Lanjutan Prestasi Lestari Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani Indrawati (Anik) adalah kerikil bagi Bakrie dalam memuluskan rencana akuisisi tambang-tambang besar di negeri ini. Terbukti dengan “digorengnya” Anik lewat Century, Bakrie berhasil akuisisi tambahan 14% saham PT NNT lewat kerja sama dengan government daerah. 

Kekhawatiran Anik akhirnya terbukti karena saham hasil divestasi tersebut sama sekali tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia, tidak juga warga Sumbawa. Bakrie ternyata menggadaikan saham PT NNT tersebut ke Credit Suisse Singapore.

Bakrie tidak punya fresh money untuk membeli saham PT NNT. Akibat menggadaikan saham ke asing itu, MDB tidak mendapat bagikan deviden. Government daerah yang masuk dalam kongsi itu juga tidak bisa menikmati deviden.

Alih-alih bisa membagikan hasil kekayaan alam kepada rakyat Sumbawa, seluruh deviden dilaporkan habis untuk bayar bunga utang pada asing. Sekali lagi, melalui rekayasa demo sentimen “putra daerah”, Bakrie berhasil menguasai sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia.

Anik yang sering dituduh neolib itu justru memperjuangkan amanat pasal 33 UUD 1945. Sedangkan Bakrie melalui proxy Golkar-nya yang menjadi pihak paling gencar menuduh Anik neolib justru menggadaikan saham hasil divestasi.

Saham yang diperjuangkan oleh Government Republik Indonesia, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, kini justru dikuasai Bakrie, dan kemudian digadaikan kepada pihak asing sehingga manfaatnya tidak terasakan oleh rakyat Indonesia. Siapa sesungguhnya yang neolib?

Benarkah dalam kasus Century itu Anik benar-benar bersalah sebagaimana yang sudah menjadi opini umum saat ini atau justru beliau yang dijadikan korban? 

Satu hal yang tidak dapat disangkal, Anik adalah tokoh utama reformasi keuangan Indonesia. Tokoh yang berperan besar dalam meletakkan fondasi baru perekonomian Indonesia. Berkat fondasi inilah ekonomi kita kokoh menghadapi krisis.

Kita tidak dapat menemukan tokoh lain yang lebih instrumental dari Anik dalam meningkatnya kinerja perekonomian Indonesia hingga saat ini. Reformasi institusi pun dia lakukan dengan tegas, seperti departemen keuangan dan segenap perangkatnya.

Salah satu hasil gemilang dari gebrakan Anik ini adalah yang terjadi pada Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Tidak hanya dalam hal peningkatan kinerja terhadap masyarakat, pendapatan dari sektor pajak juga meningkat hampir 4 kali lipat dalam 4 tahun. Namun, tentu tidak semuanya gembira.

Beberapa pejabat dan politisi yang kepentingan dan posisinya terancam tentu tidak akan senang. Salah satunya tentu Ical yang kepentingan bisnisnya sangat terancam oleh sikap Anik yang tidak menolerir mereka yang suka memanfaatkan fasilitas negara.

Sosok lainnya adalah Hadi Purnomo (HP) yang diberhentikan oleh Menkeu Anik karena laporan kinerja pajaknya yang tidak beres. Dalam upaya reformasi departemen keuangan, Anik berhasil mendapatkan temuan adanya 100 penunggak pajak kelas kakap. Di antara 100 penunggak pajak tersebut, terdapat beberapa perusahaan Ical, seperti PT Bumi Resources, PT Kaltim Primacoal, dan PT Arutmin Indonesia.

HP yang sakit hati itu kelak menjadi Ketua BPK. Laporan audit BPK inilah yang kelak dijadikan acuan utama para wakil rakyat untuk menjerat SMI. 

Harta kekayaan HP berdasarkan laporannya kepada KPK tahun 2010 ialah Rp38,8 M. Hartanya antara lain berapa tanah, baik di dalam dan di luar negeri. Hebatnya, dia mengaku bahwa Rp36 M harta tersebut berasal dari hibah. Sungguh menarik, siapa orang yang mau menghibahkan harta kepada seorang Dirjen pajak?

Itu baru yang dilaporkannya. Konon HP tidak menyimpan hartanya dalam bentuk bangunan, tapi dalam bentuk dolar USA pecahan 100-an karena takut dipantau PPATK. 

Di lain pihak, PDI-P sebagai sponsor HP saat diangkat jadi Dirjen Pajak punya kepentingan besar sepihak menjatuhkan SBY karena sakit hatinya Mega. Sepanjang SBY menjadi presiden pun, Mega sebagai putri proklamator dan mantan presiden itu enggan menghadiri upacara detik-detik proklamasi di istana negara.

Berbagai akumulasi kepentingan sepihak itulah yang kemudian bertemu dalam “reuni sakit hati” yang memanfaatkan kasus Century untuk menjatuhkan SMI. Kondisinya makin meriah tatkala partai-partai koalisi ikut-ikutan berusaha mengambil manfaat dari kasus Century ini bagi kepentingan politik masing-masing.

Berulang kali para politikus Senayan menjadikan laporan BPK sebagai acuan “sakral” untuk mengkriminalisasikan Anik. Masalahnya, apakah BPK punya kualifikasi menilai dampak pasar? Bukannya BPK itu auditor negara? Auditor belum tentu bisa menilai dampak psikologi pasar yang sangat riil, bisa dilihat dari keseharian pasar modal dan pasar uang.

Kualifikasi BPK sangat perlu dipertanyakan untuk menilai keputusan Anik terhadap Century dalam kaitannya dengan penanggulangan krisis. Kalau untuk aliran dana dan komplain, mungkin BPK punya wewenang. Tapi tidak untuk keputusan Anik dalam menangani krisis.

BPK sebagai lembaga yang tidak diaudit keputusannya sangat rentan terhadap abuse of power. Apalagi kasus ini penuh dengan muatan motivasi pribadi. 

Sungguh mengherankan, mengapa mereka yang berdemo membawa gambar “Anik bertaring” itu sama sekali tidak kritis tentang obyetivitas BPK? Jangan-jangan benar kecurigaan banyak pihak bahwa demo-demo LSM tersebut adalah bayaran Bakrie CS untuk menciptakan opini publik yang memojokkan Anik.

BPK yang sebagian besar pemimpinnya adalah orang-orang politik itu sangat diragukan terindikasi berulang kali bermain politik praktis. Contoh yang terakhir yang masih hangat adalah hilangnya nama Andi Mallarangeng dalam laporan BPK perihal kasus Hambalang. Untung saja di situ masih ada Taufiequrachman Ruki (mantan ke KPK) yang bersikukuh tidak mau tanda tangan laporan audit BPK itu.

Indikasi persekongkolan jahat ini sebenarnya sudah terlihat saat proses pemilihan HP menjadi anggota BPK oleh DPR. Pada saat pemilihan, ketika para anggota parlemen mewawancarai HP, selalu disambut dengan senyuman bukan jawaban. 

Toh, meskipun demikian, HP tetap lolos juga. Karena setiap senyuman itu berarti persetujuan bahwa yang bersangkutan sanggup membayar upeti. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. HP mengeluarkan US$ 20.000 bagi setiap anggota parlemen yang memilihnya dalam fit and proper test itu.

Busuknya proses pemilihan para pejabat lembaga-lembaga strategis negara yang penuh praktik transaksional itu belakangan diungkap secara terbuka dalam salah satu acara ILC (Indonesia Lawyers Club). Secara blak-blakan, Ruhut Sitompul dan Trimedya Panjaitan membahas proses Fit and Proper Test di DPR. 

“Kalo bisa bukan kita yang lakukan Fit and Proper, bang, tahu sendirilah transaksional!” Begitu kata Ruhut pada Karni Ilyas yang diamini Trimedya.

Kembali ke kasus Century, BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok, yaitu:

  1. Proses merger dan pengawasan Bank Century (BC) oleh BI
  2. Pemberian Bantuan Likuiditas oleh BI
  3. (a) Penetapan BC sebagai Bank Gagal berdampak sistemik/bailout Bank Century; (b) penanganannya oleh LPS
  4. Penggunaan dana Likuditas BI dan PMS
  5. Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC


Dari 5 pengelompokan di atas, Anik hanya bersinggungan dengan sebagian dari butir no. 3, yaitu 3.a, dalam perannya sebagai Ketua KKSK.

Anik jelas tidak ada sangkut pautnya dengan poin-poin yang lain. Poin 1 dan 2, pre-bailout adalah kebijakan dan pengawasan BI. Poin 4 dan 5, berkaitan dengan BI, LPS, dan pemegang saham dan manajemen BC, terutama pasca keputusan KKSK untuk menyelamatkan BC. Jadi sebenarnya yang ingin dipaksakan oleh Ical CS sebagai kesalahan Anik adalah penetapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik. Konyol.

Selain keputusan Anik (meskipun salah) itu tidak bisa dikriminalisasikan, dia juga punya pandangan profesional tentang itu. Anik memaparkan 9 indikator yang menggambarkan betapa betapa rawan ekonomi domestik saat keputusan itu dibuat:

(1) Pasar uang dunia tertekan pasca kejatuhan Lehman Brothers dan lembaga keuangan global lainnya;

(2) Pasar saham dunia guncang. Indeks saham Jakarta merosot dari 2.830 (9 Januari 2009) menjadi 1.155 (20 November 2008);

(3) Harga surat utang negara merosot ditandai dengan meroketnya yield dari sekitar 10% menjadi 17,1% (20 November 2008). Setiap kenaikan 1%, beban bunga SUN di APBN bertambah Rp 1,4 T;

(4) Credit Default Swap Indonesia melesat dari 250 basis point (awal 2008) menjadi di atas 1.000 bps (November 2008);

(5) Terjadi pelarian modal akibat gangguan likuiditas di pasar saham;

(6) Cadangan devisa merosot 13% dari US$ 59,45 miliar (Juni 2008) menjadi US$ 51,64 miliar (Desember 2008);

(7) Rupiah bergejolak dan terdepresiasi 30,9% dari Rp 9.840 (Januari 2008) menjadi Rp 12.100 (November 2008);

(8) Sistem perbankan dan keuangan domestik di ambang batas krisis berdasarkan Banking Pressure Index (Danareksa Research Institute) dan Financial Stability Index (BI); serta

(9) Potensi pelarian modal lebih besar dari para nasabah bank karena tidak ada penjaminan penuh di Indonesia, seperti diterapkan negara-negara lain.

Para pemimpin dunia (G-20) mengadakan pertemuan pada 13-15 November 2008 membahas penanganan krisis global. Sementara BPK yang merupakan lembaga audit negara malah mempermasalahkan keputusan Anik dalam menilai dampak pasar.

Apakah BPK yang pemimpinnya terdiri dari para politisi itu punya kualifikasi menilai dampak pasar? Apakah BPK berhak menyalahkan keputusan politis yang dibuat eksekutif? Bagaimana dengan BPK sendiri yang sebagai auditor negara sering terindikasi “bias” karena dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis sepihak itu?

Selanjutnya, keputusan politik di DPR itu dipaksakan untuk ditindak lanjuti secara hukum oleh KPK. Terang saja KPK jadi pusing delapan keliling, bagaimana mungkin mengkriminalkan sebuah kebijakan politis seperti itu?

Sayangnya para anggota DPR tetap ngoyo dan buta hati. Bahkan menghubungkan keberhasilan KPK dengan penetapan Anik sebagai tersangka. Terlihat sekali upaya pemaksaan kriminalisasi terhadap Anik. Selama Anik belum ditetapkan sebagai tersangka, KPK dianggap gagal.

Begitu juga dengan masyarakat awam. Karena termakan demo-demo bayaran Ical CS dianggap penetapan Anik sebagai tersangka adalah target utama KPK. Apakah masyarakat sesungguhanya tahu apa yang terjadi di balik seluruh proses yang membonceng sentimen antikorupsi ini?

Sudah ah. Begitu dulu.