Konstelasi politik Lebanon tengah berada di ujung tanduk. Pasalnya, pasca terpilihnya Perdana Menteri yang baru, Mustapha Adib, Lebanon belum menemukan formula administrasi pemerintahan yang final. Ini artinya proses reformasi di Lebanon jauh dari harapan awal.

Bahkan, kabar terbaru menyebutkan bahwa Adib mengundurkan diri karena dilaporkan kesulitan membentuk kabinet pemerintahan. Situasi ini membuat Lebanon dilanda krisis politik yang akut.

Pasalnya, Lebanon juga diberikan tenggang waktu oleh presiden Emmanuel Macron sekitar sebulan untuk membenahi birokrasi Lebanon. Tetapi, sampai waktu yang ditentukan oleh Macron, pemerintah Lebanon belum menyelesaikan tugas tersebut.

Proses politik yang sulit ini membuat Lebanon harus berjibaku. Di tengah egoisme sektarian yang tinggi. Apalagi selama puluhan tahun negara tersebut menerapkan sistem politik sektarian atau yang disebut dengan sistem konfesionalisme.

Reformasi Birokrasi

Proses perombakan internal pemerintahan Lebanon berjalan begitu alot. Perdana menteri baru Mustapha Adib telah menyusun strategi dan rencana untuk mendapatkan beberapa posisi penting dalam pemerintahan. Tetapi, akhirnya usaha tersebut gagal.

Untuk mendapatkan posisi menteri keuangan, Adib kesulitan untuk memperolehnya. Pasalnya, selama ini posisi menteri keuangan dipegang oleh kalangan Syiah. Sementara, dalam upaya perombakan ini, Adib berusaha netral untuk tak memihak salah satu kubu atau sekte tertentu.

Situasi politik yang serba sulit ini membuat pemerintah Lebanon harus mencari jalan tengah untuk memecah kebuntuan politik ini. Di tengah proses recovery pasca ledakan dahsyat yang terjadi awal bulan lalu. Lebanon harus segera menyusun strategi jitu dan perombakan besar-besaran di tubuh pemerintah.

Bahkan, Michael Aoun menyatakan bahwa Lebanon seperti halnya "neraka". Jika kondisi negara tersebut akan tetap seperti itu. Rakyat Lebanon pun telah habis kesabarannya melihat situasi negaranya yang tak stabil.

Memang, ego sektarian di Lebanon masih tinggi. Sehihgga, pembentukan posisi strategis di pemerintahan akan berjalan begitu alot dan berliku. Tidak hanya itu, dugaan tindak korupsi merajalela di Lebanon juga menambah borok negara tersebut.

Krisis air tak lepas dari catatan panjang menambah persoalan negara yang pernah dijuluki sebagai "Swiss-nya Timur Tengah" itu. Tetapi, fakta membuktikan bahwa permasalahan yang begitu akut harus dirasakan oleh rakyat Lebanon.

Di balik amburadulnya politik dan ekonomi yang tak pasti, rupanya instabilitas internal pemerintah juga menjadi faktor stagnasi reformasi birokrasi di Lebanon. Lebih dari itu, eksekusi reformasi yang berhenti. Hal ini membuat situasi tambah sulit. 

Artinya, reformasi birokrasi Lebanon telah buntu. Perlu penanganan serius hingga akhirnya proses reformasi bisa berhasil dan berjalan dengan lancar. Egoisme sektarian masih terasa dalam pemilihan masing-masing jabatan.

Tentu situasi ini akan menjadi batu sandungan bagi Lebanon untuk keluar dari belenggu pemerintahan yang tak pasti. Upaya penggantian sistem pemerintahan dari sistem konfesionalisme (pembagian jabatan di pemerintah berdasar pada sektarian) menjadi sekuler bergulir. Lalu, apakah sistem baru bakal menjadi solusi terbaik bagi Lebanon?

Masa Depan Politik Lebanon

Perjalanan politik Lebanon akan terus berjalan dinamis. Pelbagai kemungkinan dan faktor berpengaruh dalam upaya perombakan birokrasi. Jika situasi yang tak kondusif terjadi terus-menerus. Maka, dampak besar akan muncul, bahkan revolusi menjadi alternatif untuk solusi politik di Lebanon.

Meski, Prancis telah memediasi proses reformasi birokrasi Lebanon. Tetapi, proses tersebut masih jauh dari permintaan yang diberikan Macron untuk segera membentuk pemerintahan yang solid.

Tampaknya Macron masih bersabar menanti peran pemerintah Lebanon untuk reformasi birokrasi yang baik dan solid. Meski demikian, waktu terus berjalan dan kondisi Lebanon yang sudah parah. Permasalahan harus segera diselesaikan secepat mungkin.

Lebanon sangat membutuhkan dana bantuan keuangan dari luar. Tetapi, Prancis memberikan persyaratan bagi Lebanon, yakni akan memberikan dana tersebut jika Lebanon mampu mereformasi pemerintahannya secara serius.

Mata uang Lebanon kini juga turun jauh terhadap dollar AS dan hal ini menjadi yang terparah sepanjang sejarah. Kehilangan hampir 80% nilainya ditengah hiperinflasi, melonjaknya kemiskinan, dan tingginya tingkat pengangguran.

Kabar pengunuran diri Adib juga memicu unjuk rasa oleh sekelompok orang di selatan kota Sidon. Mereka berkumpul di pusat Beirut dan menutup jalan dengan ban terbakar.

Reformasi birokrasi harus segera ditempuh. Tetapi, proses reformasi yang tak mudah menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Masa depan politik Lebanon berada dalam posisi sulit dan berliku.

Rakyat Lebanon sudah lelah menanti. Maka, revolusi adalah solusi akhir untuk menyelamatkan prahara Lebanon yang semakin menganga tersebut.