Akhir- akhir ini, jagat media dan pemberitaan sedang dihebohkan dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad (UAS). Ia diduga telah melakukan penistaan agama dengan melecehkan simbol keagamaan kaum kristiani, yaitu salib.

Tindakan UAS ini menuai kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut telah termasuk penistaan agama, ada yang mengatakan tidak. Sedang pihak UAS sendiri berdalih, hal tersebut bukanlah penistaan agama karena beliau hanya menjelaskan akidah dalam Islam sebagai alat untuk memperkuat iman para pengikutnya.

Tak kurang Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun, setelah kemarin memanggil UAS dan melakukan konferensi pers, juga mendalihkan hal yang sama. MUI mengatakan cukuplah masalah UAS ini diselesaikan secara musyawarah dan tak perlu dibawa ke pengadilan.

Pernyataan MUI ini jelas sangat berbeda dengan pendapatnya pada saat kasus Ahok dan Meiliana. Pada kasus Ahok dan Meiliana, jelas-jelas MUI sampai mengeluarkan fatwa bahkan dalam kasus Ahok, MUI mendukung demo sampai berjilid-jilid.

Untuk sekadar "mengingatkan" bahwa MUI menerapkan standar ganda untuk "kaum"-nya. Saya akan memberikan cuplikan fatwa MUI pada kasus Ahok dan Meiliana 

Saat kasus Ahok dan Meiliana jelas-jelas, MUI menginginkan proses hukum dijalankan, yang tentu saja berbeda dengan kasus UAS.

Isi fatwa MUI kasus Ahok poin 3, yaitu: Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Alquran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedang isi fatwa MUI dalam kasus Meiliana adalah yang tertuang dalam butir a, pada bagian rekomendasi: Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudari MEILIANA sesuai dengan peraturan dan perundang-udangan yang berlaku.

Dari hal di atas, terlihat jelas secara transparan standar ganda yang diterapkan MUI bagi pemeluknya, terutama ulama. 

Salah satu lagi dalih MUI dan UAS adalah bahwa ceramah tersebut dilakukan secara "intern", di dalam masjid, dan tidak bisa memenuhi unsur "di muka umum" dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Benarkah bisa dikatakan demikian?

Setelah mencari-cari, karena amat sulit mencari salinan asli dari Pasal 156 Wetboek Van Straftrecht, akhirnya saya temukan salinan aslinya dalam buku Prof Andi Hamzah yang berjudul Speciale Delicten (Delik Delik Khusus), yaitu sebagai berikut:

“Hij die en het openbaar uiting geeft aan gevoelans van vijanschap, haat of minachting tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste ver duizend en vijs honderd gulden. Onder groep in dit en in het volgend art, wordt verstan elk deel van de bevolking van Indonesia dat zich door ras, landraad, godsdienst, herkomst, afstamming, nationaliteit of staatsrechtelijken toestand onderscheidt ven een of meer andere delen van die bevolking.

Sedangkan pasal 156a-nya secara historis merupakan pasal sisipan yang keberadaannya tidak ada dalam WVS versi Belanda. Adapun Pasal 156a tersebut merupakan pasal yang diadopsi dan disalin dari Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965, yang kala itu dibuat oleh Presiden Soekarno untuk menanggulangi aliran kepercayaan yang "dianggap" bertentangan dengan agama.

Adapun terjemahan dari pasal 156 dan bunyi pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

Pasal 156
Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

In het openbaar atau openlijk dalam pasal 156 WVS atau KUHP ini, menurut saya, mempunyai pengertian yang sama dengan arti kata di muka umum yang tertuang dalam pasal 156a. Kata openbaar di sini sebenarnya lebih tepat diartikan dengan kata "secara terang-terangan", bukan di muka umum seperti yang didalilkan oleh UAS dan MUI. 

Pendapat saya ini juga diperkuat oleh pendapat Prof. Andi Hamzah dalam buku yang sama, yaitu bahwa adanya syarat di depan umum itu, kiranya perlu diketahui, bahwa perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 dan pasal 156a KUHP itu, tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat – tempat umum, yakni tempat – tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, melainkan cukup jika perbuatan – perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sedemikian rupa, hingga pernyataan itu dapat didengar oleh publik, maka perbuatan itu sudah bisa dikatagorikan in het openbaar atau dilakukan terang-terangan di muka umum.

Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 dan 156a KUHP itu tidak dapat dilakukan di tempat – tempat umum, karena perbuatan seperti itu juga termasuk pengertian bahwa perbuatan itu bisa dilakukan di depan umum, asalkan perbuatannya itu tidak dapat didengar oleh publik. 

Contoh, jika perbuatan pelaku itu dilakukan di suatu tempat umum, akan tetapi ternyata tidak didengar oleh publik, misalnya karena pelaku "bisik-bisik" dalam mengeluarkan pernyataanya, maka barulah perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur di depan umum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156 dan 156a KUHP, sehingga pelaku tidak dapat dipersalahkan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa UAS telah memenuhi unsur pertama dalam pasal 156 dan 156a pasal tersebut. Perkataan MUI bahwa ceramah UAS tersebut bersifat intern tidak dapat diterima argumentasinya dan merupakan pembelaan diri yang tak jelas alasannya.

UAS pun dalam hal ini tidak dapat melakukan pembelaan diri secara membabi buta karena sebenarnya "dia sudah dapat menduga" bahwa ada kemungkinan pembicaraannya tersebut akan menyebar dengan cepat (menjadi konsumsi publik) dengan majunya teknologi informasi dan internet saat ini.

Jika kita tilik lagi dalam pasal 155 Undang- Undang Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok, di situ dijelaskan bahwa masjid masuk katagori "tempat-tempat umum" seperti yang tertuang pada pasal 155 tersebut. Di situ disebutkan bahwa tempat umum adalah termasuk fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. 

Pengkatagorian masjid sebagai tempat umum juga diatur dalam beberapa undang-undang lain. Hal ini juga ditegaskan oleh Prof Andi Hamzah dalam bukunya bahwa tempat-tempat umum hanya merupakan salah satu unsur dari in het openbaar (dilakukan secara terang-terangan) tersebut.

Oleh karena itu, saya memohon pihak MUI agar tidak berdalih dan beralasan macam-macam, demikian juga pihak UAS. Ingatlah asas hukum Equality before the law, yaitu persamaan dalam hukum. Ahok dan Meeliana dalam kasus yang hampir sama juga dijebloskan ke penjara. Perlu MUI dan UAS ketahui bahwa dalam hukum "tidak ada warga istimewa".

Dalam beberapa tulisan saya, saya pernah menganjurkan agar penyelesaian kasus seperti ini diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, saat kasus Ahok dan Meiliana terjadi. Dalam beberapa kasus itu pun saya pernah menganjurkan agar ancaman penjara dalam kasus ini dihapus dan diganti dengan permohonan maaf, tapi apakah saat itu pendapat saya digubris? Ternyata tidak.

Jika UAS kebal hukum, maka hukum di Indonesia akan sangat terlihat miskin dalam hal "keadilan", "keseimbangan", dan juga "kepastian hukum".

Jika UAS dilepaskan, Hukum di Indonesia tidak ubahnya sama dengan Tirani Mayoritas yang hanya mengedepankan mobilisasi massa, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, siapa yang jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit, tanpa mempertimbangkan, untuk apa hukum itu dibuat.

Jika UAS dibebaskan dan penyelesaian dilakukan secara non-yudisial, berarti negara "harus" merehabilitasi terpidana lain yang telah terlebih dahulu terjerat kasus ini, dan dalam 90 lebih kasus penistaan agama, termasuk Ahok, Meiliana, Alm. Arswendo Atmowiloto, Lia Eden, dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus memperbaiki nama baik mereka dan memberikan ganti rugi dalam bentuk uang, karena mereka sudah dipenjara.

Equality before the law itu jawabannya. Tidak ada satu pun orang yang bisa kebal hukum, sekalipun ULAMA.