Kebangkitan konservatisme dan intoleransi terasa sangat meresahkan belakangan ini. Politik identitas yang egois mendapat ruang yang sejatinya tidak pantas dimilikinya dalam demokrasi kita. Perpecahan, permusuhan dan kebencian yang timbul saat ini merupakan kegagalan yang amat fatal dari apa yang diharapkan pendahulu-pendahulu kita. Kemudian, bagaimana kita dapat merajut kembali persatuan dan solidaritas bangsa ini?

Apakah sekadar uluran tangan berdamai setelah riuhnya pesta demokrasi cukup? Apakah kita hanya harus mengandalkan retorika kebangsaan dan Pancasila sebagai usaha menenun kembali ke-Bhineka-an? Apakah panggilan untuk Nasionalisme Baru, suatu bentuk nasionalisme yang toleran dan plural, seperti yang digaungkan Raja Juli Antoni itu cukup?

Mungkin apa yang diinginkan Raja Juli Antoni itu luhur dan mulia. Namun, pertanyaannya sekarang adalah: “Bagaimana kita mampu mencapai Nasionalisme Baru tersebut?” Jika kita tidak meletakkan diskusi ideologis terkait keinginan Bro Toni tersebut, maka Nasionalisme Baru itu mungkin akan dicapai melalui pendekatan yang sentristik, menggabungkan elemen-elemen ideologi Kanan dan Kiri secara pragmatis. Tapi, perlu kah kita akan sentrisme seperti itu?

Bagi penulis, pendekatan sentristik tersebut tidak berarti mencari jalan tengah, suatu dialektika, dari pertentangan ideologi yang ada, melainkan hanya perilaku oportunistik dalam menggalang dukungan politik. Tidak ada yang salah dari berdialektika. Namun, dalam berdialektika itu sendiri kita harus lepas dari oportunisme yang zonder idealisme. Harus ada perspektif yang diambil sebagai landasan mencapai tatanan masyarakat yang diharapkan, yang dalam kasus ini adalah Nasionalisme Baru.

Lalu, bagaimana kita dapat mencapai Nasionalisme Baru seperti yang digagas Bro Toni tersebut? Bagaimana kita mampu membentuk masyarakat yang solidaristis, toleran, adil dan sejahtera dalam konsepsi Nasionalisme Baru itu?

Dibandingkan dengan Maman Suratman yang sibuk dengan Liberalisme-nya atau Aura Asmaradana dengan transendentalisme-nya (lihat: Liberalisme dalam Debat), penulis melihat pemecahan dari keadaan yang masyarakat kita alami kini hanyalah Sosialisme.

Mengapa harus Sosialisme? Apakah penulis berpikir jika masalah sosial kita bisa hilang dengan revolusi atau membentuk negara satu partai atau menegakkan ateisme?

Sosialisme yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah pengertian paling mendasar dari Sosialisme itu sendiri: paham yang menuju pada kepemilikan masyarakat dan kendali secara demokratis atas alat-alat produksi. Dengan kepemilikan bersama dan kendali yang demokratis itulah, maka akan tercipta solidaritas nasional di mana kepentingan umum berada di atas kepentingan individu.

Kemudian, kenapa kita harus menggunakan Sosialisme dalam mencapai solidaritas nasional dan mewujudkan masyarakat Pancasila dalam tatanan Nasionalisme Baru seperti yang diinginkan Bro Toni?

***

“Jika kita hargakan Indonesia Merdeka kita dengan harga demokrasi yang tulen, maka di dalam perjuangan politk kita terhadap dunia isinya itu yang dipertarungkan. Negara Republik Indonesia hanya nama yang kita berikan pada isi yang kita maksudkan dan kehendakkan itu.” – Sutan Syahrir, “Perjuangan Kita” (1945)

Sosialisme dan demokrasi tidak dapat dipisahkan, seperti kata tokoh Partai Sosial Demokrat Jerman, Kurt Schumacher pada 1946: ““Die Demokratie verlangt den Sozialismus und der Sozialismus verlangt die Demokratie” (Demokrasi membutuhkan Sosialisme dan Sosialisme membutuhkan demokrasi).

Tidak bisa keduanya untuk diceraikan. Pelaksanaan demokrasi dalam suatu masyarakat tidak hanya sebatas yang bersifat politik, yakni melalui pemilihan. Masyarakat yang demokratis juga harus melaksanakan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

Tanpa adanya demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial, maka institusi demokrasi politik hanya akan dijalankan kelompok-kelompok pemodal dan oligarki. Alhasil, demokrasi yang dijalankan hanya sebatas nama saja. Ketika jurang yang memisahkan kaya dan miskin semakin melebar dan kaum minoritas ditindas dan dizhalimi oleh mayoritas, maka demokrasi yang berjalan hanya formalitas saja. Di sinilah Sosialisme berperan sebagai suatu etika dan tuntunan moral bagi berjalannya mekanisme demokrasi.

***

Dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, Sosialisme meletakkan kekuatannya pada dua hal, yakni serikat-serikat pekerja dan koperasi-koperasi. Nasionalisasi sejatinya bukan ruh asli Sosialisme karena menciptakan suatu kelas birokrasi dalam negara yang mengatur kendali atas cabang-cabang produksi. Kelas inilah yang berpotensi melakukan perilaku korup dan otoriter dalam pelaksanaan produksi. Hasilnya, negara berganti dari penengah pemodal-pekerja menjadi pelaksana kapitalisme gaya baru.

Sejatinya, demokrasi ekonomi menginginkan suatu kapitalisme yang sehat. Serikat-serikat pekerja berfungsi sebagai pengawas atas berjalannya mekanisme pasar sehingga tercipta win-win solution antara perusahaan dan pekerja. Sementara, koperasi berfungsi menghapuskan eksploitasi ekonomi karena dalam cara kerjanya tiap-tiap anggota yang merupakan pemodal juga sekaligus merupakan pekerja. Sehingga, koperasi mewujudkan suatu pembagian kesejahteraan yang adil dan merata dan tidak terpusat di satu orang saja.

Sedangkan dalam mewujudkan demokrasi sosial, Sosialisme menekankan kita pada pemikiran bahwa manusia tidak hanya harus menekankan pada identitas individual saja, melainkan juga kepada identitas kolektif. Identitas ini sendiri bukan pada dirinya sebagai bagian dari kelompoknya, melainkan pada kesadarannya sebagai seorang manusia. Kemanusiaan yang ditekankan dalam Sosialisme tidak hanya berwujud solidaritas nasional, tapi dalam solidaritas internasional yang melampaui batasan identitas.

Tokoh Partai Buruh Swedia, Olof Palme, dalam pidatonya yang berjudul “Why I am a Democratic Socialist” (1982), menyatakan bahwa dia mendapat panggilan menjadi seorang Sosialis setelah melihat penindasan yang dilakukan rezim Nazi dan Soviet dan kemiskinan dan ketidakadilan yang merajalela di Dunia Ketiga.

Kesadaran Palme bahwa kemanusiaan hanya mampu diwujudkan jika keadilan telah ditegakkan menjadikannya tidak hanya seorang Sosialis, namun juga seorang demokrat. Perilaku kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru.

***

Apa yang terjadi jika Sosialisme zonder demokrasi dan kemanusiaan? Ideologi Hizbut Tahrir, sebagai contoh, menginginkan suatu pembebasan dari tatanan ekonomi Barat yang dianggapkan melumpuhkan peradaban Islam. Namun, pembebasan itu mereka inginkan hanya lewat Kekhalifahan yang totaliter dan diskriminatif terhadap non-Muslim.

Bagi mereka, penindasan atas umat Islam hanya bisa dicapai lewat penindasan lain atas non-Muslim. Dalam gagasan seperti itu, sosialisme tanpa demokrasi dan kemanusiaan hanya akan menjadi kediktatoran baru.

Krisis dalam masyarakat kita terjadi karena kita gagal melaksanakan demokrasi secara utuh. Sentimen anti-minoritas telah menang dalam Pilkada DKI dengan gilang gemilang. Demokrasi yang merupakan pemerintahan atas kekuasaan yang terbanyak telah dimanfaatkan dengan baik hingga berubah jadi tirani mayoritas. Demokrasi yang kini berjalan hanyalah demokrasi politik belaka sementara penindasan baik secara sosial maupun ekonomi masih berjalan.

Kita tidak mungkin untuk mengakhiri penindasan dan kebiadaban yang ada dalam masyarakat melalui individualisme. Hanya Sosialisme yang dijalankan bersama demokrasi yang akan mampu mencapai suatu peradaban demokrasi, yakni demokrasi dijalankan tidak hanya sebatas pemilihan, namun lebih luas maknanya.

Peradaban demokrasi hanya dapat ada ketika tidak ada lagi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat kita. Hanya jika kita dapat mencapainya lah Nasionalisme Baru seperti yang digagas Bro Toni dapat terwujud.