Belum lama ini, pemerintah telah memberikan beberapa bantuan untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bantuan ini disalurkan dalam bentuk program bantuan langsung tunai (Bantuan Langsung Tunai) dan juga dalam upaya program digitalisasi usaha. 

Namun nyatanya, dampak dari adanya hal ini masih belum dapat dirasa optimal, mengingat masih rendahnya daya beli produk hasil UMKM pada masa sekarang.

Di satu sisi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan yang telah diberikan pemerintah ini telah membantu beberapa pelaku UMKM yang tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai kembali usahanya dan juga memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya secara minim kontak melalui media digital. 

Namun di sisi yang lain, hal ini lantas menimbulkan pertanyaan baru; apakah bantuan ini dapat dirasa cukup? Mengingat hingga saat ini, daya beli produk UMKM sendiri masih dirasa cukup rendah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan bantuan dari pemerintah untuk UMKM ini masih belum terasa secara nyata dampaknya bagi sebagian besar pelaku UMKM, mulai dari masih kacaunya kondisi ekonomi negara saat ini, kurangnya kesadaran para pelaku UMKM tentang sistem digital itu sendiri, minimnya tingkat ekspor, rendahnya daya saing produk, hingga masih rendahnya minat konsumen lokal terhadap produk dalam negeri.

Kondisi ekonomi negara

Hingga saat ini, dikarenakan adanya pandemi virus Covid-19, kondisi ekonomi global masih belum dapat pulih seperti semula. Bahkan menurut pernyataan dari Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, sangat besar kemungkinan bagi Negara Indonesia untuk mengalami resesi. 

Di sinilah peran serta UMKM sebagai penyokong ekonomi negara akan terdampak dan sekaligus berdampak terhadap adanya kemungkinan resesi ini. Dapat dikatakan bahwa UMKM akan terdampak, karena secara umum, resesi berpotensi dapat mengurangi intensitas jual beli, tidak dipungkiri juga dalam sektor UMKM.

Namun di sisi lain, UMKM juga diharapkan dapat meminimalisir dampak dari adanya resesi ini. Hal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk menjaga dan meningkatkan laju jalannya aktivitas UMKM adalah dengan meningkatkan daya saing produk lokal dan juga meningkatkan aktivitas ekspor. 

Dengan adanya aktivitas ekspor dengan produk yang bersaing, dampak dari adanya resesi dapat diminimalisir. Hal ini juga dapat membuka pasar baru bagi para pelaku UMKM untuk menyalurkan produknya, yang pada akhirnya akan berimbas pada munculnya percepatan laju UMKM itu sendiri. 

Dalam hal ini, tidak menutup mata bahwa peran serta pemerintah dalam upaya meningkatkan kemampuan UMKM untuk lebih bersaing juga diperlukan. Bantuan ini dapat berupa mempermudah proses pendaftaran usaha, hingga menjamin adanya suplai bahan bagi para pelaku UMKM agar tidak terjadi pelonjakan harga.

Digitalisasi sistem

Meskipun pemerintah telah menjalankan program digitalisasi bagi UMKM, hal ini akan terasa percuma apabila tidak disertai dengan adanya kesadaran diri para pelaku UMKM tentang pentingnya digitalisasi sistem ini sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak para pelaku UMKM yang menutup mata dari adanya perkembangan teknologi. 

Berdasarkan data dari Kemenkop UKM, dari total 60 juta lebih UMKM, hanya sekitar 8 juta atau sekitar 13,3% pelaku UMKM yang telah memanfaatkan adanya digitalisasi sistem ini. Padahal, potensi yang ada di balik pemanfaatan sistem digital ini cukup tinggi. Berdasarkan data survei yang diadakan oleh Katadata Insight Center, 80,6% pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya penggunaan sistem digital.

Salah satu metode yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat ketertarikan para pelaku UMKM terhadap pemanfaatan sistem digital adalah dengan meyakinkan para pelaku UMKM bahwa pada dasarnya, cepat atau lambat, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, transformasi sistem interaksi jual beli akan beralih ke sistem digital dengan sendirinya.

Pemerintah juga dapat meyakinkan para pelaku UMKM bahwa potensi dari pemanfaatan sistem digitalisasi ini sangatlah besar, melalui survei dan pemublikasian data secara luas, baik secara langsung melalui penyuluhan terencana atau melalui media massa seperti radio, televisi, koran, hingga media sosial. 

Karena bila ditinjau secara lebih dalam lagi, sebagian besar penurunan intensitas jual beli dalam sektor UMKM juga diakibatkan dari terhentinya aktivitas pariwisata, mengikuti adanya pandemi Covid-19. Dampak dari hal ini tentunya dapat diminimalisir jika para pelaku UMKM dapat beralih ke sistem digital, dimana transaksi dapat dilakukan secara jarak jauh.

Minat konsumen lokal

Terlepas dari semua bantuan yang telah diberikan pemerintah untuk keberlangsungan UMKM, salah satu poin terpenting untuk terlaksananya perkembangan laju UMKM berasal dari kecenderungan minat dan rasa gengsi konsumen lokal sendiri. 

Walaupun UMKM dapat memiliki modal kembali berkat bantuan dari pemerintah, hal ini akan terasa percuma bila pada akhirnya masyarakat lebih tertarik kepada produk-produk impor. Untuk mengatasi masalah ini, perlu peran serta semua kalangan, tidak hanya dari pemerintah dan pelaku UMKM saja, tetapi perlu juga peran serta masyarakat umum, khususnya anak muda.

Untuk mempercepat laju jalannya UMKM diperlukan adanya kontribusi dari berbagai pihak. Di satu sisi, sebagai penerima bantuan pemerintah, para pelaku UMKM harus dapat meningkatkan daya saing produknya, terutama dalam segi kualitas dan harga. 

Di sisi yang lain, masyarakat, khususnya kaum muda, diharapkan dapat lebih mencintai produk dalam negeri dibandingkan dengan produk luar negeri dalam kategori yang sama. Mengingat kembali pentingnya peran serta kaum muda sebagai trendsetter produk-produk yang dinilai kekinian.

Dengan adanya peningkatan aktivitas jual beli produk hasil UMKM, laju perkembangan UMKM dapat dipercepat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi negara di tengah adanya kemungkinan terjadinya resesi, mengingat UMKM sebagai salah satu fondasi dasar perekonomian negara.