Pertama, kita harus sepakat bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini, termasuk seorang pemimpin suatu daerah dan negara, yang ingin tercatat dalam sejarah bahwa pada masa kepemimpinannya sangatlah buruk. Semua orang ingin agar tercatat dalam buku sebagai orang yang pernah sukses memimpin suatu kelompok, daerah, bahkan negara.

Demikian juga dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tanggapan miring netizen yang selama ini menganggap bahwa Gubernur DKI tersebut lebih piawai menata kata daripada menata kota tidaklah sepenuhnya benar. Warga Jakarta pasti melihat, ada sesuatu yang telah dikerjakan oleh Anies. 

Soal membandingkan kinerjanya dengan kinerja Ahok, sah saja. Namun, terus-menerus menjadikan Ahok sebagai pembanding bukanlah hal yang baik mengingat Gubernur sekarang adalah Anies Baswedan.

Setiap gubernur atau pemimpin punya caranya masing-masing untuk memimpin daerahnya. Ahok misalnya, membuat sebuah standar tinggi bagi pemerintahan berikutnya, bagaimana sebenarnya melayani rakyat dengan tulus dan jujur. Anies pun demikian, ia punya standar tersendiri, bagaimana bisa melayani rakyatnya.

Bukan bermaksud membela Anies, karena tulisan ini pun mengkritik program rumah DP 0% yang pernah dia janjikan. Tapi mengajak kita semua untuk bisa memberikan kritik sesuai fakta dan data yang ada!

****

Saya beberapa tahun menjadi konsultan otomotif, atau yang biasa kita kenal dengan Sales mobil atau marketing mobil, adapula yang menyebutnya Wiraniaga. Fokus pekerjaan saya adalah menjual mobil sebanyak mungkin, sesuai target bulanan yang ditetapkan bersama dengan supervisor, kepala cabang, dan perusahaan tempat saya bekerja.

Senjata saya apa? Selain product knowledge tentang barang yang saya jual, serta nilai brand yang saya pasarkan, tentulah promo menarik yang hadir dari perusahaan pembiayaan. Karena, kalau ada customer yang mau beli cash, itu persoalan lain.

Ada program diskon besar, program potongan cicilan, program bunga rendah, dan program balloon payment. Program terakhir yang saya sebutkan di atas pernah ketika itu menjadi hits di kalangan customer yang ingin melakukan pembelian mobil secara kredit, di mana pembeli diberi kemudahan DP serta program cicilan ringan dikarenakan bisa mencicil setengah dari sisa utang terlebih dahulu. Setengah sisanya, bisa lanjut dicicil dengan tenor maksimal 24 bulan lagi, atau bayar cash setelah cicilan periode pertama lunas.

Lalu, apa hubungannya dengan rumah DP 0% era Anies?

Saya memang bukan ahli ekonomi ataupun bankir. Tapi soal hitung-hitungan kredit, saya sedikit paham, karena ia bagian dari bisnis, bukan?

Ada satu program pembiayaan yang begitu menarik perhatian para pembeli saat saya masih bekerja. Yakni, program DP 0%, alias Anda bisa memiliki mobil impian Anda sesegera mungkin tanpa membayar uang muka sama sekali.

Tetapi, apakah program ini semudah yang dibayangkan? Tidak sama sekali. Saat saya mempromosikan program ini, banyak yang tertarik dan berminat memilikinya. Akan tetapi, saat saya menjelaskan program ini secara gamblang, dengan sejuta persyaratannya, banyak yang tidak mampu.

Kenapa tidak mampu? Bukankah tanpa DP?

Dalam bisnis, istilah tidak ada makan siang yang gratis terus berlaku. Tidak ada perusahaan yang beroperasi agar rugi, atau minimal balik modal saja. Setiap perusahaan pasti berbisnis guna memperoleh untung yang sebesar-besarnya.

Memiliki mobil secara kredit tanpa DP memang ada, tapi dengan syarat yang banyak dan ketat. Tidak pernah tercatat dalam blacklist BI riwayat kredit yang bagus, rekening koran yang lebih dari cukup, berpenghasilan tinggi, pekerjaan tetap, dan banyak syarat lainnya sehingga disetujui pihak leasing untuk mengambil program ini.

Cukup sampai di situ? Tentu tidak. Yang namanya tanpa DP, artinya kita harus mencicil harga penuh kendaraan yang kita inginkan. Bunga dan asuransi pun dikalikan dengan harga utuh mobil tersebut. Dengan demikian, angsuran yang akan kita bayarkan pun pastinya makin besar, ditambah tenor yang diberikan pihak leasing maksimal hanya 12 bulan.

Sehingga wajar program DP 0% saat itu tidak untuk masyarakat umum. Bagi saya, yang bisa menikmati program DP 0% ini adalah mereka pemilik usaha besar, bos perusahaan, ataupun pemilik perkebunan kelapa sawit atau perkebunan lainnya. Kalau sebatas pegawai biasa dengan penghasilan 10 juta/bulan pun, akan terasa berat dengan program ini.

***

Pada saat kampanye Pilgub DKI beberapa tahun lalu, Anies-Sandi berjanji akan membangun rumah bagi masyarakat Jakarta dengan program DP 0%. Banyak yang tidak percaya dengan janji itu, karena bagaimana mungkin ada pembiayaan dengan tanpa DP bisa memiliki rumah?

Terlepas dari janji Anies yang akan membangun rumah petak, bukan rumah susun, saya percaya bahwa program DP 0% itu bisa saja dilakukan. Memiliki mobil yang bergerak saja bisa program DP 0%, tentunya rumah yang diam masa tidak bisa? Jikapun customer pada akhirnya tidak bisa nunggak, tidak sulit untuk mengeksekusinya.

Meski, bagi saya, ucapan dan janji Ahok jauh lebih realistis daripada janji kampanye Anies-Sandi, tetapi warga Jakarta punya pandangan lain, dan mungkin tergoda dengan program rumah DP 0% itu, tanpa tahu bagaimana proses pembuatannya, dan lebih memilih Anies-Sandi daripada Ahok-Djarot yang telah nyata kinerjanya.

Dua tahun pemerintahan Anies Baswedan berjalan (satu tahun belakangan tanpa ada Wakil Gubernur), janji kampanye membangun rumah DP 0% itu akhirnya ditepati. Meski akhirnya yang dibangun dalam bentuk rumah susun, bukan rumah petak seperti yang dijanjikan.

Kalaulah warga Jakarta berpikir rasional, pasti kecewa dengan kebohongan itu. Tetapi, warga Jakarta masih bisa bahagia bahwa Rumah DP 0% ini tetap ada. Namun, apakah semua warga Jakarta bisa memilikinya?

Tunggu dulu. Warga Jakarta yang belum memiliki rumah tentunya adalah mereka yang berpenghasilan rendah. Sehingga, perkiraan awal saya bahwa program rumah DP 0% ini jelas tidak masuk akal, karena pastinya masyarakat tersebut akan kesulitan membayar angsuran.

Dan ternyata hal itu benar. Menurut penjelasan dari Pemprov DKI, mereka yang bisa memiliki hunian dengan DP 0% itu adalah mereka golongan menengah ke atas, dengan penghasilan sekitar 4-8 juta/bulan. Apakah hal itu salah? Tidak sama sekali, dan memang seharusnya demikian. 

Tanpa penjelasan seorang akuntan, ahli ekonomi sekalipun, kita tentu dengan mudah paham bahwa dalam sistem perkreditan, makin kecil DP yang dibayarkan, maka akan makin besar angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Apalagi kalau tanpa DP, tentu akan makin besar pula angsurannya.

Tidak ada yang salah dengan persyaratan yang diberikan oleh Pemprov DKI, termasuk Anies Baswedan sebagai Gubernur. Jadi, salahnya di mana?

Warga Jakarta yang salah mencerna janji kampanye Anies, yang menganggap bahwa program itu adalah untuk mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga kesulitan memiliki rumah.

Sebagai gambaran, Anies-Sandi memperoleh 58% suara saat Pilgub DKI kemarin. Artinya, dari 10 juta penduduk Jakarta, ada 5,8 juta pemilih Anies-Sandi. Dan menurut data BPS, ada sekitar 1,3 juta warga Jakarta yang hingga saat ini belum memiliki rumah. 

Seandainya penduduk yang 1,3 juta tersebut adalah pemilih Anies-Sandi, berarti ada 13% warga Jakarta yang berharap bisa ikut program DP 0% tersebut. Tetapi, bagaimana jika mereka yang ada dalam angka 13% tersebut adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan 4-8 juta/bulan?

Pastinya angan-angan memiliki rumah dengan program DP 0% itu sirna sudah. Pihak pengembang pun tidak akan mau rugi dengan meluncurkan program tanpa DP dan angsuran ringan. Sesuatu yang mustahil terjadi dalam dunia bisinis. 

Kesimpulannya, Anies tidak salah meluncurkan program kepemilikan rumah dengan DP 0%. Ia salah jika sejak awal menjanjikan bahwa rumah dan program tersebut diperuntukkan bagi warga Jakarta yang berpenghasilan rendah.

Jadi, apa solusi bagi warga Jakarta yang berpenghasilan rendah?

Kembali mengikuti program yang pernah diterapkan oleh Ahok, dan jangan malu mengakui keunggulan yang pernah Ahok kerjakan untuk DKI, yakni Rusunami. Dengan membayar sewa 300-500 ribu/bulannya, warga Jakarta berpenghasilan rendah bisa tinggal di tempat yang layak dan memiliki kesempatan menabung sehingga nantinya bisa memiliki rumah di lokasi di mana harga tanah tidak semahal di Jakarta.

Semoga, di sisa 3 tahun kepemimpinannya, Anies Baswedan mampu membawa Jakarta lebih baik lagi. Karena Jakarta milik seluruh rakyat Indonesia.