Ayah saya sering memperingatkan saya untuk berhati-hati dalam berucap maupun bertindak di negeri tercinta kita, Indonesia. Alasannya bukan hanya supaya saya menjadi orang yang lebih berhati-hati dan santun, tetapi karena kami adalah suku minoritas di negeri ini.

Ya, saya keturunan suku Tionghoa. Sudah lama suku Tionghoa menjadi bagian dari negeri tercinta Indonesia, tetapi sampai sekarang kami masih dipandang sebagai “pendatang.” Bahkan, tak jarang suku Tionghoa dituduh sebagai penjajah yang harus diusir dari tanah air Indonesia. Rasisme, walaupun tidak terlalu ekstrem, sangat kentara dan peka bagi suku Tionghoa di Indonesia.

Rasisme terhadap suku Tionghoa di Indonesia ini memang bukan tanpa alasan. Sejarah mencatat bahwa sejak kedatangan orang-orang Tionghoa di Indonesia, selalu terjadi permasalahan antara orang-orang Tionghoa dan pribumi. Ini berawal dari datangnya orang-orang Tionghoa ke Indonesia untuk berdagang di masa pendudukan VOC di Batavia.

Suksesnya perdagangan orang-orang Tionghoa membuat VOC iri hati. Kebetulan orang-orang Tionghoa itu tidak terlalu membaur dengan masyarakat pribumi, karena perbedaan strata sosial yang menonjol. Oleh sebab itu VOC menggunakan masyarakat pribumi untuk menghalau orang-orang Tionghoa, bahkan memberi upah bagi mereka yang bisa membunuh orang Tionghoa.

Tidak berhenti sampai di situ, orang-orang Tionghoa harus menghadapi permusuhan lagi di masa Perang Jawa (1825), di mana orang-orang pribumi membantai etnis Tionghoa karena mereka berperan sebagai pemungut-pemungut pajak yang semena-mena. Padahal orang-orang Tionghoa itu memungut pajak juga atas perintah dari Sultan Jawa, yang dikontrol oleh Belanda dan Inggris.

Orang-orang Tionghoa dan orang-orang pribumi pada masa itu tidak mengetahui bahwa mereka sedang diadu domba oleh penjajah. Peristiwa demi peristiwa menambah lembaran sejarah pertikaian antara orang-orang Tionghoa dan masyarakat pribumi.

Puncaknya, pada tahun 1965, etnis Tionghoa dihubung-hubungkan dengan Gerakan 30 September (G30 S PKI), sebagai sponsor utama gerakan komunis tersebut. Sejak saat itu, rasisme terhadap etnis Tionghoa mencapai puncaknya, dan semakin meruncing di era Orde Baru.

Rupanya memang orang-orang Orde Baru mencoba memanfaatkan suku Tionghoa untuk memecah belah bangsa ini. Peristiwa Mei 1998 menjadi bukti memuncaknya kebencian masyarakat pribumi terhadap orang Tionghoa.

Bagaimana dengan pemerintah di zaman reformasi ini? Apakah pemerintah tidak melakukan sesuatu untuk menanggulangi rasisme terhadap suku Tionghoa? Pemerintah bukannya tidak pernah melakukan usaha. Almarhum Gus Dur, yang sempat menjadi Presiden Indonesia, sempat menorehkan sebuah sejarah dalam pembelaan kaum Tionghoa yang merupakan kaum minoritas di Indonesia.

Gus Dur menerbitkan Inpres No. 14  tahun 1967, yang kemudian dilanjutkan Megawati Soekarnoputri dalam Kepres no. 19 tahun 2002, yaitu penetapan Imlek (Tahun Baru Cina) sebagai Hari Libur Nasional. Penetapan Imlek sebagai Hari Libur Nasional bagaikan sebuah gong yang berkumandang, menandakan secercah harapan bagi suku Tionghoa di Indonesia.

Ini berarti pemerintah mulai memperhatikan kaum minoritas. Ini berarti, suku Tionghoa tidak lagi dianggap sebagai penjajah ataupun pendatang yang tidak termasuk warga negara Indonesia.

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan oleh Joko Widodo, suku Tionghoa juga mendapat perhatian khusus. Banyak orang-orang Tionghoa yang duduk dalam pemerintahan pada era mereka. Selain itu, dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sempat dikeluarkan Kepres No. 12 tahun 2014 yang mengganti sebutan masyarakat Tionghoa, yang dulunya disebut “Cina,” menjadi “Tionghoa.”

Peraturan ini kembali mengangkat harkat martabat orang-orang Tionghoa di Indonesia, yang selama ini sudah kenyang dengan sebutan “Cina.” Walaupun memang nenek moyang orang Tionghoa berasal dari Cina, tetapi sebutan “Cina” itu sendiri mengindikasikan sesuatu yang negatif, yaitu mengingatkan masyarakat Tionghoa pada sejarah kelam kebencian masyarakat pribumi terhadap mereka.

Sebutan “Cina” juga telah menjadi stereotipe negatif bagi orang Tionghoa seperti: pelit, kikir, egois, sombong, dan lain-lain, yang tentunya dibangun pada era Orde Baru.

Rupanya perjuangan orang Tionghoa belum selesai. Sekalipun pemerintah sudah berusaha untuk mengangkat martabat orang Tionghoa dan berusaha supaya orang Tionghoa menjadi masyarakat yang diterima di Indonesia, ternyata masih banyak orang yang masih sulit menanggalkan rasisme terhadap masyarakat Tionghoa.

Hal ini terlihat jelas ketika Basuki T. Purnama (Ahok) menjabat Gubernur DKI Jakarta. Salah satu yang dipermasalahkan dari Ahok bukanlah kinerjanya, tetapi etnisnya. Beliau berasal dari suku Tionghoa, dan rupanya ini dianggap sebagai “masalah.” Banyak orang berkomentar bahwa Ahok tidak boleh menjadi Gubernur karena bukan asli orang Indonesia, karena dia adalah orang Tionghoa.

Kenyataan bahwa Ahok dilahirkan di Indonesia tidak menghapus pernyataan orang-orang tersebut bahwa Ahok “bukan orang Indonesia,” melainkan orang Tionghoa. Bahkan ketidaksetujuan ini muncul dari kubu pemerintah Indonesia sendiri, contohnya anggota DPRD DKI yang memaki Ahok dengan sebutan “Cina anjing.”

Kasus Ahok adalah salah satu bukti nyata bahwa masyarakat Tionghoa masih harus berjuang untuk mengentaskan rasisme masyarakat Indonesia terhadap mereka.

Kasus yang terjadi di Tanjung Balai akhir-akhir ini juga makin meneguhkan bahwa orang Tionghoa masih belum dianggap bagian dari bangsa Indonesia. Kesalahan seorang wanita Tionghoa berusia 41 tahun yang meminta masjid untuk mengecilkan suara azan bermuara pada pembakaran lima vihara, yang tentunya dianggap sebagai tempat ibadah orang Tionghoa.

Saya tidak membela wanita Tionghoa yang menjadi dalang rusuhnya Tanjung Balai itu. Saya berpendapat bahwa tindakannya itu tidak bijaksana. Wanita itu jelas adalah seorang provokator. Tetapi yang menjadi sorotan adalah karena kesalahan satu wanita, maka lima tempat ibadah menjadi sasaran. Padahal sudah jelas bahwa hanya wanita itu yang bersalah. Seakan-akan, kesalahan satu warga Tionghoa harus dibayar oleh semua orang Tionghoa di Indonesia.

Masyarakat Tionghoa masih dianggap bangsa penjajah yang harus diusir, bahkan dibasmi dari negeri tercinta ini. Peristiwa ini sungguh sangat disayangkan. Belum lagi, setelah peristiwa ini masyarakat Tionghoa harus menerima banyak cercaan yang mengatakan bahwa, “Kalian sudah menumpang hidup dan mencari makan di Indonesia, mengapa kalian masih sok?” Seakan-akan kami ikut melakukan kesalahan, padahal hanya satu orang yang berhak disalahkan.

Peristiwa ini tentu mengingatkan kami pada peristiwa tahun 1998, di mana dalam kerusuhan itu banyak orang-orang Tionghoa yang terkena dampaknya. Perempuan-perempuan Tionghoa diperkosa, harta benda dan toko-toko milik orang Tionghoa dijarah, orang-orang Tionghoa dipukuli bahkan dibunuh untuk kepuasan mereka semata. Orang-orang Tionghoa yang tidak bersalah menjadi kambing hitam dari rezim Orde Baru.

Peristiwa ini sangat menyakitkan jika diingat. Mengapa karena ada beberapa orang Tionghoa yang jahat, lantas semua orang Tionghoa layak mendapatkan hukuman yang tidak seharusnya mereka terima?

Akhir kata, perjuangan orang Tionghoa untuk hidup di Indonesia masih panjang. Tentu saja ini adalah perjuangan bersama. Masyarakat Indonesia harus belajar dari sejarah, mulai berpikir cerdas bahwa segala perpecahan yang terjadi antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi adalah ulah para penjajah. Merekalah penjajah-penjajah yang sebenarnya, yang bahkan tidak segan-segan menjajah negeri sendiri.

Di sisi lain, orang-orang Tionghoa juga harus berusaha tidak eksklusif dalam pergaulan mereka, sehingga sering terlihat sombong. Kami harus tahu diri bahwa negara ini belum cukup dewasa untuk menerima perbedaan, sehingga kami harus membawa diri dengan baik. Kami tidak boleh salah menempatkan diri.

Terlebih, harus lebih banyak lagi orang-orang Tionghoa yang berprestasi tinggi dan membawa keharuman nama bangsa. Mungkin dengan cara itulah, suatu hari kami akan diterima penuh sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia.