Dilanisir dari Repubika, tahun 2004 Massachusetts menjadi negara bagian pertama yang mengesahkan pernikahan sesama jenis. Kemudian Juni 2015 lalu, Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis atau same-sex marriage. Dengan kejadian tersebut, masyarakat merayakannya dengan menyebarkan status foto pelangi di facebook terkait dengan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT).

Meskipun demikian, keberadaan kaum LGBT+ di Indonesia tidaklah mudah dalam keberlangsungan hidupnya. Dikarenakan adanya praktik diskriminasi dan intimidasi, yang spektrumnya sangat besar dapat mengancam hidup mereka. Dapat dilihat dari berita di media cetak dan digital yang menyoroti LGBT+ sebagai bentuk penyimpangan, kelainan, dan panyakit jiwa.

Dalam menangani LBGT ini adanya terapi konversi yang salah satunya dengan cara corrective rape. Corretive rape merupakan pemerkosaan pada korban untuk mengembalikannya menjadi hetroseksual.

LGBT+ Suatu yang Abnormal?

Direktur Asosiasi Patriarkis Amerika Serikat (APA) Saul M. Levin berpendapat bahwa tidak ada bukti sentifik dari apakah itu heteroseksual, homoseksual, atau lainnya adalah suatu kehendak bebas. Levin berangapan homoseksualitas dan biseksualitas merupakan bagian dari jenis empat kategori seksual lainnya: heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual, yang merupakan sebuah variasi seksual yang normal dan alami dari diri manusia. Bukanlah suatu gangguan psikololgis yang dapat menganggu lingkungan sekitarnya.

Bahkan secara ilmiah, terapi corrective rape ini dapat mematik rasa benci pada diri sendiri, sehingga berisiko terjadinya ganguan metal seperti deperesi hingga perilaku merusak atau menyakiti diri sendiri. Dari peneitian San Francico State University tahun 2010, mengemukakan bahwa kaum LGBT+ yang identitasnya ditolak dilingkungannya dengan terapi konversi corrective rape dapat berisiko risiko 8,4 kali lebih tinggi untuk melakukan percobaan bunuh diri dan dapat memiliki tingkat depresi 5,9 kali lebih tinggi dibandingkan LGBT+ yang diterima oleh lingkungannya.

Terlebih, penelitian Universitas Oslo tahun 2006 yang menyatakan bahwa homoseksualitas justru bisa ditemukan di 1500 sapiens, termasuk manusia —genesus homo. Jadi LGBT+ bukan merupakan suatu yang abnormal atau gangguan kejiwaan seperti yang pandangan bigot atau berita di media cetak dan digital itu. Justru pandangan inilah tidak ilmiah, tidak dilandasi fakta hanya bedasarkan praduga serta semtimen homophobia dan heteroseksisme.

Di Indonesia LGBT+ hingga kini menjadi perdebatan panjang, mulai dari pandangan agama hingga esensialismenya. Seakan orang memiliki daftar panjang yang tak pernah habis guna untuk mengintimidasi, dan mendiskriminasi kaum ini. 

Pada survey thejakartapost 2020 lalu, di Indonesia hanya sembilan persen penduduk yang menyatakan LGBT+ dapat diterima di masyarakat. Dari jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih membenci kaum LGBT+ ini. Pasalnya LGBT+ dianggap suatu yang asusila, —tidak sesuai dengan budaya Indonesia (ketimuran).

Keberadaan di Indonesia dan Melangengkan Kebencian 

Namun kenyataannya keberadaan LGBT+ ini telah banyak diadopsi di Indonesia. Seperti dalam kesenian tradisional Reog Ponorogo, adanya hubungan warok-gemblak. Warok  adalah sebutan lelaki asal ponorogo yang punya jiwa ksatria, berbudi pekerti luhur dan gemblak adalah patner seks laki lakinya. Dalam tradisi ini memiliki pantangan yang wajib yaitu tidak diperbolehkan berhubungan dengan perempuan guna untuk menbah kesakitan.

Selain itu, tahun 1814 yang dibawah Putra Mahkota Keraton Surakarta, telah menerbitkan kitab di serat Centhini yang di dalamnya terdapat praktik homoseksualitas. Serat Centhini ini berpandangan bahwa tidak ada permasalahan terhadap homoseksualitas. Dalam serat tersebut ada laki-laki yang bernama Nurwiti sebagai pemimpin kelompok pentas jalan dan mas Cebolang adalah anggotanya. Kemudian mereka diperintahkan Adipati untuk tidur bersama dengannya.

Selain kesenian dan sastra di atas, adapula praktik nyata dari LGBT+, di Papua bagian selatan dan Papua Nigini. Di negeri melanesia tersebut terdapat ritual homoseksualitas antar suku demi peralihan pendewasaan oleh anak-anak laki-laki yang berumur 15 tahun untuk diwajibkan menerima sperma dari oral seks atau anal seks. Pada umumya laki-laki yang sebagai inisiator tergantung siapa yang leih tua dari pasangan kedua suku tersebut —sabina atau etoro.

Dalam kesenian, sastra dan tradisi tersebut membawa pada sebuah pelegalitasan LGBT+ di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak melegalkan pernikahan same-sex marriage, padahal Indonesia sendiri sudah mengadopsinya sejak dulu? 

Tidak usah jauh-jauh, dalam ranah daerah DPRD kota Depok telah mengkaji mengenai Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Anti-LGBT+ tahun 2019. Tapi ditahun 2020 kemarin raperda Anti-LGBT+ tersebut tidak masuk ke program pembentukan peraturan daerah (propemperda). Artinya bahwa hal tersebut hanyalah sebuah retorika belaka DPRD yang tidak terrealisasikan dalam perda.

Dengan demikian, kegagalan realisasi tersebut dapat menjadi salah satu bentuk “pelangengan” dalam mengiring masyarakat kembali untuk membenci kaum LGBT+. Tidak dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang konservatif. LGBT+ dianggap suatu yang asusila oleh masyarat yang menanggap dirinya cukup susila. 

Bentuk nyatanya seperti mengunakan dan menjustifikasi dengan kata, “gay”, “homo”, dan “banci” turut menjadi bagian dalam mewajarkan diskriminasi. Penggunaan kata hinaan tersebut merupakan pelangengan dari kultur maskulinitas yang rapuh dari patriarki. Menganggap hal-hal yang kecenderungan feminim sebagai lemah dan subkordinat dari maskulininitas.

Ketika perempuan berkespresi “tidak sesuai” ekspetasi sosial yang identik dengan feminimitas, maka perempuan tersebut dianggap menyalahi kodrat. Sentimen semacam ini dapat membuat kaum LGBT+ ketakutan untuk menjadi diri seotentik mungkin. 

Lantas apakah bisa disebut masyarakat yang cukup susila pada dirinya yang menganggap LGBT+ suatu yang asusila?