Sri Lanka mengalami krisis ekonomi dan politik yang buruk. Peristiwa ini memaksa Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe harus mundur dari jabatannya. 

Hal ini disebabkan oleh demonstrasi yang semakin panas menyerbu kediaman Presiden di Kolombo, bahkan membakar kediaman Perdana Menteri.

Demonstrasi ini disebabkan oleh krisis yang dialami negara tersebut selama berbulan-bulan, menyebabkan masyarakat kekurangan makanan, pemadaman listrik yang sering terjadi, kekurangan bahan bakar, sampai tingginya inflasi.

Krisis ekonomi Sri Lanka dipicu berbagai factor. Sri Lanka sudah mengalami masalah neraca pembayaran dari tahun 1950-an, yang menjembatani kesenjangan antara impor dan ekspor melalui dollar yang didapatkan dari pinjaman, pariwisata, dan pengiriman uang dari pekerja asing.

Keluarga Rajapaksa yang sudah mendominasi politik Sri Lanka dari tahun 2005, menyusul terpilihnya Mahinda Rajapaksa sebagai presiden negara pada saat itu.

Gotabaya Rajapaksa, adik dari Mahinda, memenangkan pemilihan presiden pada 2019 dengan telak. Ini diikuti dengan pemilihan umum 2020 yang mana partainya memenangkan mayoritas besar di parlemen. Kemudian setelah terpilih pada 2019, Presiden Gotabaya memotong pajak, yang menyebabkan negara kehilangan pemasukan yang sangat dibutuhkan. 

Hal ini membuat lembaga pemeringkat menurunkan kredit Sri Lanka, yang mempersulit Sri Lanka untuk meminjam dari pasar modal internasional. Tak berselang lama, pandemi covid-19 merebak, yang membuat keuangan Sri Lanka semakin terpuruk. Pembatasan perjalanan membuat industri pariwisata terpuruk.

Manajemen utang Sri Lanka pun tergelincir. Cadangan devisanya anjlok. Bahkan, peringkat utang negaranya pun jatuh dan secara efektif mengisolasi Sri Lanka menghimpun dana. Pemerintah mengumumkan gagal membayar utang luar negerinya sebesar USD 51 miliar sebagai “usaha akhir” setelah kehabisan devisa untuk mengimpor barang-barang kebutuhan.

Kondisi ini memaksa Sri Lanka menadahkan tangan ke IMF memohon bantuan, mengajukan utang, hingga merestrukturisasi pinjaman. Selama tahun 2022, inflasi di Sri Lanka melonjak naik hingga hampir 55 persen. Inflasi bisa naik hingga 70 persen dalam beberapa bulan mendatang, ungkap Gubernur Bank Sentral Nandalal Weerangsinghe.

Kemudian sekelompok loyalis pemerintah yang datang dari pedesaan menyerang pengunjuk rasa damai yang bermalam di depan kantor presiden di pinggir laut Kolombo. 

Penyerangan ini menyebabkan Sembilan orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam serangan balasan yang menyusul, dengan menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan dan membakar rumah anggota parlemen.

Perdana menteri, Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri dan harus diselamatkan oleh pasukan setelah kediaman nya diserbu ribuan pengunjuk rasa di Kolombo, dan digantikan oleh Ranil Wickremesinghe, seorang veteran yang telah menjabat beberapa periode sebagai perdana menteri.

Hampir semua kabinet Sri Lanka mengundurkan diri pada 3 April, dan menyisakan Rajapaksa dan saudaranya Mahinda selaku perdana menteri. Tercatat 26 menteri mundur pada saat itu. Sehari setelah nya Gubernur bank sentral Sri Lanka pun mundur. 

Setelah pengunduran diri massal para menteri, Presiden Rajapaksa kehilangan mayoritas dukungan di parlemen setelah koalisi pendukungnya turut menyuarakan desakan untuk mundur.

Pada 1 Juli pemerintah mengeluarkan data yang memperlihatkan inflasi telah mencapai rekor tertinggi untuk bulan kesembilan berturut-turut, sehari setelah IMF meminta Sri Lanka untuk mengendalikan harga tinggi dan laju inflasi. 

Kemudian pada 9 Juli Presiden melarikan diri dari kediamannya dengan bantuan pasukan, sesaat sebelum para demonstran menyerbu kompleks itu dan diungsikan ke tempat yang dirahasiakan di lepas pantai.

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe kemudian mendeklarasikan status darurat dalam kapasitasnya sebagai kepala negara interim pada Rabu, 13 Juli 2022, setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke Maladewa di hari yang sama. 

Deklarasi status darurat ini memicu makin banyak aksi protes di Sri Lanka. “Sebagai presiden interim, perdana Menteri telah mendeklarasikan status darurat nasional dan menerapkan jam malam di provinsi barat,” ujar sekretaris pers Wickremesinghe, Dinouk Colombage, di kutip dari laman The Peninsula.

Sebelum melarikan diri, Presiden Rajapaksa sudah bersedia untuk mengundurkan diri, diikuti oleh perdana Menteri Wickremesinghe yang juga bersedia mengundurkan diri setelah terbentuknya pemerintahan interim yang akan berkuasa hingga berakhirnya masa jabatan Presiden di tahun 2024. Pemerintahan interim akan terbentuk melalui pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli mendatang.

Presiden Rajapaksa dikonfirmasi telah mendarat di Maladewa, dan kedatangannya disambut oleh Ketua Parlemen Maladewa, Mohamed Nasheed di Bandara Internasional Velana.

Seusai pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa, Ia akan menjadi presiden Sri Lanka pertama yang tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya. Satu-satunya paralel dalam sejarah Sri Lanka adalah pengunduran diri Perdana Menteri Dudley Senanayake pada Oktober 1953 menyusul hartal - protes massal yang melibatkan aksi mogok dan pembangkangan sipil. 

Krisis saat ini juga melemahkan dinasti Rajapaksa, dan analis politik mengatakan Rajapaksa adalah kekuatan yang dihabiskan dalam politik Sri Lanka, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan.