Politik Dalam Makna Progresif

Politik menjadi makna yang sering diputar dan diubah tergantung dengan situasi dan kondisi tertentu oleh orang yang berkepentingan terhadapnya. Makna politik tergantung oleh orang-orang yang berbicara politik di media televisi, media sosial, akademisi, ataupun aktivis gerakan. Sering saya mendengar anak muda yang menganggap politik sebagai makna yang “kotor” dan “najis” sehingga mereka apolitis terhadap segala macam isu yang berbau politik.

Sementara saya juga sering mendengar para politikus kita yang mereduksi sedemikian parah makna politik menjadi ajang pertarungan kekuasaan dan mencari keuntungan finansial melalui jabatan tertentu. Kemudian saya juga sering mendengar para aktivis gerakan yang paham akan politik namun tidak tertarik untuk membangun kekuatan politik yang konkret untuk merubah keadaan dekadensi pada saat ini.

 Persoalan utama bangsa ini bukanlah banyaknya pejabat yang korupsi, atau banyaknya penjahat yang menjarah kekayaan negeri ini, ataupun kurangnya warga negara dalam memahami nasionalisme. Persoalan utama bangsa ini lebih mendasar lagi, yaitu kurangnya kesadaran pemuda untuk membangun kekuatan politik nasional dan gerakan sosial yang menjadi satu-kesatuan konkret yang sudah pernah dilakukan oleh generasi pemuda sebelumnya.

Seperti yang dilakukan oleh generasi pemuda tahun 1920-an yang dimotori oleh Soekarno, Syahrir, Hatta, generasi pemuda tahun 1945 seperti Wikana, Aidit, Njoto, dan generasi pemuda tahun 1998 Budiman Sudjatmiko, Wiji Thukul, Nezar Patria.

Pemuda dimasa lalu sangat aktif dalam percaturan politik nasional mereka mampu membangun partai besar seperti PNI, PSI, PKI, dan PRD, hal itu merupakan contoh bagaimana partisipasi politik pemuda merupakan hal yang mutlak penting guna melakukan transformasi sosial dan mendorong perubahan yang progresif bagi kemajuan bangsa.

Kita semua tahu bahwa percaturan politik nasional di Indonesia hanya dikuasai oleh elit oligarki dan sisa-sisa Orde Baru yang orientasi politiknya hanya mencari proyek di pemerintahan serta mendapatkan kue dari penjualan aset-aset sumber daya alam di Indonesia.

Tentunya sudah banyak akademisi yang melakukan kritik terhadap realitas ini, seperti Jeffrey Winters, Richard Robinson, Benedict Anderson, Vedi Hadis. Namun apabila realitas ini dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajar, serta tiada kekuatan sosial yang dapat merubahnya, Hal ini merupakan keadaan berbahaya yang harus segera dipecahkan oleh pemuda karena tidak ada cara lain, kecuali membangun kekuatan politik baru yang terwujud dalam Partai Politik untuk pemilu nasional.

Tentunya “image” partai politik begitu buruk bagi pemuda saat ini, dan politik merupakan sesuatu yang “najis” yang harus segera dijauhi. Namun kita tidak boleh naif dalam berpikir dan bertindak, segala sesuatu dalam pembuatan kebijakan publik dan kebijakan nasional adalah produk politik yang didalamnya partai-partai politik memainkan perannya sebagai pembuat kebijakan.

Semua kebijakan di negara ini tergantung pada konsesi politik diantara partai-partai, ketika pemuda tidak memainkan perannya sebagai kekuatan politik nasional, maka negara ini hanyalah tempat “labirin” bagi predator partai dan elit oligarki untuk meraup keuntungan finansial dan membiarkan rakyat Indonesia tetap miskin-kelaparan. Walaupun politik mempunyai makna “baik” dan “buruk” secara moralitas.

Namun di luar dari makna baik dan buruk, kita tetap butuh berpolitik, karena politik merupakan inti dari semua pengaturan kebijakan negara. Baik kebijakan pendidikan, kebudayaan, ekonomi, sosial, agama, hubungan luar-negeri ditentukan oleh proses politik. Maka dari itu pemuda saat ini sudah saatnya merancang berbagai strategi dan perjuangan untuk membangun partai politik baru yang mampu bersaing dalam kancah politik nasional.

Partai Politik Baru dan Gerakan Sosial Sebagai Jawaban Atas Pesimisme Publik

Tentunya akan ada banyak pertanyaan dari publik atas wacana yang saya tulis disini. Saya akan menjelaskannya satu-persatu agar publik memahami pentingnya partai politik baru yang di bangun oleh kekuatan pemuda dan elemen gerakan sosial untuk mewujudkan transformasi sosial yang progresif bagi rakyat Indonesia.

Kenapa pemuda harus membangun partai politik baru? Setelah 17 tahun pasca reformasi, pemuda tidak mempunyai wadah dalam partai politik sejak PRD terpecah menjadi beberapa faksi dan tersingkir dari percaturan politik di parlemen.

Kegagalan ini seharusnya bukan menjadi contoh buruk bagi pemuda, namun sebagai pengalaman historis untuk kembali membangun basis massa dan merekonstruksi kekurangan-kekurangan PRD di masa lampau. Seharusnya kegagalan itu menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda saat ini untuk tidak takut bertarung lewat jalur partai.

Ada survey yang menarik dari Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia, bahwa 80% kursi parlemen di senayan dikuasai oleh para pengusaha, pebisnis, dan bagian dari elit partai, sementara 20% di isi oleh sanak saudara dari elit partai dan sebagian kecil mantan aktivis gerakan sosial serta akademisi.

Kita bisa membayangkan bagaimana pertarungan politik di parlemen yang sangat timpang. Bagaimana mungkin anggota parlemen dapat membuat Undang-Undang dan kebijakan yang membela rakyat miskin sementara mayoritas yang duduk diparlemen di isi oleh kelas sosial menengah-atas, yang menurut Max Webber secara sosiologis selalu ingin menjaga status-quo dan kemapanannya. Tentunya kebijakan-kebijakan dan pembuatan UU hanya akan menjaga kekayaan dan sumber daya materiil untuk keuntungan kelas menengah-atas.

Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali meramaikan pertarungan politik di parlemen melalui jalur partai politik untuk merubah ketimpangan ini. Soekarno berhasil membangun PNI menjadi kekuatan politik nasional karena ia mampu memobilisasi gerakan-gerakan sosial pemuda menjadi satu-kesatuan dari partai.

Partai menjadi saluran yang mutlak karena di lembaga inilah semua kebijakan yang menyangkut rakyat diputuskan. Kemudian PKI di bawah D.N. Aidit berhasil membangun partai yang mayoritas di isi oleh anak muda mampu bersaing di pemilu 1959 hingga berada di peringkat keempat untuk mengisi parlemen dan jabatan negara.

Keberhasilan PNI dan PKI dalam membangun gerakan sosial kerakyatan yang di-inisiasi oleh pemuda manjadi bukti, bahwa tidak ada kebijakan progresif tanpa adanya partai politik pemuda yang progresif. Oleh sebab itu sudah saatnya pemuda menyadari potensi besar untuk merubah Indonesia ke arah yang lebih baik yaitu membangun partai politik baru.    

Mengapa kita harus secepatnya mengkonsolidasikan kekuatan pemuda untuk bersaing dengan partai oligarki? Pada pemilu 2014 banyak gerakan-gerakan sosial yang ramai mendukung Jokowi sebagai presiden tandingan untuk melawan elit oligarki. Dengan segudang harapan dan cita-cita yang dititipkan kepada Jokowi ketika terpilih, rakyat seakan-akan menemukan orang yang polos dan berperilaku merakyat ini akan membela kepentingan wong “cilik”.

Namun apa daya kita semua tahu bahwa di-sekeliling Jokowi terdapat elit oligarki dan sisa-sisa Orde Baru yang tujuan politiknya berbeda dengan agenda kerakyatan gerakan sosial. Hal itu terbukti ketika pemilihan menteri maupun kebijakan-kebijakan negara yang lebih mendorong para elit untuk bermain proyek pemerintahan ketimbang serius terhadap agaenda progresif gerakan sosial.

Sebaik apapun orangnya ketika ia bekerjasama dengan elit oligarki, ia akan tersandera dalam kepentingan bagi-bagi kekuasaan.  Pemilu 2014 menjadi pembelajaran yang berharga untuk aktivis gerakan sosial dan pemuda bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan agenda kerakyatan adalah membuat partai politik baru yang terdiri dari berbagai elemen gerakan sosial.

Seperti gerakan feminisme, gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa, gerakan lingkungan hidup, gerakan HAM dsb, Untuk bersatu padu membangun konsolidasi yang besar untuk merumuskan partai politik baru yang berjuang secara independen dan menolak bekerjasama dengan elit oligarki.

Bertarung dengan partai oligarki lebih rasional ketimbang kita hanya berharap pada sosok individu yang dianggap sebagai penjelmaan “Ratu Adil” yang hanya ada dalam metafisika semu. Lebih baik berjuang di titik penghabisan dari pada menyerah melihat kenyataan yang pahit ini. Hal itu bisa dimulai dengan pembangunan jaringan antar elemen gerakan sosial di pelbagai daerah untuk melakukan sosialisasi partai dan pengadvokasian terhadap masalah sosial masyarakat.

 Permasalahan klasik yang dihadapi gerakan sosial di Indonesia adalah ego sektoral dari berbagai elemen gerakan yang melakukan kerja-kerja sosial namun tidak berjejaraing luas dengan elemen gerakan yang lain. Oleh sebab itu saya mempunyai konsep bahwa partai politik dan gerakan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Gerakan politik perlemen tidak terpisah dari gerakan sosial masyarakat, hal itu pernah dilakukan oleh PNI dan PKI yang terbukti berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat.

Apalagi dizaman ini teknologi dan informasi begitu canggih sehingga lebih mudah bagi pemuda untuk saling berjejaring dan membangun partai ketimbang generasinya Soekarno dan Aidit yang belum meraskaan kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini.

Membangun partai politik baru merupakan syarat mutlak yang harus kita lakukan, oleh sebabnya mari bersama-sama bergotong royong untuk berjuang dalam agenda kerakyatan dan percaya diri untuk bertarung dengan partai oligarki. Ini dunia bukan surga! Semuanya butuh perjuangan dan pergulatan sosial untuk memperoleh kemenangan Kata Pramoedya Ananta Toer.

Belajar dari pengalaman dari generasi pemuda sebelumnya dan menggunakannya sebagai basis teori maupun praksis gerakan untuk saat ini, tentunya bukanlah hal yang utopis. Namun kita juga harus mengelaborasi cara-cara baru dan belajar dari kesalahan di masa lalu untuk sarana refleksi diri.

Hal itu bukan berarti saya memuja romatisme masa lalu ataupun individu yang kata Nieztche sebagai manusia yang terserak-serak karena terlalu “membaikkan” masa lalu dan “mencemooh” masa sekarang. Tentunya belajar dari masalalu lebih baik ketimbang tidak belajar samasekali, dan itulah yang harus kita lakukan saat ini. Yaitu membangun basis partai politik baru yang tidak terpisah dari gerakan sosial dari bawah untuk membuka peluang ikut dalam percaturan politik nasional dalam pemilu.

#LombaEsaiPolitik