Di tengah wabah Covid-19 seperti ini, kita semua seharusnya, dan memang dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama kegiatan yang membuat orang berkerumun. Dapat dimengerti bahwa ini bertujuan agar penyebaran virus tersebut tidak makin meluas.

Akan tetapi, di beberapa negara, sebagian warganya sama sekali menghiraukan imbauan tersebut. Mereka berkumpul di jalanan dalam jumlah besar dan bahkan melakukan aksi anarkis. Dan sudah pasti ancaman penularan virus akan membesar, namun mereka seolah tak peduli karena ada seuatu yang tengah diperjuangkan.

Banyak motif yang menyulut orang-orang ini untuk turun ke jalan. Mulai dari reaksi atau penanganan pemerintah terhadap Covid-19 yang dinilai payah, diskriminasi serta tindakan sewenang-wenang kepolisian, memprotes kecurangan pemilu, hingga menuntut demokratisasi dan penghapusan undang-undang yang melindungi monarki dari kritik.

Yang pertama adalah Meksiko. Masyarakat di sana mencela kinerja pemerintahan presiden Andres Manuel Lopez Obrador terkait pandemi Covid-19 di negaranya. Untuk diketahui, per tanggal 25 September sudah 715.000 orang yang telah terinfeksi dengan jumlah kematian mencapai 75.000 jiwa. Angka-angka ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Tak hanya itu, kebijakan ekonomi untuk meminimalisir guncangan akibat pandemi juga dinilai tak efektif. Unjuk rasa dan protes yang telah berlangsung berbulan-bulan ini eskalasinya terus meningkat. Sebuah gerakan bernama Front Nasional Anti-AMLO pun dibentuk oleh para pemrotes.

AMLO sendiri merupakan singkatan dari nama sang presiden. Mereka mendirikan tenda-tenda di pusat ibu kota dan bertekad untuk terus bertahan sembari mendesak pengunduran diri Lopez Obrador.

Lain di Meksiko lain juga di Belarusia. Di sana juga terdapat aksi demonstrasi besar anti-pemerintah. Massa memprotes pemilu tanggal 9 Agustus lalu yang dianggap curang. Hasil pemilu tersebut membuat Alexander Lukashenko terpilih lagi menjadi sebagai presiden untuk keenam kalinya secara beruntun dengan perolehan suara mencapai 80 persen.

Seperti diketahui bahwa sejak negara ini lepas dari Uni Soviet, Lukashenkolah yang menjadi presidennya. Itu berarti bahwa ia telah berkuasa selama 26 tahun. Dan sudah pasti ia mengutak-atik aturan agara ia tetap bisa terus menjabat.

Belum lagi sikap otoritarianismenya yang tak berubah. Tak ada iklim demokrasi disana, oposisi ditekan, HAM diabaikan, media pun dibatasi. Dan jangan lupa bahwa lembaga intelijen negara Belarusia masih bernama KGB, sangat identik dengan yang dimiliki oleh Soviet. Maka tak heran bila ia dijuluki sebagai “diktator terakhir di Benua Eropa”.

Rakyat sudah jenuh dengan kepemimpinannya yang represif, dan hasil pemilu Agustus lalu menjadi pemantik kemarahan mereka. Ratusan ribu orang berkumpul di ibukota Minsk menyuarakan demokratisasi serta pengunduran dirinya. Inilah krisis terbesar yang dihadapi Lukashenko selama menjabat.

Situasi politik yang memanas juga mau tak mau akan menyeret kekuatan-kekuatan besar. Uni eropa (UE) dan Rusia berada di pihak yang berseberangan: UE di pihak pengunjuk rasa pro-demokrasi, sedangkan Rusia berdiri solid di belakang Lukashenko. Kedaaan masih sulit diprediksi karena baik sang presiden maupun massa sama-sama tak mau mengalah.

Di Kolombia, massa mengamuk di beberapa kota besar. Sebuah video yang viral menunjukkan seorang pria bernama Javier Ordonez dipukuli dan disetrum beberapa kali oleh polisi. Ia akhirnya meninggal dunia tanpa sempat mendapat pertolongan medis. Hal tersebut memicu kemarahan rakyat.

Pada awal September lalu, bentrokan berdarah bahkan menyebabkan 13 orang tewas karena tembakan aparat. Ratusan orang terluka baik dari pihak polisi maupun pengunjuk rasa. Aksi ini diorganisir oleh mahasiswa, serikat buruh serta kelompok adat yang juga menggerakkan aksi serupa di tahun 2019 lalu.

Selanjutnya adalah negara adidaya Amerika Serikat. Negara ini ternyata masih berkutat pada masalah diskriminasi terhadap orang-orang berkulit hitam. Kematian George Floyd dan Breonna Taylor memicu gelombang protes besar-besaran di seantero negeri. Keduanya meninggal karena kebrutalan polisi. Ketidakadilan dan diskriminasi masih dirasakan oleh orang-orang berkulit hitam tersebut.

Baru-baru ini, pengadilan di Kentucky memutuskan bahwa para penembak Breonna Taylor tidak bersalah dan tak dijatuhi hukuman. Sontak  keputusan tersebut menyulut lagi kemarahan masyarakat.

Amerika kini bersiap-siap lagi menghadapi gelombang kedua demonstrasi skala nasional yang kerapkali disertai dengan aksi penjarahan, vandalisme serta bentrokan dengan aparat keamanan.

Last but not least adalah demonstrasi di negara yang berada tak jauh dari kita yaitu Thailand. Disana tengah gencar aksi pro-demokrasi yang digalang oleh mahasiswa. Namun berbeda dengan negara-negara yang disebutkan sebelumnya, aksi unjuk rasa di negeri Gajah Putih berlangsung lebih kondusif.

Mereka menuntut reformasi monarki serta mencabut aturan lese-majeste, yakni sebuah aturan yang melindungi monarki dari segala kritik. Para pelanggarnya akan dikenai hukuman penjara hingga 15 tahun. Ini merupakan salah satu hukum paling ketat di dunia.

Memang Thailand mampu menanggulangi dampak Covid-19. Penularannya mampu ditekan pemerintah. Namun dampak ekonominya tetap terasa. Ditambah lagi dengan kemarahan rakyat pada raja baru Maha Vajiralongkorn yang selama pandemi di bulan Maret lalu malah berada di sebuah hotel mewah di Jerman bersama 20 perempuan yang merupakan selirnya.

Selain itu, massa juga menentang rezim Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha yang telah berkuasa sejak tahun 2014 lewat sebuah kudeta militer. Tak ada tanda-tanda bahwa ia akan meletakan jabatannya dalam waktu dekat.

Di dunia maya, beberapa hashtag seperti #whydoweneedaking atau #RepublicofThailand sempat menggema. Sudah berbulan-bulan lamanya mahasiswa turun ke jalan dan belum mengendurkan tekanan. Mereka juga sering terlihat menunjukkan salam tiga jari ala film Hunger Games yang menyiratkan perlawanan terhadap pemerintah.

Orang-orang tersebut seakan tak peduli dengan virus Corona. Mereka sepenuhnya sadar bahwa yang mereka perjuangkan ini lebih luhur dan esensial. Mereka tak ingin adanya lagi diskriminasi berdasarkan warna kulit aatau kebrutalan dari aparat, mengharap penanganan terhadap wabah yang lebih baik lagi serta menuntut kebebasan serta demokrasi yang lebih luas.

Memang dengan keadaan yang tak menentu seperti saat ini, aksi anarkis akan lebih rentan terjadi. Rasa frustrasi, kemarahan serta pesimisme masyarakat ditambah dengan kondisi perekonomian yang lesu menjadi semacam bahan bakarnya. Maka pemerintah mesti responsif dan akomodatif terhadap semua keluhan dan permasalahan warganya.