Kabar turunnya Presiden Sri Lanka Letnal Kolonel Nandasena Gotabaya Rajapaksa dari jabatannya merupakan kabar yang cukup menggemparkan. Pasalnya kabar ini muncul di tengah-tengah krisis terburuk dalam tujuh dasawarsa terakhir. yakni bangkrutnya perekonomian Sri Lanka. Gotabaya Rajapaksa mulai menjabat sebagai Presiden Sri Lanka pasca ia memenangkan pemilu di tahun 2019.

Hal ini tak terlepas dari background keluarganya yang berkecimpung di dunia politik. Ayahnya, D.A Rajapaksa merupakan salah satu politikus Sri Lanka. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Juru Bicara Menteri Pertanian Sri Lanka dimasa pemerintahan Wijeyananda Dahanayake.

Selain ayahnya, tiga orang saudara kandungnya juga berkarir di dunia politik, yakni Mahinda Rajapaksa yang pernah menjabat sebagai Presiden Sri Lanka tahun 2005-2015, dan Basil Rajapaksa serta Chamal Rajapaksa yang menjabat sebagai anggota parlemen Sri Lanka.

Pada tahun 2019 Gotabaya Rajapaksa memenangkan pemilihan presiden dengan janji memulihkan keamanan. Dia bersumpah untuk mengembalikan nasionalisme yang kuat dan memimpin Sri Lanka keluar dari kemerosotan ekonomi dengan pesan stabilitas dan pembangunan.

Tetapi malah sebaliknya, dia membuat kesalahan-kesalahan fatal yang membuat Sri Langka krisis yang belum pernah terjadi. Saat pariwisata anjlok setelah pemboman dan pinjaman luar negeri pada proyek pembangunan kontroversial yang perlu dilunasi, Gotabaya tidak mematuhi penasihat ekonomi.

Dia malah mendorong pemotongan pajak terbesar pada sejarah negara. Hal tadi dimaksudkan untuk memacu pengeluaran. Namun, para kritikus memperingatkan itu akan memangkas keuangan pemerintah. 

Ditambah dengan pandemi COVID-19 dan larangan yang keliru terhadap pupuk kimia semakin membuat ekonomi Sri Lanka melemah. Dengan cepat negara kehabisan uang dan tidak dapat membayar utang yang besar.

Pertama kali berada di tangan kemimpinan Gotabaya Rajapaksa, Sri Lanka berada di kondisi krisis yang menghancurkan ekonomi nasional. Dimana pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional, seperti mengimpor makanan, bahan bakar dan obat-obatan. Semua penjual bensin telah ditangguhkan, sekolah-sekolah ditutup, dan prosedur medis serta operasi ditunda atau dibatalkan karena kekurangan persediaan obat-obatan dan peralatan. Dengan ini PBB memperingatkan bahwa Sri Lanka menghadapi krisis kemanusiaan.

Sri Lanka saat ini benar-benar kesusahan mengimpor kebutuhan dasar bagi 22 juta penduduknya lantaran kosongnya cadangan devisa dan utang luar negeri yangg menumpuk. Ini  memicu protes anti pemerintah selama berminggu-minggu, yang baru-baru ini berubah sebagai kekerasan dan mengakibatkan pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa secara resmi dari jabatannya pada Rabu, 13 Juli 2022.

Sebelumnya, selama berbulan-bulan masyarakat Sri Lanka wajib mengular pada antrian panjang untuk membeli barang-barang krusial dan mengalami pemadaman listrik besar-besaran yang cukup berkepanjangan. 

Hal ini lantaran krisis valuta asing dan akibat dari adanya bom bunuh diri di tahun 2019 ditambah pandemi COVID-19 yang merusak pariwisata dan sumber utama devisa, sehingga membuat pemerintah Sri Lanka kesulitan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini semakin diperparah atas perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai dan membuat finansial internasional terganggu.

Cadangan devisa Sri Lanka anjlok sampai taraf di bawah US$50 juta. Keadaan tersebut memaksa pemerintah Sri Lanka untuk menanggungkan pembayaran utang luar negeri sebesar US$7 miliar yang telah jatuh tempo. Sri Lanka juga terlilit utang hampir sebesar US$25 miliar dan jatuh tempo pada tahun 2026. Selain itu dalam waktu dekat, Sri Lanka juga harus membayar utang luar negeri sebesar US$51 miliar.

Masyarakat pun melakukan aksi demo ke parlemen Sri Lanka. Aksi demo ini merupakan yang terbaru dalam lebih dari sebulan protes anti-pemerintah yang diwarnai kekerasan di krisis terparah ini. Beberapa di antara mereka menggantungkan pakaian dalam pada barikade sebagai penghinaan terhadap kepemimpinan politik. “Kami ada di sini lantaran kami muak & bosan dengan  politis yang berbohong pada kami. Kami ingin presiden & pemerintah ini pulang” kata Purnia Muhandiram, seorang profesional periklanan Sri Lanka.

Sehari pasca pemogokan anti-pemerintah dan protes atas krisis ekonomi yang memburuk, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat. 

Status darurat langsung menerima kecaman dari pemimpin oposisi Sajith Premadasa dan dari Duta Besar Kanada, yang menyerukan Gotabaya Rajapaksa untuk mengundurkan diri. Yang mana Premadasa menyatakan bahwa dikeadaan amat darurat ini diperlukan sebuah solusi yang terbaik.

Pengkritik menuduh Gotabaya Rajapaksa sangat bergantung dalam militer untuk menegakkan kebijakan, mengesahkan undang-undang untuk melemahkan forum independen dan hampir mempertahankan monopoli pada pengambilan keputusan.

Hal ini ditambah aksi demonstran beberapa pekan ini. Ibukota Sri Lanka lagi-lagi diguncang oleh ribuan protes kertas yang ditimbulkan dari ketidakpuasan publik terhadap tindakan pemerintah dalam memerangi krisis ekonomi. Masa yang murka berusaha menerebos barikade di sekitar kediaman Presiden Gotabya Rajapaksa. Masa memanjat pagar dan menguasai wilayah tersebut.

Di hari Rabu 13 Juli 2022, Gotabaya Rajapaksa secara resmi mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya. Kemunduran ini menandai kemenangan besar bagi para pengunjuk rasa. Akan tetapi masa depan 22 juta penduduk Sri Langka masih tidak pasti. Diharapkan siapapun pengganti Presiden Gotabaya Rajapaksa dapat membuat kehidupan masyarakat Sri Lanka membaik dan terangkat dari keterpurukan ini.