu diketahui bahwa sebagian besar bangunan tersebut merupakan bantuan yang diberikan oleh Uni Soviet kepada Indonesia.

            Politik luar negeri Indonesia pada dasarnya adalah untuk memenuhi kepentingan nasional. Dengan menjalankan politik bebas-aktif dan mercusuar nya, Indonesia mencari bantuan ke negara komunis (Uni Soviet-baca) dan menyatukan negara yang baru merdeka bergabung dalam gerakan non blok (Wibisono, 2015:8). Tujuan nya adalah untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari negara-negara tersebut dalam mengembalikan Irian Barat. Kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia tidak bisa diartikan sebagai bentuk suatu negara condong menjadi negara komunis. 

            Dukungan dan bantuan yang telah diterima oleh Indonesia merupakan hasil setelah menjalankan politik luar negeri bebas-aktif dan mercusuar. Selain itu juga, ini merupakan kecakapan seorang pemimpin (Presiden Sukarno-baca) dalam menjalankan politik luar negeri untuk kepentingan nasional. Hubungan yang telah dibangun antara Indonesia dan Uni Soviet juga berdampak terhadap perdagangan antara kedua negara. Pada periode-periode selanjutnya Indonesia semakin serius dengan masalah mengembalikan status Irian Barat. Indonesia menyiapkan delegasi ketiga yang akan mengunjungi Moskow untuk membicarakan mengenai pembelian senjata untuk meningkatkan APRI (Alutsista-baca). Dengan harapan upaya pengembalian status wilayah Irian Barat akan segera tercapai.

           

Daftar Pustaka

Djaja, Wahyudi. 2012.  Sejarah Eropa: Dari Kuno Hingga Eropa Modern. Yogyakarta: Ombak.

Harsono, Ganis. 1989. Cakrawala Politik Era Sukarno. Jakarta: CV Haji Masagung.

Sjamsuddin, Nazaruddin. 1988. Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek.  Jakarta: CV. Rajawali.

Wardaya, Baskara T. 2008. Indonesia Melawan Amerika Serikat: Konflik Perang Dingin, 1953-1963. Yogyakarta: Galangpres.

Waskito, Tulus dan Wahyuni K. 2007. Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi. Yogyakarta: Ombak.

Wibisono, Haryo Kunto. 2015. Indonesia Foreign Politics 1955-1965: Between Decolonisation and Beacon Politics. Vol. 1, No. 2. Dalam Jurnal Indonesia Studies.