Tanpa terasa, sudah 100 hari Jokowi-Ma'ruf menjadi nakhkoda NKRI. Selama waktu ini, ada berbagai dinamika yang terjadi. Meski demikian, kebanyakan dinamika ini terjadi dari kondisi eksternal. Sehingga, meski kondisi dunia makin panas di awal 2020, kabinet Jokowi-Ma'ruf masih suam-suam kuku.

Mengapa suam-suam kuku? Sebab ada beberapa gebrakan yang muncul dari sektor tertentu. Akan tetapi, terjadi pula dormancy di berbagai sektor lain. Sehingga, 100 hari ini tidak dingin-dingin banget. Namun, ia tidak sehangat yang penulis harapkan dari sebuah reforming government with nothing to lose.

Sektor pertama yang paling mengalami gebrakan adalah pendidikan. Di bawah Mas Menteri Nadiem, sektor ini benar-benar mengalami disrupsi yang besar. Paling tidak, ide-ide yang keluar dari Mas Menteri benar-benar mendobrak konvensi. Ide kebijakan yang berorientasi pada birokrasi seperti Zonasi kini diubah menjadi orientasi peserta didik. Dengan kata lain, he wanted education freedom.

Education freedom ini tercermin dari kebijakan Merdeka Belajar. Dalam kebijakan, ini ada 4 perubahan utama yang ingin dibawa. Pertama, USBN diganti dengan asesmen yang diselenggarakan masing-masing sekolah. Kedua, UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada siswa kelas 4, 8, dan 11. Ketiga, penyingkatan RPP menjadi satu halaman saja. Keempat, Zonasi PPDB yang dibuat lebih fleksibel (Adit dalam kompas.com, 2019).

Setelahnya, Menteri Nadiem kembali berinovasi dengan kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan yang baru meluncur lima hari lampau ini berfokus pada perubahan cara belajar dan kualitas perguruan tinggi. Pertama, re-akreditasi akan diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun sekali. 

Kedua, mahasiswa dapat mengambil SKS di luar kampusnya selama 2 semester dan prodi lain di dalam kampus sebanyak 1 semester. Ketiga, PTN dan PTS berakreditasi A dan B diberikan otonomi membuka prodi baru. Keempat, kemudahan memeroleh status PTN Badan Hukum (PTN-BH) tanpa terkait status akreditasi.

Selain itu, Menteri Nadiem juga bekerjasama dengan Netflix untuk mempromosikan film Indonesia. Kerjasama ini dilakukan agar Indonesia menjadi tempat syuting paling laku di dunia. Selain itu, 15 sineas terpilih akan dikirim ke Hollywood untuk belajar membuat film. Sehingga, kualitas dan eksposur perfilman Indonesia bisa meningkat (Budiansyah dalam cnbcindonesia.com, 2020).

Selanjutnya, sektor kedua yang juga didobrak adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Ternyata, penunjukkan Wishnutama memang tepat. Beliau memiliki kreativitas yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Kreativitas ini dibuktikan dengan pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi premium. Lebih lanjut lagi, pembangunan lima destinasi superprioritas juga dipercepat, and he's doing it (travel.tempo.co, 2019).

Selain itu, Presiden Jokowi sendiri juga berhasil mengguncang perekonomian dengan Omnibus Law. Perlu diakui bahwa Presiden Jokowi benar-benar berani dalam hal ini. Mengapa? Omnibus Law adalah upaya reformasi ekonomi terbesar di Indonesia di era 2000-an. Kini, Presiden Jokowi mendorong overhaul regulasi ini secepat kilat dengan alasan berikut (Sugianto dalam finance.detik.com, 2020):

"Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi. Membuat kita terjerat oleh aturan yang kita buat sendiri. Oleh karena itu mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, Perda harus kita sederhanakan."

Penulis bisa membayangkan Thatcher atau Reagan menyatakan hal demikian. Salut!

Sementara, penulis belum melihat terobosan yang berarti dari kementerian lain. Memang, respon Menteri Retno dan Mahfud M.D. ketika kapal RRT mengusir nelayan Natuna patut diacungi jempol. Kinerja Menteri Basuki sebagai "Daendels jaman now" juga konsisten cemerlang. Namun, belum ada inovasi berarti yang muncul di sektor-sektor tersebut.

Namun, dormancy yang paling disorot dalam 100 hari Jokowi-Ma'ruf terletak di Jalan Merdeka Selatan nomor 6. Alias di kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Selama ini, Wapres Ma'ruf Amin menjadi pejabat yang paling tidak kelihatan di muka publik. Begitu invisible sampai dicari warganet. 

Padahal, berbagai dinamika di awal 2020 ini memancing komentar banyak orang. Apalagi Presiden Jokowi dan para menteri yang terus berusaha menjaga jalannya kapal. Namun, tak terdengar kicau apapun dari Wapres Ma'ruf Amin. Padahal, Beliau seharusnya berbicara dan ikut menyokong RI-1 di publik. 

Kalau diteruskan, ini akan membahayakan pembagian tugas dalam cabang eksekutif. Tugas presiden menjadi semakin banyak. Otoritas makin terpusat di tangan presiden. Sementara, peran wakil presiden semakin berkurang. Ia tidak lagi menjadi pembantu dan penyokong presiden. Peran de facto yang tersisa hanyalah sebagai bumper politik bagi presiden. 

Kesimpulannya, Presiden Jokowi harus turn the heat up. Dorong inovasi dan dobrakan di bidang-bidang lain. Ajak Wapres Ma'ruf Amin untuk muncul ke muka publik dan berbicara. Jangan keterusan diam. Bisa-bisa, rakyat melihatnya sebagai sebuah one-man show yang mematikan dinamika demokrasi.

Semangat Kabinet Jokowi-Ma'ruf! You have nothing to lose.