3 tahun lalu · 68 view · 5 min baca · Lainnya uber_protest_portland_1.jpg
Demo Menentang Uber di Oregon, Portland Amerika Serikat pada Januari 2015

Tamparan Kang Emil dan Demo Taksi

Banyak ragam topik hangat pada 22 Maret 2016 kemarin. Heboh Kang Emil yang menampar pengemudi angkot di Kota Bandung, demo taxi di Jakarta, hingga Hari Air Sedunia yang mengusung tema Water and Jobs’ alias Air dan Pekerjaan.

Jujur saja, nalar dan batin ini langsung bergejolak untuk turut ribut menuturkan cara pandang gaib dengan sedikit bumbu ilmiah guna memberikan analisis dan cara pandang subjektif menyangkut beberapa persoalan yang ramai diwartakan.

Rakusnya saya, daripada memilih salah satu topik besar dan hangat itu untuk dituangkan jadi sebuah narasi nyinyir, saya memutuskan memilih ketiganya sekaligus dan mencoba mencari keterkaitan antara ketiganya. Soal ini sih, saya hendak berlaga jadi seorang pengamat brilian menangggapi berbagai persoalan bangsa ini.

Kang Emil, walikota ngepop yang eksis di medsos itu akhirnya dilaporkan ke polisi atas perlakuannya yang tidak menyenangkan terhadap salah sepuluh warganya yang berprofesi sebagai pengemudi angkot. Kang Emil dilaporkan melakukan hal yang di luar dugaan semua orang, dengan delik aduan dugaan penganiayaan. #sadis

Persoalan ini adalah buntut dari penemuannya saat melaksanankan ritual blusukan alias aksi turun langsung ke jalan yang biasa dilakukannya guna mendapatkan ilham untuk sejumlah permasalahan Kota Bandung yang berada di bawah kendalinya.

Kang emil seperti biasa, menggunakan moda transportasi ramah lingkungan andalannya, sepeda. Kabarnya sih Kang Emil menemukan komplotan preman jalanan yang berbisnis transportasi tanpa ijin yang dibekingi aparat.

Moda transportasi illegal temuan Kang Emil itu selain ber-plat hitam, juga dikabarkan sering memaksa calon penumpang untuk menggunakannya.  

Kang Emil, pun sahabatnya koh Ahok di Jakarta, tak tertutup kemungkinan juga seluruh walikota se-Indonesia, rupanya masih dihadapkan pada problem yang relatif sama, persoalan transportasi dan tata kota yang berantakan.

Kota-kota besar di Indonesia memang identik dengan pemukiman kumuh, carut marut transportasi, layanan air bersih, serta segudang persoalan lainnya. Itulah sebab saya menduga, orang yang berani tampil menjadi pemimpin daerah pastilah orang-orang terpilih dan tahan banting.

Bagaimana tidak, untuk menunjukkan prestasi sebagai walikota atau pemimpin daerah di mata dunia, segudang capaian kudu cepat-cepat ditampilkan. Tak peduli hal tersebut benar-benar berdampak positif bagi warganya atau tidak.

Oleh sebab itu, saling berlomba dalam pembangunan, lalu mengunggahnya ke laman media sosial adalah hal wajib demi menjaga marwah para warga kota dari hantu demoralisasi dan provokasi cabut dukungan yang dihembuskan para degil oposan yang juga aktif di media yang sama. Perang maya pun tak terhindarkan.

Ok, mari fokus ke topik demo taksi.

Renungan pertama sesaat warta kegaduhan dan aksi rusuh para pekerja taksi dan para supir bajaj membanjiri timeline, saya langsung tergoda mencari makna di balik peristiwa dan fenomena tersebut. Saya berharap dapat menemukan beberapa update dari teman-teman dan beberapa pemikir senior yang saya follow di media sosial. Selain itu, seperti biasa, saya sibuk kasih jempol atas komentar-komentar di sana.

Benar saja, saya tak perlu menyebut siapa-siapa, banyak banget. Analisis, cacian, hinaan, makian bahkan komentar bodoh pun mudah kita temukan dari pengguna media sosial.

Alhamdullillah, dari sedikit teman pemikir, saya temukan beberapa hal yang mencerahkan. Dari mendengar atau lebih tepatnya membaca dan merenungi komentar-komentar serta catatan pendek yang bertebaran.

Jadi begini, katanya demo taksi adalah sejenis perang penguasaan infrastruktur transportasi perkotaan yang salah urus. Aksi yang dilakukan para pekerja alias buruh transportasi ini, adalah wujud dari penataan tata kota yang tidak berpihak.

Soal demo taksi, bagaimana bisa perusahaan sekelas Blue Bird yang sudah malang melintang dan memiliki aset besar bisa merasa tersaingi dengan perusahaan transportasi berbasis aplikasi yang baru saja lahir?

Grab, Uber maupun Go-jek adalah inovasi katanya. Perusahaan dengan pemanfaatan teknologi terkini yang kini sangat diandalkan warga kota untuk menyiasati kemacetan.

Padahal sejatinya mereka bukan merupakan perusahaan transportasi, melainkan perusahaan startup IT dengan layanan aplikasi. Penyedia jasa layanan transportasi dari Uber, Grab maupun Go-Jek, sesungguhnya adalah mereka-mereka, individu-individu yang berkerjasama dengan mereka. Nah loh.

Gimana, mumet gak? Biarkan saja, nanti soal itu dibahas sama begawan ekonomi yang ngerti duduk persoalannya. Mari tetap fokus pada persoalan demo taksi.

Sial-sesial-sialnya, demo taksi justru mengarah pada pertikaian sesama pelaku, alias driver a.k.a pengendara, antara pengemudi taksi vs pengemudi gojek. Padahal sebagai sesama pengemudi semestinya saling bersatu, bukan? Bukan malah konflik, apalagi adu kekuatan.

Bahkan kabarnya, pihak berwenang sampai harus mengeluarkan himbauan yang melarang grup pengemudi online memobilisasi massa sebagai reaksi atas kemarahan dan tindakan para pengemudi demo taksi yang melakukan pemukulan terhadap beberapa rekannya. Jika ini benar terjadi, bisa gawat Jakarta. Wahai pengemudi taksi dan gojek sedunia bersatulah.

Warta pemukulan pengemudi gojek oleh para pelaku demo taksi, menyebar di mana-mana. Menggoda akal sehat untuk mengutuk dan mencaci kelakuan dan tindakan amoral yang dilakukan para pendemo. Bukankah seharusnya mereka tidak melakukan hal itu? Bukankah yang mereka tuntut adalah pemerintah yang memiliki otoritas soal tata aturan dan tata laksana transportasi?

Kok malah saling serang antar penyedia layanan transportasi sih, terlebih saling serang antar pengemudi yang notabene adalah sama-sama karyawan alias buruh-buruh yang cari makan dari majikan pemilik perusahaan layanan transportasi?

Demo taksi heboh pemukulan, Bandung juga sama. Duh mengerikan.

Konflik yang mengemuka antar sesama pengemudi menunjukan betapa carut marutnya tatanan transportasi kita. Peserta demo taksi sejatinya adalah buruh-buruh di sektor transportasi, mereka bukan pemilik perusahaan. Memang pengecualian bagi para pengendara layanan online, namun esensinya bisa jadi sama saja. Mereka berada pada rantai terbawah piramida.

Mungkin saja benar, kehadiran layanan transportasi berbasis aplikasi telah berakibat kepada penurunan pendapatan para pengemudi tai konvensional, namun kiranya kesalahan tidak pada para pengemudi layanan online, namun lebih kepada tata aturan transportasi yang berantakan.

Pertanyaanya kemudian: lantas harus kemana kemarahan dan tuntutan ini disalurkan? Yang pasti kepada Pemerintah lah, bagaimana? Sepakat tidak?

Bertepatan dengan perayaan Hari Air Sedunia, yang mengambil tema Air dan Pekerjaan, kemarahan para pengemudi taksi semestinya memang seharusnya diarahkan pada pemerintah dan tentunya perusahaan yang bertanggungjawab atas pederitaan mereka. Pemerintah harus memastikan terpenuhinya layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara, termasuk di dalamnya urusan transportasi.

Soal demo taksi, saya kira bukan persoalan peperangan antar pengusaha penyedia layanan transportasi saja, tapi lebih kepada tuntutan atas pekerjaan yang layak dan kepastian dalam memenuhi standar kesejahteraan.

Para pemimpin daerah semacam Ridwan Kamil maupun Ahok kerap kali hadir sebagai personifikasi yang harus dimintai pertanggungjawaban. Namun tak pernah ada solusi memadai atas apa yang selama ini terjadi.

Jika Bandung heboh walikotanya dilaporkan pelaku alias sopir transportasi dengan dugaan penganiayaan, Jakarta digempur aksi massa ratusan pengemudi taksi yang nuntut layanan online transportasi diatur atau bahkan dibubarkan.

Alasan dibalik semuanya sebenarnya sederhana, adalah kepastian dalam pekerjaan. Jika para pengemudi alias para buruh transportasi itu ngamuk-ngamuk gara-gara sejumlah pendapatannya berkurang, ya harusnya ini jadi concern pemerintah untuk menata lebih baik sektor-sektor yang melibatkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Layanan transportasi yang baik, murah, massal, nyaman, aman adalah harapan kita semua warga perkotaan. Dan itu sejatinya adalah layanan dasar dari kebijakan public yang semestinya jadi prioritas setiap pemimpin.

Ridwan Kamil bereaksi atas hadirnya layanan plat hitam tak berijin hingga berujung laporan penganiayaan, demo taksi rusuh dan dilabeli anarkis dengan foto-foto pemukulan pengemudi layanan online, sementara sejumlah pengamat jadi-jadian macam saya muter otak bagaimana menuangkannya menjadi sekadar nyinyiran.

Sudah tepat targetan demo taksi diarahkan ke pemerintah, dan sudah saatnya warga yang mengalami penindasan melakukan pelaporan atas tindak sewenang-wenang pejabat pemerintah, serta sudah saatnya untuk kita bersatu dan menuntut layanan pekerjaan yang menyejahterakan.

Sebagaimana slogan dan tema hari Air sedunia 22 Maret 2016, Air dan Pekerjaan. 

Selamat hari Air Sedunia.

Jangan lupa nuntut pemerintah.

Artikel Terkait