1 tahun lalu · 250 view · 4 menit baca · Lingkungan 54675.jpg
Kompas, 17 Maret 2017

Tambak Udang dan Upaya Restorasi Mangrove

Budidaya udang selalu dilihat dari dua pandangan yang saling berlawanan. Pertama, aktivitas ekonomi ini diklaim oleh negara pengekspor udang seperti Indonesia, lembaga 'pembangunan' internasional dan akademisi -- khususnya di bidang ekonomi -- sebagai cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan memenuhi ketahanan pangan (ADB 2003; Oktaviani dan Erwidodo dalam WTO 2005).  

Pandangan lain percaya bahwa tambak udang malah menciptakan kesengsaraan serta pemiskinan karena menyebabkan degradasi wilayah pesisir dan kerusakan lingkungan terutama ekosistem hutan bakau, abrasi dan intrusi air laut (Chen 1991; Martinez-Allier 2010; Veuthey dan Gerber 2012; Chowdury dkk 2013; Kusumawati dan Bush 2015; Green Peace 2016, Kompas 2017).

Dilema Pembangunan: Pertumbuhan Ekonomi Vs  Kelestarian Hutan Bakau

Pada awalnya, budidaya udang muncul pada tahun 1970an saat sektor usaha ini berubah menjadi bisnis menggiurkan dengan pasar negara-negara maju di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Kemudian Bank Dunia mempromosikan budidaya udang ke negara-negara berkembang seperti Thailand, Equador, Indonesia, India, dan China sebagai upaya pengentasan kemiskinan di tahun 1990-an. Sektor usaha ini dipercaya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara tersebut. Intervensi asing juga masuk melalui perusahaan besar seperti pakan udang dari Thailand dan juga bantuan dana dari lembaga donor internasional.  

Salah satu lembaga keuangan internasional tersebut adalah Asian Development Bank (ADB). Sejak tahun 1987, ADB memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk mengembangkan budidaya perairan (akuakultur). Tidak tanggung-tanggung, empat dari tujuh proyek yang diimplementasikan memiliki fokus pada pengembangan budidaya udang. ADB (2013) berpendapat bahwa proyek-proyek ini bertujuan untuk mewujudkan budidaya udang berkelanjutan di Indonesia melalui pemberian bantuan teknis dan finansial kepada pemerintah Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tambak udang menjadi jalan pintas bagi sebagian masyarakat kalangan bawah untuk mendapatkan akses cepat mendapatkan uang karena budidaya ini tidak memerlukan perawatan yang tinggi dan hanya membutuhkan sedikit modal (Kususma dan Bush, 2015). Sehingga Manumono (2008) berpendapat bahwa usaha ini juga memiliki andil dalam peningkatan status kesejahteraan masyarakat yang dibuktikan dengan kemampuan mereka untuk pergi umrah atau haji. Bagi sebagian orang, ziarah ke Makkah merepresentasikan kelas sosial tertentu di masyarakat untuk mendapat pengakuan dari warga sekitar.  

Namun sayangnya geliat perekonomian di sektor ini harus mengorbankan hutan bakau Indonesia hingga 350.000 ha pada tahun 1999 -- yang mana kondisi tersebut yang terburuk di seluruh dunia -- menurut Bank Dunia (2003). Sementara data terbaru dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat lebih mengejutkan lagi, sebanyak 6,2 juta ha mangrove di Indonesia dilaporkan telah beralih fungsi sebagai lahan tambak udang dan bandeng. Meskipun ekspansi tambak udang secara besar-besaran tersebut tidak banyak menimbulkan masalah sosial pada tahap awal namun konflik sosial akan muncul saat masyarakat  terkena dampak pada mata pencaharian dan keamanan atau kualitas air di sekitar tambak udang (Kusumawati dan Bush 2015).  

Inisiatif Penyelamatan Mangrove dari Berbagai Kalangan

WALHI melaporkan Bahwa produksi udang telah menyebabkan banyak kerusakan lingkungan karena penambak udang bisa mendapatkan uang secara instan dan cepat dari hasil tambak udang  (National Geographic 2016). Oleh karena itu, Ronback (2002) -- seorang akademisi di Swedia --  memberikan saran kepada pemerintahnya untuk memberikan pelatihan bagi petani udang sehingga mereka menyadari pentingnya mangrove untuk pelestarian lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka (Ronback 2002).  

Di Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah memulai proyek restorasi mangrove. Usaha ini didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) sejak tahun 2010 dan diimplementasikan pada lahan seluas 150-300 ha mangrove di Taman Nasional Sembilang (JICA 2014). Proyek percontohan ini diproyeksikan bisa menjadi alternatif untuk restorasi mangrove di banyak wilayah lain di Indonesia. Hibah ini merupakan upaya yang baik dari pemerintah karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan masyarakat setempat tapi juga LSM dan sebuah pusat kajian di Universitas Sriwijaya.  

Pemerintah -- melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) -- juga telah membuat pedoman khusus melalui Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan untuk menciptakan budidaya perairan (secara umum) dan khususnya budidaya udang yang berkelanjutan. Pedoman ini mulai disosialisasikan pada tahun 2004. KKP juga menunjukkan upaya mitigasi berupa pengamanan dengan cara membangun struktur pantai sepanjang 48.000 km di wilayah pantai utara Jawa tengah 3 tahun terakhir. Namun, upaya ini belum sebanding dengan laju kerusakan yang terjadi.

Sementara itu, Model restorasi mangrove berbasis komunitas dapat ditemukan di dua daerah di Jawa Barat. Savemugo (save Muara gembong) -- sebuah komunitas anak muda -- berinisiatif menggerakkan masyarakat di desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi. Sedangkan, di Subang, konservasi tersebut dipromosikan oleh kepala desa yang kemudian membuat peraturan desa untuk melestarikan dan mengembalikan mangrove pasca ditinggal oleh petani tambak pendatang (Rusdianti, K. dan S. Sunito 2012). Di beberapa wilayah tambak udang lainnya, pengelolaan berbasis masyarakat telah dimulai dengan menggalakkan reboisasi mangrove. Kegiatan ini dapat membantu menciptakan kondisi lingkungan tambak udang yang lebih baik. Untuk mencapainya, Dinas kehutanan di Indonesia dan sektor swasta membuat ekowisata di taman mangrove. Oleh karena itu, tidak heran jika Wardhani (2011) menganggap hal ini sebagai cara terbaik untuk mendidik masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka untuk memulihkan hutan mangrove. Namun demikian, seluruh pemangku kepentingan sepatutnya bekerja sama untuk mitigasi bencana yang terintegrasi untuk menciptakan dampak yang cukup signifikan. Studi mengenai daya dukung lingkungan dan langkah preventif juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat sudah cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa tambak menjadi salah satu faktor utama penyebab kerusakan wilayah pesisir di Indonesia.