Presiden Jokowi  berkunjung ke Papua beberapa kali, mengunjungi kota hingga pelosok-pelosok, memecahkan rekor sebagai Presiden yang paling banyak mengunjungi Papua dari Presiden sebelum-sebelumnya. Jokowi meratakan harga BBM Papua Pulau Jawa, bangun infrastruktur jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan.

Oh, Jokowi sayang rakyat Papua. Begitu citra yang terbangun di publik Indonesia.

Sebagian orang Papua pun demikian, mengelu-elukan beliau sebagai penyelamat mereka. Eitsss, tapi sabar dulu, sekarang rakyat butuh cintanya itu ketika rakyat Papua menghadapi kesusahan dan duka panjang akibat konflik.

You know? Duka Papua bukan baru-baru ini setelah terjadi gejolak demonstrasi besar-besaran di hampir semua kota di Tanah Papua. Sebelumnya, sejak 4 Desember 2018 hingga sekarang memasuki Oktober 2019, Operasi Militer sedang berlangsung di Kabupaten Nduga, Papua.

Sebanyak 183 orang tewas dan 45.000 orang Papua di Nduga harus mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka dan mengungsi ke berbagai tempat seperti Wamena, Lani Jaya, Timika, dan Puncak.

Ada mama-mama yang terpaksa melahirkan di hutan, kita belum tahu mereka makan tidak, bagaimana nasib anak-anak sekolah, bagaimana kesehatan mereka. Di tambah lagi bagaimana rehabilitasi psikologi anak-anak mengalami langsung konflik ini.

Kami tidak mendengar satu kata pasti dari Pak Jokowi sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Apakah operasi pengejaran TPNPB terus dilakukan atau pasukan ditarik kembali? Kami rakyat Papua butuh penegasan itu.

Di saat yang sama, rakyat Papua harus terima ujaran rasial di Surabaya. Pak Jokowi hanya bilang, "Pace Mace, saya mohon maaf," sebuah kata yang normatif tapi tidak baik untuk didengar menurut orang Papua.

Aksi protes rakyat Papua harus dibalas dengan penambahan ribuan pasukan aparat. Aparat itu ditempatkan di Pos setiap jalan-jalan. Dalam menjalankan tugas, mereka masuk ke mall, halaman gereja, halaman kampus, bandara. Pendeknya, di tempat-tempat masyarakat beraktivitas.

That's all right! Kalau langkah keamanan seperti itu diambil, mungkin sesuai dengan kata Kapolri Tito Karnavian, "aparat di Papua untuk mengamankan objek-objek vital." Di sini terlihat bahwa, pertama, Pak Jokowi menganggap semua orang Papua jahat. Kedua, terkesan bahwa objek vital lebih penting daripada orang Papua.

Sekali lagi, dari kami yang 'katanya' bapak sayang itu ingin ketegasan langsung dari mulut bapak. Tapi sejauh ini kami hanya mendengar suara dari Menkopolhukam, Wiranto.

Sejumlah Aktivis yang memperjuangkan keadilan harus dikejar dan ditangkap. Veronica Koman menjadi tersangka dan diburuh Interpol. Di Jakarta, Surya Anta, Ambros Mulait, Isai Wenda, Charles Kossay, dan seoarang mahasiswi Wasiangge ditahan di tahanan Polda Metro Jaya.

Di Jayapura, Buchtar Tabuni, Agus Kossay, Steven Itlay, Doni Itlay, Fery Boom Kombo, Alexander Gobai, dua terakhir masing-masing ketua BEM Universitas Cendrawasih (Uncen) dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).

Apalagi sejak Agustus lalu, Menkopolhukam Wiranto mengambil semua urusan tentang Papua. Banyak orang Papua mati.

Di Puncak baru-baru ini, tepatnya di Distrik Gome, aparat melakukan penyisiran. 2 orang meninggal, satu di antaranya anak-anak. Belasan lainnya luka-luka dan harus mendapat perawatan di Timika.

Tanpa klasifikasi menurut ras, etnis, agama, dan golongan, rakyat Papua terus jatuh korban akhir-akhir ini. Di Jayapura, 2 orang harus meninggal dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan Ormas Nusantara, di Asrama Wamena, Kamkey, Jayapura pasca aksi menolak rasialisme Jilid II.

8 orang lainnya disiksa di tempat berbeda. Mahasiswa yang menduduki Auditorium Uncen dipaksa bubar oleh aparat. Aparat mengantar mahasiswa ke Expo, Waena, Jayapura.

Di sana mereka berhadapan dengan ormas Pancasila lagi. 4 mahasiswa tertembak. 700 lainnya di bawah ke Polda Papua. Kemudian berlanjut ke Wamena, sebanyak 32 rakyat Papua meninggal. 70 orang dirawat intensif di Rumah Sakit. 

Di Wamena juga, ribuan masyarakat mengungsi. Ada ribuan yang keluar dari Wamena. Ribuan lainnya mengungsi ke kampung-kampung di sudut kota Wamena.

Apa bapak tidak mendengar? Semoga tidak demikian. Sekali lagi, kami ingin ketegasan, bukan narasi-narasi seperti meminta Pak Tito, meminta Pak Wiranto. Bapak jangan meminta-minta, tapi perintah. Bapak Presiden, kan?

Sejatinya konflik di Papua adalah konflik politik, yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Berbagai pendekatan pernah dilakukan dari rezim ke rezim. Tetapi pendekatan keamanan tetap dipertahankan. Bahwa nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua seperti air dan minyak, yang tidak akan menyatu.

Langkah yang harus diambil Presiden Jokowi adalah memberikan kebebasan hak untuk menentukan nasib sendiri (the rights of self-determination) sebagai solusi yang demokratis. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, yaitu satu orang, satu suara (one man, one vote). Sebab, pelaksnaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang diwakilkan oleh 1026 orang dari 8.800.000 populasi rakyat Papua pada waktu itu.

Rakyat Papua ingin kebijakan dari Presiden B. J.  Habibie terhadap rakyat Timor-Timur seperti sedia kala. Untuk mengakhiri konflik ini.