2 tahun lalu · 266 view · 7 menit baca · Politik download_0.png
http://www.prosalinaradio.com/

Suhu Pilkada yang Nyaris Menewaskan Pancasila

Karena Indonesia multi agama, maka saya pikir tidak cocok menerapkan sistem teokrasi. Bila suatu agama dijadikan dasar negara, agama yang lain pasti mengalami penomorduaan atau peminggiran.

Bila suku A memimpin kelompok (multi etnis), maka kelompok B, C dan yang ada di dalamnya pasti mengalami penidakutamaan. Bila kepemimpinan disandarkan pada baju, bentuk, jubah atau formalitas, maka tidak akan pernah dapat berbuat adil. Karena dimanapun adanya, baju dan jubah selalu warna-warni dan bermacam-macam.

Sadar akan bahaya kepemimpinan sloganisme, founding fathers kita jauh-jauh hari mengantisipasi dengan mencari jalan tengah. Bila mengambil sekularisme ala Eropa, terlalu ekstrem karena lebih dari 99% bangsa kita percaya pada Tuhan atau Sang Maha Ghaib. Bila Islam dijadikan dasar Negara, tidak mungkin orang Maluku, Timor Barat atau Papua mau hidup bersama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jalan terbaik adalah Pancasila. Pancasila sebagai titik pembatal teokrasi dan sekularisme secara simultan. Berkat Pancasila, Indonesia kini menjadi negara yang secara ideologi ‘’tidak jelas’’. Negara agama bukan, negara sekuler juga tidak. Tapi ‘’ketidakjelasan’’ itu menjadi nilai positif dan pendamai ditengah pergulatan keras politik identitas.

Kini saat makin panasnya suhu perpolitikan di Ibukota, ideologi ini kembali di uji oleh anak-anak bangsanya. Kelompok-kelompok pemuja formalisme kembali mengganggu kedamaian dengan membawa-bawa SARA dalam mencapai tujuannya.

Semua perbedaan suku, agama, kultur dan identitas, sebenarnya dapat diketemukan dalam nilai-nilai universal. Dari pancasila, harusnya kita belajar bahwa perbedaan agama dan identitas tidak penting. Karena semua dapat disatukan dalam kerangka kemanusiaan.

Nilai-nilai pemersatu tersebut meliputi kerinduan rakyat akan keadilan, kesejahteraan, persamaan dimuka hukum, keamanan dan kemajuan bersama dalam bingkai kerukunan dan perdamaian. Semua orang, apapun agama dan sukunya, menginginkan nilai-nilai kebaikan dan kemajuan yang universal tersebut.

Dari sana, orang yang berlatarbelakang agama dan suku berbeda, saling berlomba-lomba mewujudkan visi bersama tersebut. Maka sudah seharusnya semua orang dituntut membuktikan, apakah dirinya mampu melahirkan nilai-nilai tadi atau tidak.

Kita percaya, semua agama mengajarkan cinta dan kebaikan. Oleh karenanya, seperti yang dikatakan Den Xiaoping ‘’tidak penting kucingnya berwarna hitam, kuning atau putih, asalkan ia dapat menangkap tikus, maka itulah kucing yang baik’’. Pemimpin tidak dilihat asalnya dari mana atau berlatar belakang apa, asalkan ia adil, progresif dan mampu membawa masyarakatnya ke arah kemajuan, maka dialah pemimpin yang baik.

Baru-baru ini ada kabar ulama se-Banten menolak Calon KAPOLDA Banten hanya karena tidak Islam. Saya pikir itu adalah kemunduran kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat unsur kelompok mayoritas bangsa ini yang tidak dewasa dalam bernegara, terkadang saya menerka-nerka, jangan-jangan orang Bali berpikir ‘’Presiden kita selalu orang Jawa dan Islam, apa tidak lebih baik kita bikin negara sendiri dengan dipimpin Orang Bali Asli yang beragama Hindu’’.

Saya membayangkan betapa merasa tidak adilnya kelompok minoritas, apabila manajerial negara ini disangkutpautkan dengan identitas. Untung mereka tidak pernah protes, kalau pemimpinnya selalu orang Jawa yang beragama Islam. Untung mereka legowo dan tidak membawa-bawa politik identitas layaknya beberapa kelompok di Jakarta saat ini.

Saya pikir, jumlah yang banyak tidak selalu mengisyaratkan keunggulan. Kelompok mayoritas tidak selalu lebih dewasa ketimbang minoritas. Ada saat-saat tertentu, yang ‘’Kecil’’ jauh lebih bijaksana ketimbang yang ‘’Besar’’.

Kita harusnya sadar, bahwa bernegara juga diperlukan profesionalisme. Kita sudah sepakat dengan Pancasila, tapi mengapa masih saja menggunakan agama untuk menghabisi lawan-lawan politik. Tentu kita tidak ingin negara ini menjadi Suriah kedua atau hancur seperti Republik Afrika Tengah. Kerukunan dan perdamaian terlalu mahal bila digadaikan dengan nafsu kekuasaan.

Saya mencintai persatuan dan kerukunan, tapi bila dipaksa memilih, saya memilih keadilan ketimbang perdamaian yang dipenuhi kemunafikan. Sedari dulu, umat mayoritas negeri ini tidak cukup dewasa dan legowo menerima kelompok minoritas menunjukkan eksistensinya. Menurut saya, bahkan seorang pemimpin yang tidak beragama sekalipun, akan saya pilih bila perilakunya membawa kemajuan. Dari pada saya memilih yang beragama tapi korupsi dan mafia proyek? Tidak berguna!

Pancasila tentu saja ideologi yang pragmatis. Ia disahkan menjadi ideologi negara, agar masing-masing wilayah di negeri ini tidak meminta merdeka. Umat mayoritas negeri ini tentu kelabakan bila wilayahnya berkurang (memisahkan diri). Oleh karenanya, kompromi politik tersebut sesungguhnya lebih menguntungkan mayoritas ketimbang minoritas.

Di tengah dunia pragmatis dan praktis hari ini, apakah masih laku berjualan janji dan slogan? Sedang tiap hari kita butuh nasi dan kemudahan ekonomi yang riil.

Kita tidak mungkin dapat menafikan realitas, oleh karenanya; retorika ideologi tidak akan pernah berhasil dalam memenangkan politik hari ini. Kita tidak henti-hentinya mengingatkan kepada sesama anak bangsa, bahwa jangan sampai demokrasi yang kita bangun dengan susah payah ini menjadi cidera oleh sifat-sifat tidak dewasa dalam berpolitik.

Kta harus realistis, orang tidak memerlukan apa agama yang kau anut. Asalkan anda dapat memberikan kemanfaatan pada oranglain, saya pikir anda akan mendapat banyak sahabat dan keramahan dari oranglain.

Apapun agamanya, semua orang dituntut berbuat adil pada oranglain. Karena politik identitas selalu berakibat pada peminggiran identias yang lain, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk meninggalkan hal demikian dan beralih menggunakan nilai-nilai yang lebih universal.

Di negara yang berpaham Pancasila, memilih pemimpin yang didorong kesamaan identitas dan latar belakang adalah suatu sikap yang tidak mencerminkan nasionalisme. Pilihlah kualitas, bukan baju-baju atau tampilan luar. Apapun agamanya, asalkan mampu berbuat adil, menyejahterakan dan membawa kemajuan, maka itulah pemimpin yang baik untuk dipilih.

Sosok pemimpin yang baik menurut saya tidak akan mau menggunakan identitas formal sebagai kendaraan politik. Pemimpin yang baik pasti paham, bahwa agama hanyalah sarana mengantarkan manusia menuju pribadi yang adil, bijaksana dan maju. Oleh karenanya, semua agama membawa kebaikan. Karena semua agama mengajak pada progresivitas, maka apapun latar belakang agamanya tidak menjadi masalah, asalkan pribadi orangnya membawa kemajuan.

Kesadaran esensial diatas mengantarkan bangsa kita bahwa Pancasila adalah bagian dari kebijaksanaan dalam bernegara. Kita menghindari sekularisme ekstrem sekaligus tidak mau mendirikan teokrasi.

Coba kita pelajari dan analisa secara objektif, sejarah negara teokrasi adalah sejarah kepemimpinan negara yang dipegang agama tertentu dan disertai peminggiran agama (identitas) lainnya.

Ketika Romawi dipimpin Konstantinus dengan Kristen-nya, Islam, Yahudi dan paganisme teraniaya. Ketika Persia memerintah menggunakan landasan majusi-nya, animisme terpinggirkan. Ketika dinasti Umayyah atau Abbasiyah menggunakan Islam sebagai legitimasi, Yahudi hanya dijadikan dzimmi (warga kelas dua).

Ketika Slobodan Milosevic menonjolkan Ke-Serbia-an dan Kristen-nya, warga Bosnia-Albania yang Islam dibantai habis-habisan. Maka wajar bila suatu negara sedang mengalami konflik atau perang, perang tersebut akan makin membesar apabila identitas diperkosa demi tujuan politik praktis.

Bahkan ketika Islam wajah sunni-wahabisme dijadikan ideologi Arab Saudi, Islam wajah Syiah menderita tiada terkira. Ketika kekuatan anti-Tuhan memerintah di Uni soviet, Korea Utara dan Tiongkok, maka kelompok yang pro-Tuhan ditindas habis-habisan. Hal itu terjadi karena menerapkan nilai yang nonuniversal menjad dasar pemerintahan.

Di tanah Jawa, ketika Kerajaan Demak menggunakan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah formal sebagai dasar legitimasi kekuasaan, Islam esensialis ala Syekh Siti Jennar disesatkan dan digusur dengan model Islam ala Wali Songo. Bahkan orang sekelas Cak Nun atau Cak Nur dimatikan karakternya, hanya karena partner Penguasa adalah kelompok Islam formalis pengagung identitas dan berbeda dengan apa yang dianut kedua manusia bijak diatas.

Itulah mengapa Nabi Muhammad hadir dan membawa perdamaian ditengah konflik suku, karena yang dibawa Nabi bukan identitas, melainkan nilai-nilai bersama secara universal. Dalam catatan sejarah, bukankah Nabi tidak pernah menonjolkan Ke-Arab-annya atau Ke-Quraisy-annya? Bahkan dihadapan umat agama lain pun, Nabi selalu menonjolkan perbuatan baik dan keramahannya, bukan keyakinan personalnya.

Di dunia ini, tidak ada identitas yang universal kecuali kemanusiaan itu sendiri. Oleh karenanya, selama salah satu agama dijadikan sandaran memerintah, maka agama lain yang berbeda pasti akan mengalami peminggiran. Dari pada kita memerintah dengan agama kita dan tidak mampu berbuat adil pada agama lain, sedang kita dituntut adil oleh agama kita, maka lebih baik jangan kita lakukan itu.

Godaan politik identitas memang sangat menggiurkan. Memanfaatkan identitas dalam urusan politik atau memenangkan pertarungan, adalah strategi paling mudah dan murah yang dikenal umat manusia selama ini.

Kita tahu agama di dunia ini tidak pernah lepas dari persoalan tafsir. Semua wacana keagamaan yang diucapkan manusia selalu tentang persepsi. Karena tentang persepsi, maka tidak akan pernah ada penafsiran tunggal atau pikiran yang sama. Konstitusi yang implikasinya multitafsir, secara logika tidak layak dijadikan ground norm bersama. Oleh karenanya harus dihindari dan di-cover dengan konsensus bersama yang lebih pasti dan implementatif.

Hukum yang tidak pasti (karena hasil tafsir berbeda-beda), tidak akan mendapat penghormatan dalam penegakkan hukum. Bahkan bila dilihat secara struktur kaidah dan ilmu hukum, klausul multitafsir dapat berimplikasi pada timbulnya masalah baru dan menjadi sumber ketidakadilan bagi banyak orang. Sejarah doktrin agama dan penyatuan tafsir adalah sejarah tentang pemberangusan perbedaan pendapat demi kemapanan konservatif.

Karena salah satu cita-cita kita adalah tegaknya demokrasi, maka upaya menuju kepastian hukum dengan jalan mematikan tafsir yang berbeda adalah suatu kejahatan kemanusiaan. Manusia yang dipaksa membunuh pendapatnya (ide berbeda), sesungguhnya telah mengalami perampasan sisi ke-manusia-annya. Itulah mengapa teokrasi mempunyai potensi yang sangat mengerikan, terlebih apabila kitab suci menjadi sumber hukum yang dituntut menghasilkan tafsir yang satu dan pasti.

Kita tidak mau agama A dijadikan dasar negara, karena pasti agama B, C dan D menjadi terdiskriminasi. Sikap adil yang kita tempuh adalah moderasi. Jalan tengah diantara tarikan politik identitas tersebut melahirkan kompromi yang hasilnya adalah Pancasila seperti yang kita lihat hari ini.