2 tahun lalu · 8200 view · 4 menit baca · Politik 6250106_20150304020002.png

Surat Pendek untuk PB HMI
Tentang Pencalonan Ahok

Sejak pertama saya bergelut dan menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ada satu kesan yang tak pernah saya lupakan. Bahwa di Himpunan, seorang kader senantiasa harus konsisten dalam mengabdi hanya pada nilai.

Saya kira semua yang pernah menjadi bagian dari Himpunan, paham betul apa itu nilai yang dimaksud. Nilai tersebut telah menjadi landasan ideologis perjuangan HMI dalam “menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam”. Yang lebih penting lagi, ia menjadi ruh yang mendorong moral pergerakan kader guna “mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia”.

Ya, itulah nilai yang tertuang dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP). Sebuah pedoman sekaligus identitas yang khas bagi kader HMI, yang katanya sebagai kader umat dan bangsa.

Meski kini NDP (nilai) menjadi pedoman erat dalam perkaderan dan perjuangan HMI, tetap saja ada ketidak-konsistenan dalam hal perealisasiannya. Salah satu bentuknya saya temukan dalam pernyataan Muhammad Adil sebagai fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Gagal Paham?

Selaku Ketua Bidang Sosial, Politik dan Budaya di PB HMI, saya sungguh kecewa mendengar pernyataannya yang kontra-produktif—lebih tepatnya menciderai Nilai Dasar Perjuangan HMI sendiri. Kekecewaan saya tersebut muncul atas komentar penolakannya ketika Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) mengumumkan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub 2017 mendatang.

Menurut Muhammad Adil, PDI-P telah membuat keputusan fatal dengan mengusung Ahok bersama pasangannya (Djarot) sebagai kanditat. Ia menilai bahwa PDI-P telah melukai hati rakyat kecil (wong cilik) sebagai kaum yang meng-eksistensi-kan partai politik ini.

“Keputusan PDI-P murni mengabaikan perasaan dan nurani rakyat yang selama ini diberlakukan tidak adil oleh Ahok,” tandasnya dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com: Dukung Ahok, PDIP Dituding HMI Khianati Wong Cilik.

Sejauh fakta yang bisa saya telisik, frasa “tidak adil” di atas sama sekali tak berdasar. Selama Ahok memimpin DKI Jakarta, baik sebelum atau setelah menggantikan Jokowi sebagai Gubernur Ibu Kota, kerja-kerja Ahok nyatanya tampil berkebalikan dari pernyataan Muhammad Adil ini.

Penggusuran demi penggusuran (normalisasi + relokasi) memang kerap menjadi kebijakan Ahok. Tetapi tidakkah kita melihat bahwa alasan tindakan tersebut sangat senada dengan apa yang juga menjadi visi besar HMI, yakni mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat? Dan haruskah kita menutup mata terhadap hasil perealisasiannya yang memang tidak keluar dari rel perjuangan HMI sendiri?

Saya sama sekali tidak percaya jika Muhammad Adil selaku fungsionaris PB HMI tidak mengetahui atau paham akan hal ini. Mungkin saja tahu dan paham, tapi tidak jujur. Entahlah. Yang jelas, penting bagi saya untuk membeberkan kembali bukti-bukti dari kerja nyata seorang Ahok.

Kerja Nyata Ahok dan Hasilnya

Lihatlah misalnya ketika Ahok melaksanakan normalisasi Kali Ciliwung. Meski Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, terus mendorong warga di kawasan bantaran sungai ini untuk menolak rencana Pemprov DKI, niat Ahok tak pernah surut. Dan meski komunitas ini menawarkan pula konsep penataan yang menurutnya tepat, lagi-lagi Ahok tak pernah hilang kendali untuk tetap menjalankannya.

Mengapa Ahok bersikukuh? Pertama, warga sendiri, baik yang di Kampung Pulo atau di Bukit Duri misalnya, menolak konsep Ciliwung Merdeka. Lagi pula, kawasan ini masuk dalam wilayah administrasi Pemprov DKI. Jadi, konsep, terlebih perealisasiannya, Pemprov DKI sendirilah yang paling berwenang.

Alasan kedua adalah bahwa warga sendiri lebih setuju kawasan tersebut ditertibkan dari hunian liar. Harapan mereka adalah agar pemerintah bisa lakukan normalisasi Kali Ciliwung. Ini menjadi bentuk pencegahan bencana banjir yang kerap melanda Ibu Kota dari tahun ke tahun.

Sungguh, jangan lihat dampak yang sifatnya sementara dari upaya normalisasi + relokasi ini. Tapi lihatlah hasilnya. Ketika sejumlah tempat berhasil dinormalisasi, hingga warga-warganya direlokasi ke rumah-rumah susun yang telah disediakan, setidaknya ada dua hasil nyata yang patut diacungi jempol. Selain tata kelola kota yang bisa memberi efek positif beraneka macam, apalagi sebagai Pusat atau Ibu Kota Indonesia, warga-warga pun akhirnya bisa menjalani hidup sebagai manusia selayaknya manusia.

Tentang dampak positif dari hasil kinerja besar ini, kiranya bisa dibaca dalam Potret Harapan di Rumah Susun Jakarta (Kompas.com, 02/09); atau Anak-anak Rumah Susun (Media Indonesia, 13/09).

***

Ya, manfaat langsung yang bisa dirasakan publik dari kinerja Ahok ini, membuat sang petahana patut untuk terus didukung. Tak hanya melakukan perbaikan dalam pelayanan publik, berbagai reformasi birokrasi pun ia retas. Pun demikian dalam hal perbaikan ruang-ruang publik, pembangunan infrastruktur, dan akuntabilitas. Tak salah jika dirinya mendapat beberapa penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas perencanaan kerja terbaik se-Indonesia sebagai Pemerintah Daerah.

Lantas, atas dasar apa kiranya PB HMI menilai PDI-P tidak mencerminkan citra sebagai partai yang membela kepentingan rakyat kecil? Mengapa dukungan kepada Ahok dianggap sebagai bentuk penghianatan terhadap ideologi wong cilik yang selama ini jadi kiblat kebijakan PDI-P?

PDI-P memang anak kandung reformasi. Partai ini lahir untuk senantiasa menempatkan rakyat pada posisi terhormat sekaligus mengembalikan kedaulatan politiknya. Dengan mendukung Ahok, mengapa ia dianggap menciderai cita-cita luhur itu?

Patut disayangkan. Model kepemimpinan yang ditunjukkan Ahok, jujur dan tegas tanpa pandang bulu, malah dianggap arogan dan bertangan besi.

Dengan mendukung Ahok, kesan itu memang ada bahwa PDI-P hanya berdasar pada kalkulasi suara atas elektabilitas sang petahana. Tetapi salahkah jika itu dijadikan alasan? Lagi pula, melihat sejumlah fakta yang telah terbeberkan di atas, toh kinerja Ahok relatif lebih mensejahterakan wong cilik daripada kinerja kebanyakan Gubernur di daerah-daerah lainnya.

Terakhir, saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa konsisten dalam mengabdi itu hanya pada nilai. Tahu kan apa itu nilai? Bukan individu, bukan kelompok, bukan lembaga dan lain sebagainya. Ah, sudahlah. Tak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Sekian.