Permasalahan korupsi bisa dikatakan sebagai pengahalang sebuah negara dalam mewujudkan cita-cita bagi negara yang bersengkutan. Sementara itu negara-negara yang birokrasinya mempunyai budaya korupsi sudah dapat dipastikan akan menghambat proses perkemabangan negara menuju ke arah kemajuan, serta dapat menjauhkan negara tersebut dari kesejahteraan rakyatnya.

Oleh karenanya, sebagai kepala negara sudah harusnya bertanggung jawab atas masalah korupsi yang melanda negaranya, yakni dengan bersikap tegas dan memerangi peremasalahan tersebut. Bagi masyarakat, sangat penting penanaman nilai-nilai luhur mengenai kebersamaan, seperti yang disampaikan oleh Benedict Anderson, bahwa untuk menciptakan rasa satu sama lain (nasionalisme), sehingga perlu yang dinamakan dengan ‘common project’ yang kemudian menjadi mesin penggerak menuju ke arah perbaikan suatu negara.

Istilah dari kata korupsi dalam bahasa latin, yakni corruptio yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Hal ini dimaksudkan pada tindakan pejabat publik, meliputi politisi ataupun pegawai negeri, serta pihak lain. Kemudian secara sengaja mereka menyalagunakan kepercayaan publik demi keuntungan pribadinya.

Menurut Syed Hussein Alatas, sosiolog yang menaruh minat pada diskurus sosiologi modernisasi di kawasan Asia Tenggara, sosiologi agama, dan yang menjadi topik sembahasan, yakni sosiologi korupsi itu sendiri. Hussein Alatas lahir tahun 1928 di Buitenzorg (Bogor), bagian dari wilayah Indonesia saat ini.

Lebih lanjut, Syed Hussein Alatas, dalam buku yang berjudul “Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer”, diterbitkan oleh LP3ES. Dalam studinya, Hussein Alatas menaruh perhatian pada kasus korupsi, karena hanya memperburuk keadaan suatu negara, terutama di kawasan Asia Tenggara, termasuk di dalamnya, yakni Indonesia.

Sebagai seorang sosiolog, Hussein Alatas mengungkapkan betapa penting bagi kita untuk mempelajari fenomena korupsi. Sementara itu untuk mencapai tahap tersebut diperlukan pemahaman tentang sejarah, kebudayaan, bahasa, dan hal lainnya yang memungkinkan dalam proses mengembangkan data, serta dapat menguji berbagai hipotesa. Sehingga, bisa disimpulkan jika tidak adanya pengetahuan dasar sangat sulit untuk menginterpretasi di luar apa yang sudah diketahui, hal ini kemudian menjadikan kita hanya bersikap generalisasi atas fenomena korupsi tersebut.

Perlu dipahami juga, bahwa lingkungan hidup korupsi juga memerlukan banyak waktu. Artinya, perkembangan korupsi hingga tumbuh subur memerlukan waktu yang bisa dikatakan lumayan lama. Pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, Indonesia mengalami masa sulit, yakni dilanda korupsi yang menyebar dalam pelbagai tingkat kehidupan masyarakatnya. Akan tetapi, yang membuat kita prihatin adalah perkembangbiakan korupsi rupanya dipelihara dan dilindungi secara diam-diam oleh mereka yang berkuasa.

Menyoal pada fenomena korupsi, Hussein Alatas memandang bahwa janganlah mengesampingkan sejarah dari fenomena tersebut. Sepanjang perjalanan sejarah, tentu banyak peristiwa yang terulang. Seperti yang terjadi di Cina pada kurun waktu 1021-1086, di mana seorang pembaharu besar Cina bernama Wang An Shin. 

Langkah awal yang harus diketahui bahwa sumber korupsi besar kemungkinan berulang adalah buruknya hukum dan buruknya manusia. Tetapi, apakah kita merasa puas manakala pemerintahan bisa diselamatkan dari korupsi hanya dengan pondasi hukum, yang mana mereka sebagai eksekutor bukanlah orang tepat. Selanjutnya, sudah barang tentu hanya sia-sia mengharapkan bentuk pemerintahan yang mapan (efisien), di mana orang-orang baik ditempatkan diposisi yang seharusnya, akan percuma jika ada pemagaran yang ketat dengan pelbagai larangan yang rumit dan terperinci lainnya.

Lebih lanjut, Wong An Shin membagi manusia ke dalam dua bagian, yakni manusia yang bermoral sedang dan manusia yang bermoral tinggi. Hal ini tentu saja mempunyai relevansi bagi kelangsungan masa kini. Pertama, kita akan menerima ataupun menyambut baik mereka yang bermoral tinggi untuk berkecimpung dalam roda pemerintahan. Kedua, apa jadinya jika yang memegang kendali itu mereka yang dikategorikan manusia bermoral sedang, yang kemudian menjadikan korupsi menyebar luas ke seluruh hirarki.

Masalah akan kasus korupsi juga dapat perhatian dari pemikir islam, yakni Abdul Rahman Ibn Khaldun (1332-1406). Di samping mahir dalam disiplin sejarah dan sosiologi, rupanya fenomena korupsi juga merupakan bagian dari kejiannya.

Hal ini bisa kita dapati ketika Ibn Khaldun sebagai seorang hakim pada saat itu, berusaha memberantas korupsi dan suap-menyuap. Meskipun Ibn Khaldun menerima konsekusi, yang kemudian berbuntut pemecatan bagi dirinya. Akan tetapi, tidak mengurangi komitmen dalam dirinya untuk memerangi korupsi.

Ibn Khaldun memandang bahwa sebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah (konsumtif). Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mewah, sehingga seorang atau bahkan satu kelompok itu terpikat dengan arus-arus korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan tentu berdampak pada kesulitan-kesulitan ekonomi, pada akhirnya kesulitan ini menjadikan korupsi terus mendarah daging hingga saat ini.

Oleh sebab itu, korupsi jelas kerugian masyarakat, di mana masyarakat dibuat menderita baik dalam bidang ekonomi, administrasi, politik, hukum. Sementara itu dari sudut pandang sosiologi menurut Hussein Alatas, bahwa masalah korupsi tidaklah berdampak positif. Artinya, kehadiran korupsi justru akan mempengaruhi suatu negara, dikarenakan korupsi melahirkan eksplotasi, ketimpangan, kerusakan tatanan moroal, serta hukum.