4 bulan lalu · 204 view · 4 menit baca · Media 26735_57129.jpg
Pribadi

Surat Terbuka Untuk Said Didu dan Dua Media Daring

Melawan Hoaks dan Propaganda Menyesatkan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Awalan, saya ucapkan salam sejahtera kepada Pak Didu, juga pengelola media daring; Wartakota.tribunnews.com dan Duta.co.

Pertama ke Pak Didu dahulu.

Bagaimana kabarnya Pak? Semoga Anda tetap sehat sentausa meski sudah tak menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Jadi komisaris biasanya kan sibuk sekali, berarti pasca lepas dari jabatan kerja Anda bisa leha-leha sambil Twitter-an dong Pak? Mantap ya.

Sebagai mahasiswa yang selalu didorong agar selalu kritis, saya ingin mempersoalkan cuitan anda di Twitter Pak. Yang ini Pak:

Anda bilang bahwa Kementerian Desa "meminta" BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden. Anda menyuruh nitizen lihat surat itu. 

Saya dan mungkin banyak nitizen sudah baca, tak hanya melihat Pak, dan tak menemukan kalimat eksplisit yang menunjukkan ada permintaan dari Kemendesa pada BNI untuk membiayai kunjungan Presiden ke Garut 19-01-2019 kemarin. 

Memang Anda memakai tanda kutip di situ. Tapi Pak, apa tak ada kata yang lebih parah dari kata meminta? Semisal "memalak" atau apalah. Biar masyarakat semakin riuh dan ruwet. Ya ampun.

Kembali ke masalah. 

Jadi yang dimaksud "meminta" di situ apa Pak? Apakah Kemendes dan Pak Jokowi memanfaatkan BUMN untuk kepentingan di luar jalur aturan lembaga usaha negara tersebut?

Setahu saya Pak, acara di Garut yang Anda singgung tersebut, selain kunjungan Presiden ada hal lain berupa kelanjutan kerjasama antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan BNI.


Saya tahu itu dari berita ini Pak. Ngomong-ngomong Anda sudah baca belum ya? Itu lho, tentang program Kredit Usaha Rakyat. 

Artinya, bahwa acara kunjungan Presiden di Garut itu juga untuk menilik program itu Pak. Pantas dong BNI berkepentingan sebagai fasilitator juga. Toh sebenarnya tidak hanya BNI yang keluar duwit, di surat yang gambarnya Anda unggah itu tertera bahwa Kemendes juga memfasilitasi konsumsi snack dan makan hadirin. Intinya BNI tak sendiri memberikan fasilitasi.

Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda bilang itu sepertinya bukan acara BNI? Tak tahu atau bagaimana? Atau sengaja berbuat-buat Pak? Janganlah.

Saya menangkap beberapa kekeliruan dari cuitan Anda.

Pertama, anda telah membuat propaganda yang berdampak pada buruk sangka masyarakat. Di komentar cuitan Anda, saya menemukan banyak pernyataan yang intinya mengarah pada tuduhan bahwa Pak Jokowi curang dengan demikian.

Sampai di sini, fitnah benar-benar telah terjadi; di mana keadaan diskursus medsos jadi keruh Pak. Ini karena cuitan Anda. Banyak nitizen yang kebangetan kasih komentar sampai bawa-bawa KPK segala.

Baiklah Pak, jika Anda merasa pemerintah telah mencopot jabatan Anda, yang sepertinya otomatis mengurangi penghasilan hidup Anda. Namun tidak baik, jika Anda kemudian tancap gas menyerang pemerintah dengan propaganda murahan seperti itu.

Jika memang pencopotan jabatan Anda di BUMN tidak sesuai dengan aturan, silakan diproses dijalur hukum. Bukan malah jumpalitan tidak jelas dengan cuitan-cuitan yang tidak jelas pula di media sosial.

Lain halnya jika pencopotan Anda dari jabatan komisaris memang sesuai track-nya. Berarti Anda yang harus evaluasi diri. Jangan terbawa emosi atau dendam dengan pemerintah lah Pak. Ngaca diri.

Saya amati Anda lebih cenderung memojokkan capres 01, ditinjau dari berbagai retweet-an Anda. Tak masalah Pak jika Anda ikut hiruk pikuk pertarungan politik elektoral. Sah-sah saja.

Kedua, adalah kurang pas Pak, jika pernyataan yang Anda kemukakan diproduksi dari data namun dipelintir sedemikian rupa hingga menyebabkan misinterpretasi di kalangan masyarakat. 


Seperti cuitan yang saya singgung di surat ini. Datanya benar, tapi dekripsi yang anda kasih tidak menggambarkan isinya. Menyeleweng sama sekali.

Di tambah lagi, beberapa media daring mengutip cuitan Anda lalu membuat judul provokatif. Ada lho Pak, ini buktinya:

Sebagai pembaca berita, saya senang jika ada informasi yang valid dan bernas, meskipun provokatif. Karena aksi sosial yang muncul dari tesis yang sumber dan argumennya koheren tak akan menghasilkan dampak negatif bagi kehidupan sosial.

Lain ceritanya Pak, jika berita dikutip dari pernyataan pelintiran walau didasari sebuah data yang faktual. Itu namanya pembodohan Pak. Kalau itu mengundang terjadinya gerakan, maka yang ada hanyalah gerakan sampah. Yang kena kotor kita semua nanti.

Sebentar Pak saya menuju ke media terkait dulu.

Kepada pengelola Wartakota (jaringannya Tribunnews), juga Duta.co. Mbok kalau bikin berita janganlah seperti itu. Kalian sebagai media harusnya berkepentingan mencerdaskan masyarakat.

Silakan meraup laba dari iklan sebanyak-banyaknya dan jangan korbankan masyarakat lewat berita bodoh. Beritakanlah sesuatu dengan kualitas jurnalistik yang memadai.

Sekelas media jaringan Tribun kok begitu gampangnya memberitakan sesuatu dengan kualitas verifikasi tak bermutu. Harusnya malulah. Pak Herman Darmo dan Pak Sentrijanto sebagai direktur semoga mengevaluasi hal ini.

Duta.co yang mengaku berlatar belatar NU juga kurang jernih beritanya dan banyak provokasinya. Bukan begitu mainnya Gus.

Baiklah, sebagai penutup surat ini. Pak Didu yang terhormat dan pengelola Tribunnews serta Duta.co. Saya mewakili pembaca berharap, persoalan yang beginian bisa diminimalisir. Di tengah-tengah banjir informasi seperti saat ini, masyarakat jangan sampai tercemari spam-spam yang beracun.


Sebagai nitizen sekaligus pembaca media, keinginannya adalah mendapat informasi segar, menyenangkan dan dapat dipercaya. Bukan informasi pelintiran kelas sampah. Bangsa ini perlu banyak bacaan yang memintarkan dan pernyataan yang melipur lara, bukan yang menyesatkan.

Sekian surat dari saya, mohon maafkan. Jika tulisan ini membuat tersinggung, itu memang saya sengaja.

Wassalaam.

M. Ulil Abshor

Yogyakarta, 29-Januari-2019

Artikel Terkait