Penulis
1 tahun lalu · 441 view · 3 menit baca · Politik 98033IMG_3690.PNG.jpg
Ratna Sarumpaet/Salinan Surat untuk Sekjen PBB

Surat Ratna Sarumpaet Untuk Sekjen PBB

Resolusi Konflik Rakhine

Beberapa hari yang lalu Jum'at (08/9/2017) staf dari Ratna Sarumpaet menghubungi penulis terkait Surat Ratna Sarumpaet ke Sekjen PBB Antonio Guterres. Surat itu bertanggal 06 September 2017.

Setelah dihubungi oleh mbak Meiva, penulis mengirimkan surat tersebut ke beberapa media online. Singkat cerita surat tersebut telah menyebar dan menjadi pemberitaan dibeberapa media.

Lalu poin apa saja yang menjadi subtansi surat Ratna Sarumpaet kepada sekjen PBB? 

Ratna Sarumpaet memulai suratnya dengan rasa empati terhadap korban konflik di Rakhine State, Myanmar. Rasa empati itu dilontarkan dalam posisinya sebagai manusia dan aktivis HAM. 

Ratna Sarumpaet memang seorang aktivis HAM yang selalu concern terhadap kejahatan kemanusiaan dimanapun itu. Selain seniman dan aktivis sosial-politik.

Saat konflik di Aceh, Ratna Sarumpaet juga pernah turun langsung ke Aceh. Maka tak heran bila konflik Rakhine beliau ikut empati dan mengirimkan surat ke Antonio Guterres.

Penulis pernah berinteraksi dan tinggal dirumah Ratna Sarumpaet di Kp Melayu Jakarta. Banyak orang yang tak paham dengan pola pikir aktivis HAM yang satu ini, apalagi sejak Ratna Sarumpaet dekat dengan Habib Rizieq.

Apapun penilaian orang terhadapnya tidak menghentikan langkahnya untuk mengirimkan surat ke Sekjen PBB terkait konflik di Rakhine State.

Poin kedua dari surat itu adalah data korban meninggal dan mengungsi, hal itu memberi masukan kepada Sekjen PBB bahwa kejahatan kemanusiaan di Rakhine sangat mengerikan.

Dalam suratnya Ratna juga mengkritik peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi. Menurutnya Aung San Suu Kyi harusnya dapat menghentikan atau terlibat dalam penyelesaian konflik namun hal itu tidak terjadi.

Ini bukan pertama kali Ratna Sarumpaet mengkritik peraih nobel perdamaian tersebut. Tahun 2015 Ratna Sarumpaet pernah menyuarakan pencopotan nobel perdamaian Aung San Suu Kyi. 

Hal itu dilakukannya sejak konflik Rakhine mulai terungkap dimedia massa maupun sosmed.

Poin selanjutnya dari surat Ratna Sarumpaet adalah mendesak Sekjen PBB untuk melakukan upaya penghentian konflik di Rakhine State. Menurutnya hanya badan dunia itu yang mampu menghentikan kekejaman di Rakhine State.

Apakah surat itu akan berpengaruh terhadap sikap PBB. Tentu saja setiap tindakan akan berpengaruh walaupun belum tentu mempengaruhi. Namun sebagai aktivis HAM Ratna Sarumpaet telah berusaha sesuai kapasitasnya, menyurati Sekjen PBB.

Hal ini sangat berbeda dengan beberapa aktivis HAM di Indonesia yang memilih dan memilah dalam bersikap. Mereka terkadang bersuara keras untuk satu kasus dan diam untuk kasus lainnya.

HAM terkadang hanya berlaku bila korban adalah minoritas sementara bila pelanggaran dilakukan minoritas terhadap mayoritas sering diabaikan. Aktivis HAM sekarang dalam kebingungan bersikap.

Contoh kasus ketika Aceh berlakukan hukuman cambuk dianggap melanggar HAM. Pada saat yang sama mereka diam terhadap Israel yang melakukan hukum rimba di Gaza.

Surat kepada Sekjen PBB terkait konflik di Rakhine State seharusnya dikirim semua aktivis HAM. Surat massal dari aktivis-aktivis HAM kepada Sekjen PBB tentu berdampak lebih besar.

Tekanan dari luar Myanmar urgen dilakukan demi menyelamatkan mereka yang masih hidup dan mengungsi. Pembiaran hanya akan menambah korban dan masalah semakin pelik.

Surat Ratna Sarumpaet bukan sekedar surat akan tetapi pesan kepada semua pemimpin dinegeri manapun. Setiap kejahatan kemanusiaan adalah pelanggaran HAM yang tidak bisa ditolerir dengan dalih apapun.

Selain itu pihak pemberi nobel harus lebih teliti kedepannya dalam menganugerahkan penghargaan tersebut. Bila manusia berjuang karena menjadi korban sebuah rezim adalah wajar, sebagaimana Aung San Suu Kyi berjuang. Nobel perdamaian harusnya diberikan kepada orang-orang yang konsisten, baik saat menjadi korban ataupun saat berkuasa.

Aung San Suu Kyi memberi pelajaran penting bagi tim penilai nobel sekaligus pelajaran bagi kita semua. Pelajaran bagi kita adalah sulitnya istiqomah, mahalnya sebuah konsistensi.

Para aktivis HAM di Indonesia pun mengalami kesulitan itu, mereka sering membesarkan satu hal yang terkait minoritas namun diam ketika mayoritas yang ditindas. Contohnya ketika penggusuran terhadap pribumi oleh konglomerat.

Perspektif HAM bukan hanya kejahatan fisik, bukan pula hanya kejahatan pada bangunan akan tetapi mental seorang manusia pun pantas dilindungi.

Ratna Sarumpaet tampak sangat kesal dengan pemerintah Myanmar terutama pada Aung San Suu Kyi. Padahal Ratna Sarumpaet disaat Aung San Suu Kyi melawan Junta Militer Myanmar ia ikut membantu menyuarakan.

Ratna Sarumpaet konsisten dan komitmen terhadap yang diperjuangkan bukan pada person to person. Para pelanggar HAM akan dilawannya walaupun memiliki kedekatan dengannya. Ia tidak peduli soal kedekatan, kepedulian hanya pada memanusiakan manusia.

Peran itu membuat Ratna Sarumpaet mendapatkan musuh dan sekaligus teman baru. Konsekuensi istiqomah memang berat, tak semua orang mampu menjalani taqdir sebagai manusia yang konsisten disegala kondisi dan situasi.

Banyak kita saksikan para pejuang yang melawan pemimpin otoriter namun setelah berkuasa malah lebih otoriter. Banyak aktivis melawan pelanggar HAM namun setelah menang malah menjadi pelanggar HAM baru.

Siklus setan ini hanya mampu diubah oleh mereka yang istiqomah, komitmen sepanjang hayat. Semoga Ratna Sarumpaet tetap istiqomah atau ia akan berhadapan dengan dirinya sendiri

Artikel Terkait