Sembilan puluh tiga tahun lalu komunal muda-mudi nusantara mengikat janji suci bersetia dengan tanah air, bangsa, dan bahasa dalam mahligai Indonesia. Janji suci itu ibarat kesakralan perkawinan, sehingga mau tidak mau seluruh komponen anak bangsa di bawah  pemerintahan yang sah dapat mewujudkan persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan perekonomian dibantu agen pembangunan.

 

Satu abad lebih sebelum Sumpah Pemuda, persisnya tahun 1873 Eropa mengalami revolusi industri besar-besaran. Disadari Inggris sebagai salah satu pusat perkembangan industri mesin dunia saat itu, Raja Edward VII menasionalisasi pabrik milik Edward Manlove dan Alexander Alliot. Pabrik swasta pembuat alat berat dari Inggris dengan tingkat keterpakaian luas seluruh dunia.

Ketika Belanda menjajah kita, pemerintahan Hindia Belanda memesan crane (alat bongkar muat kapal) ke perusahaan Inggris dan dikirim ke Indonesia. Salah satunya dikirim ke Pelabuhan Probolinggo meskipun kini kondisi tidak berfungsi karena termakan usia. Setidaknya membuktikan bahwa peran BUMN saat itu cukup dominan dalam proses produksi, produksi hingga kejelajahan cakupan pemakai, end user.         

       

Pabrik alat berat tersebut sangat diandalkan keberadaannya karena selain meningkatkan pundi-pundi kerajaan juga dapat menggerakkan investasi berupa pertumbuhan pabrik pendukung komponen alat berat. Proyek-proyek padat karya bermunculan dan secara tidak langsung mendongkrak perekonomian riil. Permintaan domestik maupun luarnegeri terus meningkat sehingga Inggris merasa perlu melakukan perlindungan perusahaan sejenis.

***

Pada awal Oktober 2021 dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang merger Pelabuhan Indonesia II dari I, III, dan IV. Perbedaan pendapat tentang perlu tidaknya penggabungan harus segera ditinggalkan. Saatnya dukung pemangku kepentingan melaksanakan keputusan pemerintah seraya memastikan terselenggaranya peningkatan pelayanan bagi pengguna jasa. Dan, memastikan kesetaraan iklim persaingan usaha yang sehat.

Sebagai sebuah BUMN, sejatinya Pelabuhan Indonesia tidak hanya memikirkan kinerja keuangan agar selalu biru. Akan tetapi, pelabuhan juga menjalankan fungsi lain yang tidak dimiliki perusahaan lain, yakni sebagai agen pembangunan. Sebagaimana Pabrik Manlove & Alliot di Inggris, Pelabuhan berkepentingan menumbuhkembangkan perusahaan mitra seperti bongkar muat, pelayaran, ekspedisi, pergudangan dan lain-lain.

 

Perusahaan-perusahaan mitra tersebut belum seluruhnya proper secara finansial, sehingga keberadaan Pelabuhan dengan tarif ditetapkan pemerintah dapat memberikan stimulus kepada perusahan-perusahaan tersebut tetap berdenyut nadi usahanya. Bahkan, dalam kegiatan kepelabuhan tertentu Pelabuhan diminta membebaskan tarif untuk kapal negara, seperti Kapal Perang, Kapal Rumah Sakit, Kapal Sembako dan Kapal Tol Laut. Dan, hal ini sulit jika dilakukan oleh swasta yang berorientasi business oriented.

 

Dalam rantai logistik nasional, Pelabuhan merupakan satu mata dari gabungan mata rantai lainnya. Dalam kerangka encourage profitability, efektifitas dan efisien layanan Pelabuhan diharapkan dapat menekan biaya produksi price maker, dan harapannya mampu diikuti oleh mitra bisnis untuk bergerak ke arah price taker. Dari kolaborasi keduanya mewujudkan price fairness bagi konsumen.

***

Momentum penggabungan, titik awal segenap jajaran manajemen turun ke lapangan. Kelangkaan kapal, kekurangan petikemas, ketersediaan area penumpukan, kelangkaan BBM adalah masalah-masalah operasional yang diperoleh lebih cepat dengan turun ke lapangan. Terima komplain-komplain yang ada, dan tindaklanjuti sebelum menjadi isu nasional. Kesadaran untuk bertanggungjawab membantu perlu dibangkitkan kepada masyarakat yang belum beruntung.

Penggabungan empat Pelabuhan besar sebagai upaya keluar dari zona nyaman, kata owner rumah perubahan Rhenald Kasali pada salah satu kesempatan. Ini untuk membangun keakraban sehingga manfaat sinergi tidak hanya tecermin dalam kinerja perusahaan, tetapi juga secara emosional, lanjutnya. Kuasa pemegang saham (Pelabuhan) dengan pemegang saham (Pemerintah) saling komunikasi dan konsultasi.

Tidak hanya Pelabuhan, BUMN lainnya juga punya fungsi agen pembangunan. Seluruh aktifitas BUMN dikonsentrasikan inline dengan program-program pemerintah. Ini semua diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat yang luas. Salah satu bukti kehadiran BUMN secara nyata untuk membangun negeri itu dapat terlihat dari program tol laut.

Kerja sama BUMN baik dari sisi pelabuhan, yakni Pelindo, Pelni dan ASDP bisa menurunkan harga barang di Indonesia Timur. Salah satu dampaknya penurunan harga semen di Puncak Jaya, Papua dari Rp 2 juta/sak menjadi Rp 500 ribu/sak. Kemudian di Wamena dari Rp 1 juta menjadi Rp 380 ribu. Kegiatan tersebut dapat dikategorikan BUMN sebagai agen pembangunan.

***

Sentilan Presiden Jokowi agar BUMN tidak mendapat proteksi pemerintah melalui suntikan penyertaan modal negara (PMN) agaknya perlu disikapi secara mendalam. Bagi BUMN dengan kondisi menurun atau kategori sakit barangkali masih dibutuhkan perlindungan dalam format penggabungan dibanding pembubaran. BUMN sebagai agen pembangunan lebih didorong untuk menumbuhkembangkan kompetisi bisnis baru yang lebih fairness.

Pabrik alat berat Manlove & Alliot sangat bangga ketika produksinya di support penuh oleh pabrik-pabrik ikutannya. Kondisi saat ini sangat mungkin pabrik-pabrik feeder tersebut jauh melesat meninggalkan perusahaan induknya. Peran seperti ini yang dinikmati oleh Pemerintah Boris Johnson saat ini.

Dalam hal ini Pemerintah mengemban amanah untuk melakukan distribusi pembangunan yang berkeadilan, tentunya spirit sumpah pemuda ini menjadi daya dorong yang kuat untuk menumbuhkan partisipatoris para agen pembangunan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.     

      

 Wahyu Agung Prihartanto, penulis dari Sidoarjo.