Isu kelapa sawit baru-baru ini antara Indonesia-Malaysia dengan Uni Eropa (UE) tampaknya menjadi soal di tengah suka cita hari jadi ASEAN. Tepat pada Kamis, 8/8/19 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini telah menggenapi perjalanannya selama 52 tahun sebagai fasilitator persatuan warga negara Asia Tenggara dan dunia.

Di antara suka cita ini UE tidak ingin isu negatif tersebut mengganggu hubungan kerja sama antarkawasan.

Indonesia pada 1967 sebagai salah satu negara pemrakarsa ASEAN yang saat itu diwakilkan oleh H. Adam Malik Batubara. Dalam kesempatan hari jadi ke-52 ini Indonesia memberikan kontribusi secara fisiknya dengan menghadiahi sekretariat baru di Jakarta yang diresmikan Presiden Jokowi dan secara simbolis diberikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi.

Gedung sekretariat baru ASEAN seluas 49.993 meter persegi itu terdiri atas dua menara berlantai 16 yang terhubung jembatan tanpa kolom struktur. Gedung baru ini dibangun dengan konsep ramah lingkungan. Udara bebas mengalir masuk-keluar dan lobi gedung juga tidak menggunakan penyejuk udara.

Dalam waktu dekat, gedung tersebut akan digunakan dalam penyelenggaraan negosiasi kemitraan dagang RCEP (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan, ASEAN harus menjadi magnet bagi pengembangan kerja sama dan dialog. Keyakinannya sangat kuat bahwa ASEAN mampu menjalankan misi tersebut walaupun bukan hal yang mudah.

Sementara itu, UE tidak ingin isu minyak kelapa sawit mengganggu relasinya dengan ASEAN dan ingin menemukan jalan keluar sehingga hubungannya dengan Indonesia-Malaysia terus berjalan baik. Dalam bisnis, profesionalitas Indonesia-Malaysia mungkin tengah diuji karena bersitegang atas diskriminasi produk minyak kelapa sawit.

Jakarta-Kuala Lumpur menilai Brussels tidak fare dan akan mengadukan UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika rencana pengendalian minyak nabati benar-benar diterapkan. Di lain sisi Brussels juga tegas tidak melarang minyak nabati apa pun akan tetapi penerapan prinsip lestari menjadi soal yang sangat penting.

Dalam psikologisnya Indonesia-Malaysia tampak emosional. Hal inilah yang barangkali sedikit mengganggu kemitraan antarkawasan maupun bilateral Jakarta-Kuala Lumpur dan Brussels. Kemudian dalam sisi yang sama ASEAN telah menyatakan dukungan kepada kedua negara anggotanya terkait penanganan isu tersebut.

Pada akhir Juli lalu di Bangkok, Thailand dalam satu pertemuan dukungan tersebut dituangkan dalam Join Komunike Menteri Luar Negeri ASEAN.

Namun, jika kembali dilihat, bisa saja terjadi manufer politik UE. UE menghilangkan minyak kelapa sawit dari pasarnya secara sepihak. Jelas, hal ini bukan hanya merugikan negara produsen minyak kelapa sawit tapi juga merugikan korporasi pengguna minyak kelapa sawit di UE yang telah melakukan investasi raksasa utamanya dalam melakukan pengembangan biofuel untuk menggantikan bahan bakar berbasis fosil.

Bisa disimpulkan apa yang dilakukan UE bertentangan dengan konstitusinya sendiri dan Konvensi Internasional di bidang Ekonomi dan Hak Sosial.

Rembuk Pertemuan Jokowi-Mahathir

Masalah diskriminasi produk minyak kelapa sawit adalah hal yang serius bagi kedua negara ini. Setelah meresmikan gedung sekretariat baru ASEAN Presiden Jokowi pun gerak cepat mengunjungi Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur. Ini menjadi kunjungan pertamanya setelah ia ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih untuk dua periode.

Sebelumnya pada April lalu, negara produsen minyak kelapa sawit yang tergabung dalam The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) telah melakukan pertemuan di Brussels, Belgia untuk melobi UE agar tidak mengeluarkan minyak kelapa sawit dari daftar energi terbarukan. CPOPC menyampaikan kekhawatiran pemerintah kepada para pemimpin dan otoritas UE.

Harapannya dapat membuka jalan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait termasuk pihak pemangku kepentingan sebagai pengguna minyak kelapa sawit dari UE.

Sebelum itu juga, Komisi UE telah menyerahkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive (RED) II kepada Parlemen UE. Komisi UE menilai kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan. Maka penggunaannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus.

Jadi, sebenarnya masalah ini juga tidak jauh dari pelestarian lingkungan. Indonesia-Malaysia juga harus rendah hati untuk mau mengambil iktibar dari apa yang telah dilakukan leh UE.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara produsen kelapa sawit terbesar dunia. Terkait masalah diskriminasi yang dilakukan Brussels menjadi isu yang penting dibahas jalan keluarnya. Kedua negara ini harus menunjukkan wibawanya di depan UE dan dunia. Pertemuan kedua pemimpin negara besar ini tentu diharapkan menghasilkan solusi dan kesepakatan yang tidak saling merugikan.