Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sengketa Pilpres 2019. MK menolak gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi. Dengan begitu, kemenangan berada di pihak Jokowi-Amin.

Di luar, suka dan duka memecah jagat dari masing-masing massa. Pendukung Jokowi akan merayakan kemenangan dengan sukacita, sementara kubu Prabowo menerima pil pahit kekalahan dengan dukacita.

Indonesia berkabung di satu sisi dan sukacita di sisi lainnya. Sebab, sepanjang Pilpres 2019 ini, Indonesia terbelah dalam dua arus yang saling berhadap-hadapan. Publik terpetak dalam dua mata kutub yang tiada habisnya saling mengunggulkan pasangan masing-masing secara berlebih. Hingga asas-asas persatuan dilabrak habis-habis demi mengantar calonnya ke kursi nomor satu di Indonesia.

Bagaimanapun, menang dan kalah adalah biasa. Itu sebagai konsekuensi daripada keikutsertaannya dalam konstestasi. Yang tidak biasa adalah mengubur dalam-dalam sikap kedewasaan dalam menerima kekalahan. 

Begitu pun bagi pemenang, sikap berlebihan tanpa sikap kerendahan hati bisa membuat riak-riak melecehkan terucap begitu saja. Keduanya bisa memperkeruh suasana lagi dan Indonesia akan larut dalam wajah perpecahan yang tiada berakhir. 

Artinya, kedua belah pihak harus mengedepankan sikap khas seorang kesatria apa pun yang terjadi. Kalah legawa, menang tak membuat jumawa.

MK telah menolak gugatan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi. MK dengan kemurahan hatinya telah menuruti segala permohonan pemohon. Waktu dan tenaga, bahkan biaya persidangan terpakai begitu saja demi mewujudkan prosedur demokrasi tercipta dalam garis-garis yang konstitusional. Dan keputusan MK bersifat final, perlu ditaati dan dihormati oleh semua pihak.

Kita tak mau emosi dan tenaga kita terkuras habis-habis hanya karena hasrat kekuasaan yang cenderung memunculkan potensi disintegrasi. Sepanjang Pilpres 2019 ini, “aku” dan “kamu” telah membelah kohesi sosial, satu sama lain menebar ujaran secara berlebih, tanpa memikirkan betapa Indonesia merupakan rumah bersama yang kebersamaannya harus dijaga tanpa alasan apa pun.

Maka dengan keputusan final MK, dua frasa yang membuat wajah bangsa ini kusut harus dikembalikan lagi secerah mungkin dengan sebagai “kita” bahwa keputusan MK adalah keputusan kita yang ditaati dan dihormati.

Jiwa Negarawan

Dalam rumah besar Indonesia ini, setiap orang membutuhkan sikap kedewasaan sebagai wujud dirinya yang kesatria menerima konsekuensi apa pun. Kontestasi hanya kepentingan elite yang bertarung dan rakyat dalam paradigma kekuasaan elite adalah objek pendukung pemenuhan hasrat politik. 

Karenanya, rakyat merupakan alat yang mengiringi setiap apa yang menjadi target elite. Maka jika elite legawa rakyat pun akan menerima secara lapang. Bila ego yang dikedepankan, maka cenderung tindakan-tindakan brutal dan represif pun kemungkinan terjadi.

Artinya, rakyat harus ditenangkan oleh elite-elite politik yang tengah berkontestasi. Dalam hal ini, Prabowo-Sandi perlu menenangkan massa pedukungnya dan Jokowi-Amin pun harus merendahkan hati (tak jumawa) massa pendukungnya. Ini penting karena Indonesia secara psikologis baru saja menguras emosi dan tenaga dalam Pilpres 2019 yang membelah anak bangsa ke dalam dua kutub.

Oleh karenanya, jiwa negarawan adalah modal untuk meredam api perpecahan, terutama Prabowo-Sandi yang dinyatakan kalah. Jiwa negarawan harus benar-benar disadari dan dibuktikan dalam kebesaran jiwa kepada rakyat. 

Usai putusan MK, tidak ada lagi nomor 01 ataupun 02. Semuanya harus kembali pada satu, yaitu kita, dalam hal ini persatuan Indonesia sebagaimana sila ketiga Pancasila.

Memang, keputusan MK membuat langkah Prabowo di Pilpres 2019 terhenti karena tak ada lagi upaya hukum yang bisa diambil. Hal ini seperti kata para pakar, di antaranya Mahfud MD dan Hamdan Zoelva bahwa potensi membawa sengketa kembali pada lajur hukum sudah tidak ada lagi. Dua pakar hukum tersebut menyebutkan bahwa putusan MK final dan mengikat, mengakhiri seluruh proses pilpres.

Prabowo pun harus tegas dan menerima apa adanya, dengan putusan MK yang tidak bisa diganggu gugat, tanda bahwa finalitas putusan MK adalah bentuk akhir dari perselisihan. 

Prabowo dan BPN-nya tidak perlu lagi ada upaya-upaya yang hendak mengulangi sengketa yang hanya menghabiskan emosi dan tenaga. Sementara persoalan bangsa ke depannya jauh lebih besar dan urgen daripada hanya menuruti hasrat ingin berkuasa di posisi presiden

Tim BPN Prabowo-Sandi juga seharusnya tak perlu lagi mengembuskan riak-riak sengketa lagi, seperti misalnya ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Mahkamah Internasional (IJC) atau Mahkamah Pidana Internsional (ICC). Karena, menurut pakar hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, kedua lembaga itu memiliki kewenangan dan ranah yang berbeda.

Kelihatannya, Prabowo-Sandi terlalu menuruti hasrat daripada elite-elite di bekalangnya. Seharusnya bentuk penerimaan dan penghormatan pada putusan final MK bukan lagi menambahkan embel-embel mencari jalur hukum lain bila masih ada. Prabowo dalam pidatonya belum cukup meskipun secara politis menghormati putusan MK. Di sini Prabowo paradoks.

Seperti misal dalam penyampaiannya, “sesudah ini kami akan segera berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah-langkah konstitusi lainnnya yang mungkin dapat kita tempuh.” 

Dalam tradisi demokrasi di beberapa negara maju, pihak yang kalah menyampaikan pidato kekalahannya untuk menghilangkan perbedaan dan merajut kembali setelah polarisasi selama kampanye.

Ambil contoh, ketika Hillary Clinton kalah dalam Pilpres Amerika 2016, kebesaran Hillary ditunjukkan dengan pidatonya dengan perkasa yang secara sadar ia pahami selama masa kampanye negaranya terbelah dan terpolarisasi. Ia meredamnya pada publik dengan menunjukkan “respect” dan “cherish”-nya pada presiden terpilih.

Dalam hal ini, publik masih ragu akan kebesaran hati dan kenegarawanan Prabowo. Dalam pidato politis kedua paslon usai putusan MK, Jokowi mengakui akan kebesaran hati Prabowo. “Saya meyakini kebesaran hati dan kenegarawanan sahabat baik saya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.” 

Sementara Prabowo, tak satupun dalam pidatonya mengucapkan menerima kekalahan dan ucapan selamat kepada Jokowi sebagai ekspresi kenegarawannya.  

Selanjutnya, rekonsiliasi perlu dilakukan untuk menyembuhkan keterbelahan akibat Pilpres 2019. Urgensitas ini untuk mengantisipasi masyarakat yang terkapling-kapling dalam primordialisme dan kutub-kutub politik, yang dapat memecah belah Indonesia.