Masih segar dalam ingatan saya, pada bulan Maret setahun yang lalu, kalangan petani kecil di kampung-kampung ramai berdiskusi tentang tanaman porang. Jujur saja, tanaman porang di daerah saya memang termasuk dalam golongan tanaman langka bahkan namanya saja baru didengar. Entah berawal dari apa dan siapa yang datang memperkenalkan tanaman porang ini, yang jelas dalam hitungan detik, porang menjadi viral.

Konon, tanaman yang bernama ilmiah Amorphophallus muelleri ini mempunyai prospek yang sungguh luar biasa karena harganya sangat mahal. Sebagian besar petani semakin merasa ingin tahu tentang tanaman porang yang kemudian diketahui bahwa tanaman porang memang ada dan tumbuh di hutan-hutan sejak dahulu kala sebagai tanaman liar yang oleh orang di kampung saya lazim disebut "keti'e."

Para petani di kampung saya akhirnya tidak tanggung-tanggung berusaha untuk mendapatkan bibitnya dengan cara bertualang. Mereka rela masuk hutan keluar hutan, naik gunung turun lembah untuk mencari bibit porang. Mereka pun berhasil membawa pulang ribuan anakan porang untuk ditanam di ladang mereka dengan cara konvesional.

Pada suatu kesempatan, secara kebetulan, saya dapati sekumpulan orang sedang berbincang-bincang seputar  porang juga, saya kemudian merasa terpanggil untuk memberikan sekeping pikiran tentang hal ini.

Saya mengatakan bahwa, sejak dahulu kala, kita cuma mengenal padi, jagung, sorgum, jewawut dan ubi-ubian. Inilah jenis pangan yang  menghidupkan kita sampai kini.

Apa yang menjadi topik perbincangan kita hari-hari ini, jauh dari konsep kedaulatan pangan. Karena jika berbicara kedaulatan pangan, kita mesti  bicara tentang apa yang bisa kita tanam untuk dimakan dan apa yang kita makan dari apa yang kita tanam hari ini, bukan tentang apa yang ditanam untuk dieksport.

Porang, setelah ditelusuri, ia adalah jenis tanaman umbi-umbian yang sedang menjadi trend dan diminati petani di Provinsi Jawa Timur karena memang punya prospek untuk diekspor ke Jepang, China, dll, untuk dijadikan bahan baku kosmetik dan lain sebagainya. Lantas ditelisik lebih jauh melalui google, seorang pembudidaya porang di desa Bondoasri, kecamatan Rejoso-Nganjuk, ia menuturkan bahwa usaha porang di desanya  dikelola oleh sebuah perusahan yang bergerak di bidang pertanian dengan luasan mencapai 500 ha.

Nah, jika apa yang dituturkan oleh petani di Nganjuk ini benar, maka sangat tidak berdayalah para petani kecil seperti kita karena mahalnya biaya produksi. Sebagai petani kecil,  kita tidak mungkin memiliki perkebunan seluas itu, dan kalaupun bisa, kedaulatan pangan tidak pernah kita rasakan karena ketergantungan kita pada para pemodal.

Untuk menjamin kesejahteraan petani, kita hanya membutuhkan konsep kedaulatan pangan yang tentunya sangat mendukung prinsip penganekaragaman (diversifikasi) pangan sesuai dengan budaya lokal kita.

Konsep kedaulatan pangan (food soverignity) di negara kita muncul pada tahun 1990-an ketika pemerintah merasa kesulitan mempertahankan ketersediaan pangan waktu itu, meskipun pada tahun 1984 presiden Soeharto pernah menciptakan sejarah tentang swasembada beras. Dengan kata lain, capaian swasembada beras ketika itu tidak melalui konsep kedaulatan pangan.

Mengapa? Karena terbukti bahwa tidak lama kemudian Indonesia kembali menginpor beras. Jika swasembada beras suatu negara diartikan bahwa produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional, maka menurut data BPS, di era Presiden Jokowi, tahun 2016 hingga 2018 bangsa kita mengalami swasembada beras karena mengalami surplus alias beras tidak diinpor.

Dengan demikian, kemudian muncul pertanyaan, apakah capaian swasembada beras pada tahun 2016 sampai 2018 itu melalui konsep kedaulatan pangan? Tentu tidak! Karena hari ini beras masih terus diinpor. Lalu mengapa konsep kedaulatan pangan yang ditelorkan ketika itu mengandung niatan sangat mulia, tetapi begitu sulit untuk diterapkan?

"Lantas, apa yang bisa diandalkan petani ladang di Flores Timur dengan kondisi iklim dan tanah seperti ini?" Celetuk salah seorang dari kelompok itu.

"Sorgum kini menjadi alternatif yang sanggup menopang ketahanan pangan kita, saat ini," jawab saya.

Bahwa sorgum dengan nama ilmiah sorghum bicolor (L.) Moench,  telah lama menghilang dari pusaran zaman, kini datang lagi dengan varian baru yang mulai membuktikan diri mampu beradaptasi dengan kondisi iklim kita yang hanya  terdapat tiga bulan basah dan  sembilan bulan kering dan  sanggup memberi hasil tiga kali dalam setahun. Mengusahakan sorgum tidak butuh modal yang besar, cukup diproduksi melalui konsep pertanian lokal dan tidak perlu diekspor, karena selain bernilai gizi tinggi, menurut data di Kementrian Kesehatan, sorgum mengandung nilai gizi yang sangat tinggi, mengandung protein, kalsium, zat besi dan vitamin B1. Selain itu, sorgum merupakan tanaman serba guna yang dapat dimanfaatkan batangnya untuk dijadikan nira dan sirup.

Percakapan porang setahun yang lalu seolah-olah mengkultuskan kapitalis yang jelas-jelas merugikan para petani kecil, baik secara ekonomis, teknis dan budaya. Porang belum tentu hidup dan menghasilkan produksi umbi seperti di Jawa Timur karena kita beda iklim, beda struktur tanah, apalagi kultur pertanian. Begitu pula mengusahakan padi dan jenis pangan lainnya,  belum tentu sanggup menjadikan para petani kecil makmur jika prilaku kapitalisme masih terus menguasai sistim pertanian kita.

Petani di Likotuden, sebuah kampung kecil di Flores Timur, dengan  iklim yang panas menyengat dan keadaan tekstur tanah berbatu-batu, sejak digiatkan menenam sorgum secara masif lima tahun yang lalu, kini telah mengalami kemakmuran yang signifikan, karena mereka sedang memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi lokal yang berkualitas, mengandung nilai gizi dan diterima secara budaya, dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan inilah sebetulnya konsep kedaulatan pangan yang hakiki.

Oleh karena itu, kesejahteraan petani bukan tergantung kepada ke mana komoditi pertanian dipasarkan, tetapi sangat ditentukan  oleh pilihan pola pertanian yang menjunjung tinggi kedaulatan pangan.