Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No: 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada awal bulan maret 2020. Penyebarannya terus meluas hingga ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Hal itu membuat pemerintah, kewalahan dalam menghadapi serta menanganinya. Kini, pandemi covid-19 telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Akan tetapi, pemerintah nampaknya masih kesulitan dan dianggap gagal.

Demi menjaga dampak yang luas bagi negara dan masyarakat Indonesia serta menjaga keseimbangan ekonomi  dan pertahanan negara. Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan guna menekan dampak yang besar bagi masyarakat. Beberapa kebijakan diluncurkan yakni Bantuan Langsung Tunai, Sembako, BLT Dana Desa, dan lain sebagainya.

Pemerintah juga memberikan kemudahan/kelonggaran bagi masyarakat yang memiliki tanggungan angsuran/Bunga kredit motor, mobil, dan rumah. Selain itu, bantuan langsung tunai kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM). Semuanya diperbuat pemerintah demi menjaga stabilitas masyarakat dan negara dalam menghadapi pandemi covid-19.

Pemerintah membuat regulasi yang mengatur bagaimana menangani pandemi covid-19 agar tidak memberikan kerugian yang berdampak signifikan terhadap masyarakat dan negara. Tujuan regulasi tersebut berharap masyarat ataupun negara dapat menghadapi pademi dengan baik. 

Dengan demikian, Seluruh elemen masyarat ataupun pemerintah harus bersama-sama dan sejalan dalam menghadapinya.

Karena itu pemerintah melalui Presiden memerintahkan seluruh jajaran pihak Rumah Sakit agar menurunkan harga test PCR guna efisiensi penanganan penyebaran Covid-19 dan memerangi pandemi tersebut agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial pada masyarakat. 

Artinya selain bantuan langsung pada masyarakat, pemerintah juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran terkait penanganan covid-19 agar tidak ada yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan tersendiri.  

Akan tetapi nampaknya perintah presiden yang dikuatkan dengan Surat Edaran Kemenkes tersebut kurang tegas dan jelas bagi beberapa instansi yang melaksanakan jasa pelayanan test RT-PCR tersebut. Saat pemerintah dengan gencarnya menekan angka kemiskinan di tengah pandemi ini dan berusaha maksimal untuk meminimalkan penanganan covid-19. 

Salah satu pihak instansi malah acuh tak acuh serta justru mengambil keuntungan melebihi dari ketentuan yang dibuat pemerintah.

Pada tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, saya bersama saudari pergi untuk test RT-PCR  ke Laboratorium Klinik Bunda Thamrin, tepatnya di Jl. Sei Batang Hari No.42, Babura Sunggal, Kec.Medan Sunggal, Kota medan, Sumatera Utara. Sesampai di sana, seperti orang pada umumnya, duduk sembari menunggu antrian.

Saat nomor antrian saya tiba dipanggil, saya pun pergi menghadap pelayannya. Pelayan tersebut bertanya; Ada yang bisa saya bantu pak? Saya menjawab, “Adik saya mau test PCR”. Pelayan langsung minta KTP, dan saya memberikan KTP yang dimaksud sembari bertanya; berapa harga test PCR-Nya? Namun pelayan tak menghiraukannya.

Selanjutnya pelayan memberikan  Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp750.000.- Adapun rincian harga PCR Rp525.000. dan biaya pelayanan sebesar Rp225.000.- pada saat itu saya tidak langsung protes dan langsung saja mengikuti pentunjuk/arahan yang diberikan untuk menuju tempat Test RT-PCR berlangsung. Sesudah itu, kami pulang. Sampai di tempat kediaman, saya kroscek di internet harga test RT-PCR tersebut.

Sorenya pun tiba, saya kembali ke klinik untuk mengambil hasil test RT-PCR. Sampai di sana, saya mempertanyakan harga RT-PCR tersebut. Pelayan tersebut menjawab; kalau hari senin-jumat harganya RT-PCR normal yakni Rp525.000.- mereka berdalil bahwa harga  Rp750.000 adalah faktor dikarenakan hari minggu dan biaya pelayanan. 

Sementara berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Surat Edaran No: HK.02.02/1/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase chain reaction (RT-PCR). 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ditetapkan sebagai standar tarif pemeriksaan RT-PCR dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen biaya lainnya.

Maka berdasarkan hal di atas, pemerintah menentukan standar tarif pemeriksaan RT-PCR guna memberikan kepastian bagi seluruh pihak terkait yang membutuhkan pemeriksaan RT-PCR. Artinya pemerintah sadar akan situasi dan kondisi yang sedang melanda negeri ini, yakni pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melalui  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan bahwa dalam pelayanan pemeriksaan RT-PCR oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pemeriksa lain yakni; Batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab di Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp495.000.- dan untuk pemeriksaan di luar Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp525.000.-

Batas tarif tertinggi tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri ataupun mandiri. Akan tetapi yang terjadi, masih ada instansi yang memberikan harga test RT-PCR di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Surat Edaran Kemenkes No: HK.02.02/1/2845/2021 pada poin No: 1 huruf (b) dengan dalil pemeriksaan dilakukan pada hari sabtu dan minggu serta biaya pelayanan. 

Sementara  Surat Edaran sebagaimana yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah termaktub di dalamnya semua biaya pelayanan, administrasi dan lain sebagainya. Juga tidak menyebutkan ataupun menjelaskan harga tersebut akan berubah sesuai kebijakan instansi apabila memberikan pelayanan jasa di luar jam kerja normal, hari sabtu dan minggu. Akan tetapi secara tegas menentukan tidak boleh melebihi harga yang ditentukan.

Merujuk hal itu, tentu masyarakat sangat dirugikan. Pihak instansi seharusnya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga atau jasa yang akan diterima si konsumen sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, seluruh jajaran instansi pelayanan jasa kesehatan harus sejalan dengan pemerintah. Dalam hal ini, harus bersama-sama memerangi penyebaran covid-19 serta mendukung pemerintah dalam meminimalkan angka kemiskinan di tengah wabah covid-19 ini.

Pemerintah juga harus tegas dan jelas dalam membuat suatu kebijakan, agar terhindar dari penafsiran instansi-instansi terkait yang cenderung untuk disalahgunakan. Kebijakan yang dikeluarkan, harus tetap diawasi agar terealisasi dengan baik dan dengan demikian pemerintah tidak dicap ngeprank masyarakat semata.