Mas Gibran, walikota Surakarta, yang saya hormati. Izinkan saya, salah satu warga panjenengan berkirim surat, berkaitan dengan kebijakan vaksin Covid-19 booster yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah Kota Surakarta Nomor KS.00/0023/2022 tentang Percepatan Vaksinasi Covid-19 terhadap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

SE tersebut mengatur sanksi bagi ASN di Kota Surakarta yang belum menerima vaksin booster akan terlambat menerima tunjangan. Saya menganggap aturan ini tidak adil karena tunjangan ASN adalah hak ASN terkait dengan kinerja mereka yang seharusnya tidak dikaitkan dengan status vaksinasi. Oleh karenanya, menunda memberikannya dikaitkan dengan status vaksinasi jelas melanggar hak-hak mereka sebagai pegawai.

Jika kesediaan menerima vaksin booster dikaitkan dengan ketaatan mereka kepada atasan, dan oleh karenanya menolak vaksin dianggap sebagai wanprestasi, maka saya berani menyebut hal ini sebagai hal yang tidak logis dan tidak berdasar sama sekali. Menolak menerima vaksin tidak boleh dianggap sebagai pembangkangan karena beberapa alasan.

Pertama, KIPI itu nyata. Tidak semua orang tubuhnya kuat menerima vaksin, terbukti ada yang menderita KIPI, yang bervariasi dari sekedar demam sampai meninggal dunia. Sanksi bagi ASN yang penolak vaksin booster ibarat menodongkan pilihan: terima tunjangan tepat waktu dengan risiko KIPI atau selamat dari risiko KIPI tapi tunjangan ditahan.

Memang jika kita menengok situs Kementerian Kesehatan, korban KIPI yang meninggal akibat vaksin adalah nol, alias tidak ada sama sekali. Tetapi dapat dipastikan, informasi tersebut tidak masuk akal, sebuah penyangkalan. Silakan googling berita tentang kasus kematian warga beberapa saat setelah menerima vaksin. Silakan ngobrol dengan rakyat panjenengan, apakah mengenal seseorang yang mereka curigai meninggal karena vaksin?

Di Indonesia, sebagian korban KIPI tidak ditindaklanjuti secara memadai, atau kalaupun ditindaklanjuti oleh Komnas KIPI, hampir pasti kesimpulannya adalah: meninggal bukan karena vaksin. 

Di negara-negara lain, korban VAERS dicatat, diakui, bahkan di beberapa negara diberi santunan. Pihak-pihak pendorong vaksin di Indonesia sangat beruntung karena sebagian besar penerima vaksin yang terkena KIPI tidak menuntut. Mereka ikhlas, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai takdir.

Kedua, ketika risiko KIPI harus mereka tanggung (dan kalau tidak beruntung dapat berujung pada sakit serius, bahkan kematian), mengapa diwajibkan? Biarlah penduduk (termasuk ASN di Kota Surakarta tercinta) memilih sendiri, mau vaksin booster monggo, tidak ambil ya mestinya tidak ada sanksi apapun. Mewajibkan tetapi risiko ditanggung oleh orang yang terkena kewajiban, bagi saya, sungguh tidak masuk akal sama sekali.

Ketiga, harus diakui vaksin tidak terbukti ampuh mencegah seseorang terkena Covid. Silakan dicek berapa persen pasien Covid saat ini yang sudah vaksin? Sudah booster? Memang otoritas kesehatan mengubah narasi mereka dengan menyatakan bahwa vaksin akan mengurangi keparahan jika nanti terkena Covid, mencegah long covid

Apakah pasien Covid yang sudah vaksin tidak ada yang meninggal? Pernahkan Mas Wali mengecek, apakah orang-orang yang tidak vaksin dan kemudian terkena Covid, banyak mengalami long covid? Apakah Mas Wali tidak ingin mengecek orang-orang yang terkena long covid ini ketika sakit Covid dan dalam perawatannya menerima obat-obatan apa saja? Sangat terbuka banyak kemungkinan penyebab long covid.

Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang perlu mendukung pemerintah untuk mengatasi Covid dengan cara harus bersedia divaksin, termasuk booster, tidak dapat dibenarkan. 

Mas Wali, mengatasi Covid bukan hanya dengan vaksin. Kata ahli kesehatan, virus lawannya adalah antibodi. Untuk membentuk antibodi, perlu hidup sehat, makan bergizi, berolahraga, hidup dengan suasana gembira. Vaksin hanya salah satu, itupun jika vaksin aman. 

Harus diakui, vaksin Covid sejauh ini hanya mengantongi ijin darurat, terlebih ada jenis vaksin yang menggunakan teknologi baru, yang tidak semua tubuh manusia tahan terhadapnya. Silakan Mas Wali mencari informasi di internet tentang VAERS vaksin berjenis mRNA.

Kelima, kita semua bersyukur, kasus Covid di Indonesia akhir-akhir ini terkendali, lonjakan tidak seperti yang terjadi pada Juli 2021 yang lalu, dan hal itu disumbang bukan oleh vaksin. 

Mengapa demikian? Hasil serosurvey Kementerian Kesehatan pada Desember 2021 yang lalu menyebutkan 73,9 persen responden di seluruh Indonesia yang disurvei ternyata telah memiliki antibodi meskipun belum divaksin (kemenkes.go.id). 

Artinya, antibodi mereka adalah hadiah setelah sembuh dari Covid. Saya percaya, imunitas alami inilah yang berperan dalam penurunan kasus Covid di Indonesia.

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa kualitas imunitas alami jauh lebih bagus dibanding imunitas hasil vaksin, “yang ori lebih bagus daripada yang kw”. Lebih lanjut, orang-orang yang sudah memiliki imunitas alami tidak perlu divaksin. Dokter-dokter mengetahui hal ini karena mereka belajar Immunology, tetapi entah mengapa tidak banyak dari mereka yang menyatakannya secara terbuka (meskipun dalam beberapa kesempatan, terbaca juga kalau mereka mengakui peran imunitas alami).

Keenam, setelah hampir tiga tahun, orang-orang (termasuk ASN di Kota Surakarta) sudah memiliki strategi masing-masing untuk mengatasi Covid, baik mencegah maupun mengobati. Buktinya? Lihatlah sekeliling panjenengan, orang-orang tidak khawatir keluar rumah, jalan-jalan kulineran di sepanjang Jalan Slamet Riyadi setiap minggu (bahkan banyak juga yang tanpa masker), menikmati CFD. 

Jika mereka enggan mengambil hak mereka atas vaksin booster, keputusan mereka itu sudah dilandasi oleh perhitungan atas manfaat dan risiko vaksin; sementara di sisi lain mereka sudah memiliki cara untuk mengatasi Covid. Mewajibkannya hanya akan meneguhkan kesan “sudah terlanjur beli, harus habis, apapun risikonya”. Tentu Mas Wali tidak ingin mendapat kesan demikian.

Mas Wali, Pak Presiden Jokowi memang mendorong percepatan pemberian vaksin booster, tetapi mewajibkannya adalah sebuah kesalahan. Saya berharap, Pemerintah Daerah tidak justru meneguhkan kesalahan tersebut dengan membuat aturan kewajiban booster dan sanksi bagi mereka yang menolak.

Narasi tentang Covid-19 tidaklah tunggal. Banyak juga dokter yang tidak setuju dengan pewajiban vaksin sejak awal, karena para dokter ini mengetahui bahwa tingkat kesembuhan Covid sangat-sangat tinggi. Menghadapi Covid tidak dengan ketakutan berlebihan, dengan tetap berpikir jernih, tidak harus mengikuti narasi arus utama yang belum tentu tepat. Salam hormat dari saya, salah seorang warga Kota Solo, bukan ASN.