Mahasiswa
1 bulan lalu · 720 view · 4 menit baca · Pendidikan 33515_91290.jpg

Surat Terbuka untuk Pengurus PMII Cabang DIY

"Lawan dari despotisme adalah hak asasi." - Mahbub Djunaidi

Seandainya Pak Mahbub menyaksikan langsung bahwa kadernya di PMII DIY senang sekali menggunakan kekuasaan yang melampaui batas, mungkin beliau akan sedih dan kembali menulis Kolom demi Kolom untuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tercinta.

Kembali kutulis surat ini dengan sisa-sisa suara sumbang, setelah mengalami kemacetan Jln. Sorowajan. Kupikir awalnya kemacetan tersebut disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang berkeliaran di malam Minggu, ternyata tidak, kemacetan yang terjadi dikarenakan banyaknya pertanyaan yang mengalir dari Kopas sampai Blandongan. 

Pantas saja udara akhir-akhir ini panas. Sebab pertanyaan itu tidak hanya seringai belaka, melainkan telah menjadi pertanyaan besar yang wajib dijawab secara institusional.

Baiklah, sahabat, sebelum masuk ke inti persoalan, alangkah baiknya kita semua menyadari dan menguraikan hal-hal yang selama ini menemani jalan proses kita di tubuh PMII DIY yang sedang tidak baik-baik saja.

Nyaris satu tahun, tepatnya 11 bulan berjalan kepengurusan Cabang PMII DIY periode 2018/2019, namun belum sama sekali membuat gebrakan besar dalam khazanah pergerakan kita, yang ada hanyalah seremonial belaka, sambutan, menjiplak kata-kata di hari nasional, dan menguntit pernyataan sikap salah satu Ormas tanpa dimoderasi sedikit pun. 


Jika sambutan hanya sebatas sambutan, ketua Korps pun bisa; lantas apa pentingnya?

Penulis dan tentunya kita semua tidak tahu apakah rentetan seremonial yang diselenggarakan beberapa pekan lalu masuk dalam program kerja atau tidak. Yang jelas, sampai saat ini, belum mampu mengantarkan marwah kepengurusan periode saat ini pada kata: "lebih baik". Ini bukan nyinyir ya, Sahabat, tetapi realitasnya menunjukkan demikian. 

Jika belum puas, mari kita tanyakan langsung pada pengurus Cabang yang sedang tidur. Untuk mencapai kata "lebih baik" memang susah, tetapi minimal tidak mengalami kemunduran atau jatuh pada kubangan lumpur yang sama.

Tak hanya dalam penyelenggaraan sebuah program kerja yang tidak memiliki kerangka tindak lanjut, dalam hal mengayomi para kader yang berada di bawah institusinya pun, pengurus saat ini sangat nihil dan cenderung ekslusif. Mereka hanya datang saat acara seremonial saja, tetapi tidak dalam rangka penguatan inteluktualitas kader yang hari ini lebih suka diskusi informal ketimbang diskusi formal. Ya, seperti diskusi formal menjelang Muspimnas yang cenderung dipaksakan itu.

Artinya, kehadiran pengurus di tengah pertanyaan-pertanyaan seputar Cabang saat ini mestinya ditanggapi secara serius, bukan malah bungkam seperti zaman Orde Baru. Misalnya, salah dua pertanyaan yang bikin sesak Jln. Sorowajan, begini:

"Sudah 11 bulan bertengger di Cabang, kok belum mengadakan Pelatihan Kader Lanjut? Apa saja yang dikerjakan?"

"Kalau sudah 11 bulan berarti sebentar lagi Konfercab dong? Apa jangan-jangan mereka akan melabrak AD/ART lagi?"


Apa yang dilakukan selama 11 bulan, kok Komisariat Persiapan di beberapa kampus belum juga didefitifkan? Kabarnya, salah dua pengurus cabang ada yang menjadi anggota sayap partai politik tertentu, itu kan bertentangan dengan AD/Art dan PO?

Mungkin pertanyaan yang sedemikian tidak pernah didengar dan dibaca oleh yang terhormat Pengurus Cabang. Bagaimana mungkin akan terdengar dan terbaca jika Pengurus Cabang tidak pernah hadir dalam setiap kegelisahan yang menjadi mimpi buruk ratusan kader, tiak pernah hadir sebagai solusi dari setiap selaksa persoalan yang ada di internal PMII DIY.

Oleh karenanya, sebagai kader yang masih menginginkan kewarasan di tengah ketidakwarasan struktur, mencoba untuk mencari jawab supaya tidak terjadi kemacetan generasi yang berujung keterpotongan kaderisasi.

Baiklah, Sahabat, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Nomor: 243.PB-XIX.01-153.A-1.08.2018 tentang Susunan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Khidmat 2018-2019, akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya, tenggang waktu kepengurusan tinggal menghitung jari pengurus yang masih ada.

Berakhirnya sebuah kepengurusan dalam sebuah organisasi biasanya ditandai dengan diadakannya kongres, yang dalam tubuh PMII tingkat Cabang bernama Konferensi Cabang (Konfercab). 

Tentang penyelenggaraan Konfercab, terjadi perpecahan kongsi yang kemudian menuai pro dan kontra. Di satu sisi, Konfercab segera dilaksanakan dengan alasan berakhirnya masa khidmat. Di lain sisi, jangan dilaksanakan dulu sebab masih banyak yang perlu diselesaikan. Tentu saja pro dan kontra ini tidak bisa kita hindari sebagai kader PMII yang memikul Komitmen: Kejujuran, Kebenaran, Keadilan.

Mari, Sahabat, kita urai pro dan kontra ini. Pertama, Konfercab jangan dilaksanakan dulu, sebab masih banyak hal yang harus diselesaikan. 

Pihak-pihak siapa pun itu bahkan senior Anda sekalipun yang pro terhadap tidak dilaksanakannya Konfercab adalah pihak yang suka mengedepankan kepentingan perutnya sendiri ketimbang keberlanjutan kaderisasi. Padahal kita semua tahu, dari sudut pandang apapun yang namanya berlebihan jelas tidak diperbolehkan apalagi dalam sebuah jabatan!

Selain karena ada kepentingan segelintir orang yang menjadikan PMII sebagai sumber (rezeki) kepentingannya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyadari, siapa pun orangnya, yang namanya aturan/keputusan dalam organisasi harus kita patuhi bersama. Soal masa khidmat kepengurusan telah diatur dalam ART Pasal 15 ayat (6), apa masih mau dilanggar?

Tidak ada alasan apa pun di organisasi ini yang memperbolehkan untuk melabrak aturan yang ada. Oleh karenanya, jika tidak ingin mengikuti aturan yang ada, buat organisasi sendiri yang sesuai dengan selera kepemimpinan Anda yang begitu-begitu saja.


Kedua, pihak yang pro terhadap penyelenggaraan Konfercab tentunya adalah pihak yang menginginkan perbaikan dalam tubuh PMII. Jika boleh ditanya, sejak kapan pemotongan angkatan dalam proses kaderisasi itu terjadi? Tentu saja semua kader yang masih waras menginginkan kebaikan, demi kemajuan PMII, baik secara struktur maupun kultur, baik secara gerakan dan intelektualitasnya.

Oleh karenanya, jika dalam satu periode kepengurusan dalam tubuh PMII khususnya Cabang DIY hanya memperlambat kaderisasi dan kecerdasan kader, maka lebih baik turun dan berbenah!

Artikel Terkait