Dari tahun 2008 hingga 2019, ada peningkatan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 792%, yaitu meningkat dari 54,425 kasus menjadi 431,471 kasus (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019). 

Selain itu, perlu diketahui bahwa angka-angka tersebut masih bagaikan puncak gunung es. Data ini belum bisa mencerminkan jumlah kasus dengan akurat, karena banyaknya kasus yang tidak terlapor. Bahkan, 93% dari korban pemerkosaan tidak melaporkan tindakan kriminal tersebut (Lentera Sintas Indonesia). 

Statistik sudah jelas memperlihatkan betapa daruratnya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Namun, mengapa RUU PKS belum juga disahkan, dan justru ditarik dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020? Mengapa sulit sekali untuk DPR memproses RUU PKS, dan mudah sekali menyetujui RUU lain yang kalah darurat?

Penindasan Sosial Korban Kekerasan Seksual

Rakyat sudah muak dengan budaya patriarkis di sini. Korban kekerasan seksual adalah pihak yang paling dirugikan dalam situasi ini dan mirisnya, masih saja banyak yang menyalahkan mereka. Salah satu contohnya adalah menyalahkan korban karena cara berpakaian mereka. Padahal, hal tersebut sudah seharusnya menjadi hak dan kebebasan masing-masing individu. 

Tidak hanya itu, mayoritas korban ditargetkan meskipun mereka berpakaian sopan. Berdasarkan sebuah survey yang diikuti 62.000 orang Indonesia, sebagian besar korban yang mengalami pelecehan di lokasi publik sedang mengenakan celana atau rok panjang (18%), hijab (17%) dan baju lengan panjang (16%) (Hollaback! Jakarta).

Jadi, kekerasan seksual tidak bertunas dari pilihan korban, melainkan dari pemikiran si pelaku yang miring. Penundaan RUU PKS hanya menjadi kesempatan bagi pelaku untuk menambah korban tanpa hukuman yang jelas, dan perlindungan yang minimal bagi korban. Sadarlah, sudah waktunya pemerintah pedulikan rakyatnya.

Kebenaran dari Keputusan Penundaan RUU PKS 

Untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang menolak rancangan RUU PKS dan beberapa anggota DPR lainnya yang berpendapat bahwa RUU PKS terlalu “liberal dan feminis”, saya meminta anda membuka mata anda. Dengan menghindari pembicaraan RUU PKS karena “sulit dibicarakan”, anda berbalik badan di depan ada masalah yang jelas-jelas darurat hanya karena takut dikritik masyarakat. 

Alasan dari penarikan RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 bukan karena dianggap sulit, tetapi karena kurangnya keinginan politik dalam memperjuangkan keadilan untuk para korban. 

Buktinya, UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sangat ditentang rakyat tetap saja disahkan tanpa adanya ruang untuk mendengarkan aspirasi mereka. Mengapa demikian? Alasannya sederhana, yaitu karena adanya keinginan politik yang besar. 

Sudah jelas terlihat di sisi mana pemerintah berada.Uang akan terus diutamakan di atas kemanusiaan, bahkan dalam situasi dimana Indonesia sedang dilanda sebuah pandemi. 

Hukuman pidana untuk pelaku pada saat ini masih terlalu terbatas dalam mengganti kerugian korban dan merehabilitasikan mereka. Hal ini dikarenakan perkembangan jenis kekerasan seksual yang sekarang belum dijelaskan dalan undang-undang dan proses pengakan hukum yang tidak sejalan dengan upaya rehabilitasi korban. 

Jika para kriminal tetap tidak kapok, mereka memiliki kemungkinan tinggi untuk melakukannya lagi di masa depan. Dengan cara kerja seperti ini, sulit membayangkan cara untuk menurunkan banyaknya korban kekerasan seksual tanpa pengesahan RUU PKS yang duduk di dalam wewenang DPR. 

Perbedaan Bidang Keahlian Fraksi PKS DPR 

Tidak hanya itu, pemanfaatan nilai-nilai Pancasila, agama dan budaya dijadikan alasan pendukung penghapusan RUU PKS. Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, RUU PKS “berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran. Bahkan berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang". 

Namun, realitanya, kekerasan seksual terhadap perempuan masih dan sudah darurat dari lama, dikarenakan penundaan pengesahan RUU PKS untuk yang kesekian kalinya.

Bayangkan saja, fraksi yang beranggota tokoh-tokoh yang berspesialisasi dalam pembahasan isu sosial dan ideologi agama menyuarakan pemikiran mereka tentang kesehatan fisik-mental dan anatomi sistem reproduksi seorang perempuan. 

Sebagai suara rakyat, dari mana mereka memiliki kualifikasi, pengalaman atau jaminan yang jelas agar dapat dipercaya untuk mengambil keputusan yang terbaik? Pengetahuan apa yang menjadi basis pemikiran mereka dalam penyampaian perubahan-perubahan ke rancangan kasar RUU PKS? 

Akibatnya, terjadi kesalahpahaman yang berakar dari kurangnya wawasan tentang apa yang sedang dibicarakan. Tidak seharusnya agama dan sains disatukan, pastinya akan terjadi bentrokan ideologi yang memicu perdebatan kontroversial.

Pemerintah Indonesia harus lebih serius dalam menjalani proses upaya implementasi sistem hukum yang dapat melayani rakyatnya dalam pandangan yang paling jelas dan adil. Korban kekerasan seksual bukan sekadar angka di dalam buku laporan tahunan. Saya menyarankan pemerintah untuk memulai memperlakukan mereka sebagai sesama manusia.

Jika DPR tidak mampu bicarakan, cukup katakan. Tindakan ini akan mencerminkan kode etika dan keseriusan para anggota dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Pindahkan tanggung jawabnya ke pihak yang lebih berkompeten. Tanpa henti, Komnas Perempuan sudah seringkali mendorong badan musyawarah DPR RI untuk menjadikan RUU PKS bagian dari agenda Prolegnas. 

Bila kedua badan tersebut bisa berkolaborasi, maka kedua pihak dapat sampai pada sebuah rancangan yang paling menguntungkan rakyatnya tanpa berlama-lama lagi. Oleh karena itu, berhenti terus menutup mata anda, sudah terlalu banyak anggota DPR yang tertidur saat rapat.