Tahun ini, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tepat berusia 50 tahun. Supersemar adalah surat perintah yang diberikan presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala langkah yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara yang mengalami kekacauan pada awal tahun 1966. Langkah tersebut diambil sebagai efek dari kegaduhan sosial politik pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).

Peristiwa G30S memang memiliki dampak yang sangat luas bagi bangsa Indonesia. Pasca peristiwa tersebut, timbul kekacauan sosial-politik di masyarakat. Gerakan anti-Komunis muncul di mana-mana. Pembantaian serta penangkapan terhadap kader dan simpatisan PKI jamak terjadi. Sejumlah pejabat publik yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut juga ditangkap dan sebagian lagi lenyap entah kemana.

Kekacauan sosial dan politik berakibat pada hancurnya perekonomian nasional. Kondisi ekonomi semakin memburuk dengan angka inflasi mencapai 600%. Kondisi tersebut memancing Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) melancarkan aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang menuntut pemerintah agar memperbaiki kondisi sosial, ekonomi serta politik nasional.

Namun aksi KAMI justru berbuntut ricuh sehingga kondisi menjadi semakin kacau dan tak terkendali. Berbagai macam kekacauan tersebut yang kemudian menjadi alasan diterbitkannya Supersemar.

Supersemar tidak terlepas dari beberapa kontroversi. Pertama, hingga saat ini naskah asli Supersemar tidak diketahui keberadaannya. Padahal naskah asli Supersemar bisa dibilang sebagai salah satu dokumen sejarah Indonesia yang paling penting selain naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Ada beberapa pihak yang menyebutkan jika Jenderal M Jusuf sebagai salah satu dari 3 Jenderal yang menjadi perantara antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto, yang menyimpan naskah tersebut. Namun hingga kini dugaan tersebut tidak bisa dikonfirmasi, sehingga keberadaan naskah asli tersebut masih terselubung kabut misteri.

Kedua, ketiadaan naskah asli Supersemar membuat banyak pihak masih mempertanyakan apa mandat yang sebenarnya diberikan Presiden Soekarno terhadap Jenderal Soeharto saat itu. Dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 17 Agustus 1966 yang berjudul: “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (JAS MERAH)”, Presiden Soekarno menyampaikan demikian:

Surat perintah sebelas Maret itu mula-mula dan sejurus waktu, membuat mereka bertampik-sorai kesenangan, dikiranya S.P. sebelas Maret itu adalah suatu penyerahan pemerintahan, dikiranya S.P. sebelas Maret itu suatu transfer of sovereignity suatu transfer of authorithy, padahal tidak! S.P. sebelas Maret itu adalah suatu perintah pengamanan, perintah pengamanan jalannya pemerintahan, demikian kataku pada waktu melantik kabinet, kecuali itu perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden!

Dalam pidato tersebut nampak jelas bahwa Supersemar diterbitkan bukan sebagai suatu penyerahan kekuasaan, tetapi justru diterbitkan sebagai surat perintah pengamanan terhadap jalannya pemerintahan Presiden Soekarno saat itu. Supersemar tidak lebih sebagai surat perintah presiden kepada panglima angkatan bersenjatanya untuk mengamankan dan menertibkan kondisi negara.

Sejarawan Harold Crouch dalam bukunya Militer dan Politik di Indonesia mencatat jika Supersemar dijadikan sebagai alat bagi Soeharto dan militer untuk merebut kursi kepresidenan dari tangan Presiden Soekarno. Dengan Supersemar itulah Soeharto juga kemudian membubarkan PKI sekaligus menyingkirkan seluruh kekuatan politik yang berafiliasi pada Soekarno.

Dengan dihabisinya kekuatan politik yang selama ini mendukung Soekarno, maka jalan Soeharto dan militer untuk mengambil-alih kekuasaan berjalan mulus. Supersemar nampaknya digunakan sebagai tiket untuk menuju kursi kekuasaan bagi Soeharto dan militer.

Lebih lanjut, sejarawan Bonnie Triyana menyebut jika kelompok Soeharto menganggap bahwa Supersemar merupakan pertanda bagi kemenangan kelompok tersebut atas musuh-musuh politik dan ideologi mereka. Hal tersebut termuat dalam memoar yang ditulis oleh Jusuf Wanandi. J

usuf Wanandi sendiri merupakan salah satu tokoh yang memimpin aksi Tritura. Presiden Soekarno dianggap telah legowo untuk menyerahkan kursi kepresidenan kepada jenderal Soeharto karena merasa sudah tidak mampu lagi menguasai keadaan. Yang jelas, perlahan tapi pasti Soeharto kemudian memang benar-benar menggantikan posisi Soekarno sebagai presiden.

Bagaimana Supersemar kemudian diletakkan dalam kerangka sejarah nasional?

Supersemar nampaknya memang digunakan sebagai alat legitimasi Soeharto dan militer mengambil-alih kekuasaan. Supersemar seolah menjadi penegas bahwa militer merupakan pihak yang paling berjasa menjaga nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme.

Sementara pihak lain, terutama golongan kiri dan Islam ekstrem, diletakkan sebagai “sang liyan”, sebagai musuh yang harus dibasmi. Historiografi kambing hitam, meminjam istilah Bambang Purwanto, menjadi warna utama narasi sejarah versi orde baru.

Tidak heran jika kemudian proyek militerisasi sejarah Indonesia mulai mencuat di era Orde Baru. Sejarah tidak digunakan untuk memahami nilai serta kebajikan masa lampau bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.

Sejarah lebih berfungsi sebagai ideologi politik yang melegitimasi kelompok penguasa. Sejarah versi Orde Baru meligitimasi militer sebagai pihak yang paling berjasa dalam sejarah bangsa. Supersemar tentu menduduki posisi penting dalam narasi sejarah tersebut.

Militerisasi sejarah Indonesia juga mendekonstruksi identitas bangsa Indonesia yang bercorak nasionalis-progresif dan bertransformasi menjadi bangsa yang tunduk kepada tatanan dunia Barat. Orde Baru menggunakan sejarah untuk meminggirkan peran golongan lain selain militer dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam sejarah nasional versi Orde Baru pula ajaran-ajaran Soekarno direduksi sedemikian rupa sehingga nyaris tidak mendapat porsi dalam sejarah nasional. Selain itu, sejarah gerakan kiri juga dikonstruksi sedemikian rupa sehingga gerakan kiri justru dianggap sebagai musuh bangsa.

Historiografi kambing hitam bukan hanya melegitimasi kekuasaan kelompok tertentu, namun juga mengaburkan realitas yang terjadi di masa lampau. Sudah saatnya bagi kita untuk meninggalkan corak historiografi tersebut.

Maka, peringatan 50 tahun Supersemar akan terasa sia-sia jika kita tidak mempertanyakan kembali narasi sejarah nasional versi Orde Baru. Gagasan penulisan sejarah alternatif perlu dimunculkan kembali. Penulisan sejarah alternatif ini penting untuk merekonstruksi identitas bangsa Indonesia yang bercorak nasionalis-progresif.

Lebih lanjut, sejarah juga harus dikembalikan lagi pada hakikatnya sebagai upaya memahami masa lampau demi kehidupan saat ini juga masa depan, dengan menghargai hakikat kemanusiaan dan bukan sebagai alat legitimasi dominasi suatu kelompok.

Jika kita tidak memulainya, maka bangsa ini akan semakin lupa akan identitas dirinya sambil terus terperosok jauh dalam tatanan dunia kapitalistik yang menjauhkan bangsa ini dari cita-cita kemerdekaannya.

Maka, jangan sekali-kali meninggalkan dan memanipulasi sejarah.

Gunungkidul, 10 Maret 2016