Terkait pernyataan presiden Jokowi perihal pemisahan agama dari kehidupan politik, dilontarkan pada kesempatan peresmian tugu titik nol peradaban Islam Nusantara di Barus Sumatera Utara, menuai berbagai respon dari masyarakat luas. Wacana sekularisme menjadi topik pembicaraan akibat dari statement presiden, sedangkan acara peresmian tersebut tidak begitu banyak diperbincangkan. Usaha jokowi untuk menyampaikan wacana sekularisme pun dianggap sebuah agenda sakramental, dikarenakan bertepatan pada seremonial simbolik keagamaan.

Agenda kunjungan presiden tidak hanya sampai di situ, pada Sabtu-Ahad (24-25/3) melanjutkan perjalanan ke sebuah pondok pesantren Musthafawiyah, Purba Baru. Silaturahmi Nasional (Silatnas) dengan tema Indonesia Martangiang (Indonesia Berdoa), beliau disambut oleh Jami’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI). Setelah dari Tapanuli Tengah, rencananya Presiden dan rombongan akan hadir dan menginap di Pondok Pesantren Musthafawiyah, di Kabupaten Mandailing Natal.

Sejenak kita untuk berbaik sangka guna menilai makna dari penyampaian sekularisme, maksud yang terkandung didalam pernyataan presiden jokowi adalah untuk menjaga kesucian spiritual keagamaan sehingga tidak ternodai oleh prilaku kebusukan aktor politik (political decay) yang menjadikan agama sebagai modal sosial. 

Sejalan dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Menteri Agama setelah wacana sekularisme jokowi menuai berbagai macam kritik ditengah masyarakat. Untuk meredam kesalahpahaman soal pernyataan Jokowi ini, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin kemudian mengklarifikasi.

Menurut Menag, konteks yang dimaksudkan Presiden adalah ingin memisahkan antara adanya motif dan akses buruk dari aktivitas politik dengan proses dan tujuan mulia dari agama. Presiden ingin menegaskan bahwa tak boleh mencampuradukkan antara adanya yang buruk dari proses dan tujuan berpolitik dengan yang baik dari proses dan tujuan beragama.

Menteri Agama yakin bahwa Presiden menyadari betul realitas bangsa Indonesia yang religius, yang warganya selalu melandaskan diri dengan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan kemasyarakatannya. Apalagi, pernyataan Presiden itu juga diiringi dengan pesan bahwa perbedaan adalah anugerah Allah bagi Indonesia yang harus dijaga.

Wabah Sepilis

Akan tetapi sebaliknya, apabila kita membentuk sebuah streotipe terhadap wacana sekularisme itu, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan terlontarnya pernyataan presiden Jokowi. Pertama, konsekuensi logis yang secara terang-terangan bertentangan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai Sekularisme. Fatwa MUI No 7 Tahun 2005 tentang Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme Politik secara gamblang menyatakan haram terhadap ketiga bentuk paham tersebut.

Sebagai dampaknya, teriakan para kelompok Sepilis (sekularisme, pluralisme dan liberalisme) yang selama ini sayup-sayup terdengar bahkan hampir hilang dari permukaan, seperti mendapatkan stimulus untuk kembali bergerak dan muncul mewarnai percaturan kehidupan berkebangsaan. Angin segar yang diterima kaum sepilis melalui wacana sekularisme presiden Jokowi menjadi momentum untuk kembali menguatkan posisi tawar terhadap pemahaman akan perlunya pemisahan kehidupan politik dan agama di Indonesia. Peluang yang muncul bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu guna lebih memanaskan konflik antara hubungan agama dan negara yang selama ini belum mencapai titik terang.

Streotipe selanjutnya muncul sebuah stigma negatif ditengah-tengah masyarakat yang berasumsi bahwa upaya sekularisme merupakan kekhawatiran Jokowi terhadap terpojoknya Ahok dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta. Dari awal pencalonan, Ahok yang tersandung kasus penistaan agama selalu diserang dengan isu-isu SARA oleh lawan politiknya. Memasuki pilkada putaran kedua, situasi politik semakin liar terjadi akibat sentimental terhadap topik-topik berbau keagamaan. Sehingga presiden Jokowi mengambil sikap melalui wacana sekularisme, agar dapat meminimalisir konflik yang dapat menjatuhkan Ahok dari perebutan suara konsituen.

Ancaman Konsolidasi Demokrasi

Hubungan antara sekularisme dan demokrasi merupakan bagian serta terkait erat dengan hubungan yang lebih luas, yaitu antara agama dan demokrasi. Sekilas, ketegangan teoritis antara agama dan demokrasi tampak secara inheren bertentangan dan berlawanan. Kedua konsep tersebut berbicara mengenai dua aspek yang berbeda mengenai kondisi masyarakat. Agama adalah sebuah sistem keyakinan dan peribadatan yang berkaitan dengan mardhotillah atau lebih tepatnya menuntut ridho tuhan. 

Dengan demikian, ia jelas bersifat metafisik dan ukhrawi dalam arah (orientasi) dan tujuannya. Meskipun agama mungkin berbeda-beda dalam beragam manifestasinya, kebanyakan agama memiliki kesamaan dalam hal ini. Adalah klaim dogmatis─yang membuat banyak agama dan sekte─bahwa mereka sendiri yang memiliki satu-satunya kebenaran mutlak dan pembungkaman segala bentuk skeptisisme dalam hal keyakinan membuat agama menjadi suatu sumber konflik.

Dengan melihat model-model berbeda dari sekularisme, barangkali lebih tepat untuk membicarakan sekularisme sebagai sesuatu yang jamak daripada dalam bentuk tunggal dan monokromatik. Pengakuan terhadap sekularisme politik tidaklah bersifat tunggal membuat kita dapat memikirkan ancaman sekularisme yang beredar dikalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi pandangan yang bersifat esensial merusak proses konsolidasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia. 

Sebuah proses tawar-menawar dan negosiasi demokratis atas hubungan normatif antara agama dan politik sering terjadi, bahkan tak luput dari perdebatan yang panas, sengit dan penuh pertengkaran, bahkan tidak mencapai sebuah konsensus umum mengenai peran agama dalam politik dan batas-batas jangkauannya.

Seiring dimulainya penyelidikan terhadap topik sekularisme dan penolakan masyarakat mayoritas beragama di Indonesia, patut diingat bahwa akomodasi harmonis antara agama dan demokrasi yang dirasakan saat ini telah terjadi melalui proses indigenus  dan transformasi sosial. Sehinga setiap sisa-sisa ketegangan antara agama dan pemerintah sekarang telah difasilitasi dalam institusi-institusi dan suatu konsensus yang luas terjadi dalam kerangka dasar perdebatan dan bagaimana harusnya konflik diselesaikan. 

Dalam masyarakat Indonesia, bentuk manifestasi politik sekularisme dipaksakan dari luar melalui hegemoni Barat dalam bentuk pemisahan lembaga-lembaga pemerintahan dari nilai keagamaan, bahkan kelompok sekuler radikal memaksakan akan penghapusan institusi negara yang mengurusi persoalan keagamaan.

Memisahkan urusan dunia dengan agama adalah paham sekularisme. Fatwa MUI tentang haramnya paham sekularisme memberikan pengertian bahwa sekularisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama, agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Artinya memisahkan politik dari agama adalah praktik dari sekularisme. 

Oleh karena itu, terlalu berlebihan jika ada yang ingin memisahkan agama dengan politik. Bagaimanapun, agama akan ada dalam sisi kehidupan manusia. Rusaknya perpolitikan di Indonesia juga bukan semata karena adanya ulama yang ikut serta berkomentar dalam dunia politik atau mereka yang ikut dalam politik praktis. Artinya yang harus kita perbaiki adalah bagaimana mengelola manusianya agar berpolitik dengan santun bukan menghapuskan agama dari pedoman etika politik.