Hampir semua anak muda yang masuk ke dunia politik punya motivasi yang sama, ingin melakukan perubahan. Tidak ada yang yang meragukan itu.

Percayalah, ini bukan sinisme, mereka memang benar-benar punya motivasi perubahan. Terkecuali, tentu saja, rombongan artis yang sudah expired dan masuk politik hanya karena ingin tetap eksis. Walaupun sudah banyak orang yang skeptis dan berhenti berharap pada politik, namun hasrat anak muda yang sedang kepincut politik ini biasanya tetap menggebu-gebu dan yakin bahwa dirinya “beda” dengan politisi busuk yang sudah duluan ada.

Biasanya,  anak-anak muda yang sedang kepincut itu, justru mempertanyakan skeptisme tersebut. Argumen yang dilontarkan biasanya begini;

“Politik itu sebenarnya tidak kotor, ini adalah konsensus bermartabat yang dibentuk untuk mengatur masyarakat dengan suatu cara tertentu demi mencapai kebaikan bagi sebanyak-banyaknya orang. Maka, bisa dikatakan politik adalah sebuah institusi kebudayaan yang sejatinya bersih dan mulia,” tandas mereka berargumen, mengutip uraian Franz Magnis Suseno. Atau, terlontar argumen seperti ini;

“Saya adalah aktivis masyarakat yang sedang mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki oleh politik untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Politik adalah sarana yang potensial untuk melakukan semua itu. Tidak semua politisi itu kotor, hanya oknum,” begitu katanya. Ok, apapun itu, mereka punya keyakinan bahwa dirinya beda dengan para senior mereka yang lebih dulu masuk parpol.  

1001 gagasan sudah mereka siapkan sebagai amunisi untuk melakukan perubahan. Amunisi yang siap ditembakkan utnuk merontokkan kemiskinan, ketidakadilan. Semudah itukah? Ada sebuah cerita tentang perjalanan hidup  anak muda yang menyesal masuk dunia politik. Sebut saja namanya Jay.

Saat kuliah, nuraninya berontak melihat ketidak adilan. Logikanya berujar “ ada yang salah dengan negeri ini” dan Jay merasa paham betul cara untuk memperbaikinya, paling tidak secara teori. Menurutnya, hal itu gampang.  Knowledge (baca:Teori-teori yang ada) , yang didapat dari membaca buku-buku sosial, jika diaplikasikan, cukup untuk merubah negeri ini. Lulus kuliah, Jay pun mendapat karpet merah dari salah satu parpol.

Kebetulan salah seorang punggawa parpol masih satu alumni dengan Jay dan tertarik dengan rekam jejak Jay saat jadi aktivis kampus. Tidak perlu melewati birokrasi yang rumit, Jay didaulat jadi Ketua Bidang Kepemudaan. Sebuah posisi yang lumayan membosankan, tapi potensial.

Jay menjalaninya dengan antusias dengan harapan suatu saat bisa melaju ke Senayan atau minimal bisa masuk parlemen daerah. Wussss....singkat cerita, beberapa bulan jadi petinggi parpol, Jay ketiban untung. Ketua Umum menawarinya jadi bakal calon anggota DPRD di daerah asalnya. “ Ok jay, partai akan mendukung penuh,” kata Ketum dengan mantap.

Jay pun menerimanya dengan penuh rasa syukur. Maka dimulailah petualangan yang pada akhirnya merubah prinsip hidup Jay. Lho kok bisa?  Jadi anggota DPRD, tentu butuh  dukungan dari banyak orang. Masalahnya, mengumpulkan banyak orang agar mau mendukungnya perlu pelet yang ampuh. Mengumpulkan banyak orang,  yang kebanyakan “wong Cilik” ternyata sebuah pekerjaan berat.

Semua tahu, untuk meraih dukungan dari wong cilik tidak cukup dengan janji, apalagi ditengah skeptisme masyarakat terhadap politik. Saat blusukan, Jay menyadari bahwa banyak orang, yang kebanyakan wong cilik, memanfaatkan moment kampanye untuk meraih sedikit fulus. “siapa yang dipilih atau yang jadi nggak masalah, yang penting kampanye bisa panen (uang),” gumam mereka.

Inilah yang sedari awal tidak terpikirkan oleh Jay dan saat menghadapi situasi seperti ini, dirinya gagap. “ lha wong mau diperjuangkan nasibnya kok pake disogok dulu,” batin Jay. Sudah kepalang tanggung, tidak mungkin mundur lagi. Mosok mundur saat kampanye. Dukungan dari partai pun hanya sebatas kader ingusan yang selalu minta duit trasnport saat dimintanya menemaninya kampanye.

Maklum, tidak ada gaji dari partai. Jay lantas berpikir praktis, cari sponsor. Siapa ? Orang berkocek tebal. Pilihan jatuh pada pengusaha yang biasa mendapat proyek di daerah. Siapa lagi kalau bukan dia?  Alur cerita selanjutnya sudah dapat ditebak. Saat Jay melenggang ke Gedung DPRD, dirinya harus memikul beban hutang yang tentu saja suatu saat harus dibayar.

Bagaimana membayarnya? Jawabannya tentu kita semua sudah tahu, Jay harus berusaha sebisa mungkin agar proyek-proyek Pemda bisa dimenangkan sponsornya. Jangan pernah berpikir para sponsor Jay adalah orang yang ikhlas dan baik hati, mereka punya seribu satu cara untuk menagih.

Apalagi mereka sudah “pegang kartu”. Bagi Jay, tidak ada pilihan lain selain korupsi. Lima tahun jadi anggota DPRD, aktivitasnya hanya dicurahkan untuk membangun lobby dengan mafia proyek. Beruntung, nurani Jay masih lebih kuat daripada syahwatnya.

Banyak orang yang justru menikmati kondisi seperti ini. Cerita Jay sebenarnya tipikal kisah politisi muda yang akhirnya terjerembab dalam jebakan korupsi. Tidak perlu tunjuk hidung siapa orangnya, media sudah berkali-kali menayangkannya.

Plotnya sederhana, Antusiasme melakukan perubahan—masuk parpol—tidak punya biaya untuk kampanye – berhutang – korupsi untuk membayar hutang kampanye. Rupanya Jay tidak pernah mengantisipasi sebelumnya jika wong cilik ternyata doyan duit.

Tunggu dulu, mungkin banyak yang keberatan dengan argumen wong cilik doyan duit.

Apa iya masyarakat kita sebegitu rusaknya, mau milih calon saja mengharapkan imbalan? Jawabannya, kalau kita jujur, iya. MT Arifin, pengamat politik dari Universitas Negeri Surakarta (UNS), dalam sebuah seminar di Kebumen pada Juni 2015 lalu pernah mengungkapkan politik uang jika dirunut sejarahnya berasal dari desa, muncul pertama kali ketika desa melakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

“ Jika anda bertanya mengapa politik uang begitu kental dalam masyarakat kita, jawabannya adalah karena masyarakat meemahami politik uang didasarkan pada pengalaman mereka di dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Pilkades ada sejak dahulu kala sebelum Indonesia merdeka sebelum Indonesia mengenal pemilihan umum demokratis seperti sekarang.

Dalam Pilkades, para calon selalu membuka warung tiap malam dimana aktivitasnya banyak diisi oleh judi atau botoh,” terang MT Arifin yang juga mantan dosen UNS dan UGM tersebut. Arifin juga berujar, budaya Pilkades yang sarat politik uang dan judi secara tidak sadar terbawa sampai Indonesia merdeka dan mengenal Pemilu.

Lebih jauh mantan dosen UNS ini mengungkapkan, dalam budaya Jawa atau Melayu, pemberian uang adalah sebuah penghormatan bagi orang Indonesia. Pemberian uang bukan semata-mata nilai uangnya namun lebih mengarah pada bentuk penghargaan kepada yang diberi uang.

“Dalam kultur Indonesia dan Melayu, pemberian uang dianggap sebagai bentuk penghormatan, bukan semata-mata nilai uangnya. Sama seperti jika kita memberi oleh-oleh kepada seseorang, bukan nilai oeh-olehnya yang dilihat tapi lebih kepada perasaan tersanjung atau terhormat karena diberi oleh-oleh,” kata Arifin.

Maka untuk menghilangkan politik uang, terutama dalam pemilihan umum atau pilkada, diperlukan pendidikan poltik yang fokus pada perubahan paradigma atau cara pandang dalam budaya kita. Persepsi masyarakat, menurut Arifin, harus diubah.

Namun demikian Arifin mengakui bahwa kentalnya politik uang bukan hanya disebabkan oleh faktor budaya. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan juga ikut andil dalam maraknya poltitik uang. Dari pernyataan Arifin, orang yang lama berkecimpung di riset sosial dan politik, nampak jelas bahwa politik uang sudah muncul jauh sebelum istilah “politik uang” banyak didengungkan di era reformasi.

Wong Cilik Pasti Benar?

Mengkritisi wong cilik beserta budayanya (baca: perilaku) sepertinya tabu bagi banyak politisi. Apalagi politisi muda yang baru saja meniti karir. Rasanya Cuma Ahok yang berani galak dengan wong cilik yang dinilainya salah. Biasanya, wong cilik selalu diasumsikan sebagai “innocent child” yang selalu teraniaya, butuh perhatian, terjajah dan butuh dimerdekakan.

Tapi dari slentingannya yang lugas, MT Arifin memberi sinyal bahwa kaum elit atau penguasa bukan aktor tunggal dalam hal korupsi. Jangan malu atau bahkan takut untuk menyatakan wong cilik yang doyan duit juga punya andil.

Bayangkan saja, jika kita mendatangi sebuah kampung dan membagikan Rp25 ribu hanya agar mereka mau mendengarkan kita, berapa banyak uang terbuang jika kita berkampanye di puluhan kampung. Uang Rp 25 ribu mungkin tidak seberapa buat mereka, tapi buat kita itu sebuah cekikan yang membunuh.

Memang, terlalu kejam menggebyah uyah wong cilik punya perilaku seperti itu. Tapi jika kita berpikir bahwa maraknya korupsi di partai politik hanya disebabkan oleh keserakahan kaum elit, kita menafikan ada faktor lain yang ternyata sangat berpengaruh.

Beranilah mendobrak tabu dan jangan takut mengatakan sesuatu yang tidak populer. Katakan “anda yang selalu mengharapkan amplop saat kampanye membuat saya korupsi”. Jangan takut.  Apa anda pikir Ahok bisa punya elektabilitas tinggi karena selalu baik dengan semua orang? Selalu ngomong yang baik-baik saja ? Tidak.  Ahok sadar kebenaran kadang menyakitkan.

Pria dengan suara serak ini juga tidak pernah terobsesi untuk bisa menyenangkan semua orang. Galak dengan kaum elit,OK. Tapi saat harus mengungkapkan wong cilik yang hidup ilegal di bantaran kali, Ahok juga tidak ragu. #LombaEsaiPolitik