7 bulan lalu · 3474 view · 4 menit baca · Budaya 14445_19403.jpg
Ilustrasi: Revius

Suara Azan Pakai Toa Itu Mubazir

Rasanya belum tenang jika tidak menyoal kembali perkara suara azan ini untuk kesekian kali. Masih terlalu banyak orang beranggapan kolot bahwa suara azan itu perlu dan harus diperdengarkan ke gendang-gendang telinga tiap-tiap individu.

Apa sebab? Karena suara azan, oleh mereka, dinilai sebagai suara publik. Ekstremnya, beberapa di antaranya bahkan mengklaim: suara azan adalah suara tuhan. Itu kenapa mendendangkannya (sekeras mungkin) hingga ke mana-mana adalah hukumnya wajib.

Efek dari anggapan kolot itu sangat terasa. Dalam bentuknya yang lain, bisa kita jumpai di mana-mana. Sudah tidak satu-dua orang lagi yang mengalami kondisi tragis akibat kolotnya sebuah anggapan. Jika tak seturut pada kehendak mayoritas, maka pengurungan hingga pembunuhan bisa menimpanya. Meiliana adalah satu dari sekian orang yang sudah mengalami.

Jika soal ini tidak beres-beres, maka esok atau lusa, entah siapa, hanya tinggal menunggu giliran. Terlebih ditopang hukum yang tumpul kepada mereka yang berjumlah banyak, tentu bukan perkara yang sulit bagi kelompok mayoritas untuk melancarkan kehendak-kehendaknya, sebrutal dan seganas sekalipun!

Isu mengenai ini memang kembali memanas setelah ditetapkannya Meiliana sebagai terdakwa penistaan agama. Lantaran perempuan asal Tanjung Balai itu berani mengeluhkan suara azan yang begitu berisik di dekat rumahnya, Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara lalu mendakwanya dengan 18 bulan kurungan penjara.

Tentu sangat aneh. Yang mau hidup tenang dari berisiknya suara-suara di negeri ini malah mendapat perlakuan tak elok berupa kurungan penjara. Sementara mereka yang membakar vihara, mengoyak-ngoyak rumah Meilina karena keluhannya, hingga mengusir dia beserta keluarganya, hukum justru berkata lain.

Kesan apa yang tampak kalau bukan hukum begitu tumpul di hadapan para kriminal besar? Bukankah itu mempertontonkan bagaimana hukum di negeri ini seolah takut mengusik mereka yang berjumlah banyak? Tirani mayoritas benar-benar negara ciptakan.

Saya memang bukan ahli agama yang tahu banyak hal mengenai perkara azan-azanan ini. Yang saya tahu darinya hanyalah satu: azan adalah simbol panggilan untuk salat. Ya, sebatas panggilan salat. Itupun hanya bagi penganut Islam saja, bukan bagi semua.

Dari sini saya kemudian berkesimpulan, azan bukanlah bunyi-bunyian yang harus diperdengarkan secara publik, apalagi seenak dengkul. Itu kenapa suara azan mesti diprivatisasi. Bahwa azan adalah simbol panggilan salat bagi umat Islam, maka menjadi selayaknya jika azan pun hanya diperdengarkan bagi kelompok ini semata.

Bagi umat beragama lain, untuk apa? Mau gagah-gagahan? Biar publik tahu kalau kita ini mayoritas, kuat, dan bertenaga? Apa untungnya?

Lagi pula, tanpa adanya suara azan sekalipun, toh umat Islam (yang akil balig) sudah banyak paham soal jadwal-jadwal salat 5 waktu. Kalau waktu subuh, misalnya, ya antara terbit fajar dan matahari; zuhur, setelah matahari tergelincir sampai menjelang petang; asar, antara sehabis zuhur dan terbenam matahari; magrib, menjelang matahari terbenam sampai lenyapnya sinar merah di ufuk barat; dan isya, setelah lenyapnya sinar merah di ufuk barat sampai menjelang terbit fajar.

Adakah di antara kita yang tidak tahu jadwal-jadwal waktu salat di atas? Tentu tak harus sekolah tinggi-tinggi jika niatnya sekadar ingin tahu. Biar lebih hemat, terutama bagi mereka yang memang tidak berkesempatan belajar agama di masa kecil, cukup cek KBBI Daring saja. Sebab bertanya ke Om Google sudah terlalu lazim.

Tetapi bagaimana kalau orang lupa jadwal? Kata anak zaman sekarang, itu sih derita lo. Masa harus dijelaskan segala? Berpikirlah sendiri. Gunakan “pemberian ilahi” itu sesuai peruntukannya: sebagai alat beribadah. Biar suara azan, apalagi yang pakai toa, tidak sia-sia.

Kan mubazir, kan, kalau ternyata semua orang sudah tahu jadwal, tetapi tetap saja diperdengarkan? Lebih mubazir lagi kalau tidak semua orang menghendaki bunyi-bunyian macam itu di ruang publik.

Menjadi Manusia

Melihat fakta-fakta kolot yang terus mengemuka belakangan ini, agaknya memang benar bahwa seseorang mesti dan wajib belajar dulu bagaimana menjadi manusia yang baik dan benar sebelum beralih belajar agama. Sebab, tentu saja, menjadi manusia jauh lebih utama dari sekadar menjadi agamawan.

Bagaimana tidak, ada banyak agamawan yang sikap dan laku hidupnya hanya menuai tanya. Sama sekali tidak mencerminkan bahwa dirinya benar sebagai manusia.

Contoh terhangatnya? Bisa kita lihat di proses Pilkada DKI Jakarta tahun kemarin. Jika ada yang berani memilih Ahok, bukan pemimpin usungan "umat Islam", serta-merta cap kafir akan melilitnya. Tragisnya lagi, kalau yang bersangkutan kebetulan penganut Islam (sesuai KTP), maka haram untuknya disalat-jenasahkan berdasar kaidah agamanya.

Itu satu contoh. Belum lagi kalau kita bicara soal pengrusakan rumah-rumah ibadah dan pengusiran mereka dari tanah lahirnya. Semua terjadi begitu saja hanya karena dinilai berbeda dari kelompok mayoritas. Dan di sini, kaum agamawan lagi-lagi ujung tombak, yang tak jarang pula hanya berlandas fatwa-fatwa “haram” dari lembaga keagamaan semata (MUI).

Maka kenapa saya sebut bahwa menjadi manusia itu jauh lebih utama dari sekadar menjadi agamawan. Sepaham John Locke, manusia adalah mahluk yang punya kecenderungan hidup harmonis. Kondisi asali manusia adalah kondisi yang damai. Nyaris tak ada pihak saling bersitegang, apalagi hanya alasan perbedaan, karena masing-masing darinya tahu batas.

Guna menjaga kondisi yang damai itu, dibuatlah kontrak sosial. Segala hak individu, kecuali hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan, diatur sepenuhnya dalam kontrak sosial. Itu kemudian jadi dasar negara untuk bertindak.

Tetapi fakta di lapangan sungguh tidak menampakkan. Hampir melulu atas nama agama, ajaran/keyakinan satu kelompok, malah jadi biang kerok segala pertikaian. Dan negara, yang mestinya menjaga kedamaian lewat lembaga peradilan dan keamanannya, justru ikut-ikutan sebagai perampas hak-hak alamiah itu.

Jika adanya sudah demikian, lalu kepada siapa lagi warga-warga harus mengadu? Dengan media apa lagi mereka bisa menyuarakan segala keluh kesahnya? Untuk yang terakhir, seperti juga ketika orang mau tahu jadwal-jadwal salat, toa masjid jelas bukan solusi.