56396_67965.jpg
Foto: Metro Tempo.co
Lingkungan · 5 menit baca

Soal Badan Pengelola Teluk

Dibentuknya Badan Koordinasi Pengelola (BKP) Teluk Jakarta lewat Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No 58/2018 menimbulkan kontroversi. Disinyalir bukan menghentikan reklamasi tapi justru melanjutkannya. Imbasnya, pihak yang menolak reklamasi Teluk Jakarta menilai Pergub tersebut menyesatkan. 

Penulis berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mestinya bukan membentuk BKP lewat Pergub, melainkan mengusulkan ke Presiden Jokowi agar membentuk Badan Nasional Khusus Pengelola Teluk (BNPKT) melalui Peraturan Presiden (Perpres). Pasalnya, Teluk Jakarta melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten.

BNPKT ini kewenangannya bukan hanya menyelesaikan soal reklamasi, melainkan juga tata kelola, pengawasan, dan menyelesaikan permasalahan di Teluk Jakarta. Mulai soal pencemaran, abrasi pantai, kelestarian ekosistem pesisir, keselamatan transportasi perairan, kehidupan nelayan, hingga kasus perampasan pulau.

Pergub 58/2018 membuktikan bahwa Gubernur Anies melanggar janji kampayenya sendiri untuk menghentikan reklamasi. Ia malah membuat aturan yang merujuk pada Keputusan Presiden No 52/1995 yang sejatinya sudah dibatalkan Perpres No 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur dalam pasal 72 ayat (c).

Kekhasan

Teluk merupakan perairan semi tertutup yang memiliki ekosistem, sumber daya alam, dan dinamika oseanografi khas di seluruh dunia. Di Indonesia, teluk nyaris ditemukan di semua pulau besar maupun kecil.

Jika ditelisik, teluk-teluk tersebut di antaranya Teluk Sibolga, T. Semangka dan T. Bayur (Sumatera), T. Pelabuhan Ratu, dan T. Jakarta (Jawa), T. Balikpapan, T. Adang dan T. Apar (Kalimantan), T. Tomini, T. Bone, T. Palu, T. Kendari dan T. Tolo (Sulawesi), T. Ambon (Ambon), T. Cendrawasih, dan T. Wondama (Papua). Semuanya memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah-daerah yang berlokasi di pesisirnya.

Begitu strategis keberadaannya, hingga teluk membutuhkan Badan Pengelola khusus mirip Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Alasannya, pertama, secara biogeofisik, teluk memiliki kekhasan ekosistem maupun sumber dayanya. Kawasan perairan teluk memiliki ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang berperan sebagai penjamin metabolisme alam yang berlangsung di wilayah tersebut.

Selain itu, perairan teluk juga menyimpan sumber daya endemik, baik yang hidup di perairan maupun di ekosistem pesisirnya. Misalnya, teluk Balikpapan ditemukan monyet hidung panjang (owa) dan pesut mahakam yang endemik.

Kedua, kawasan teluk memilik aktivitas beragam dan kerapkali tumpang tindih. Di antaranya, perikanan tangkap dan budidaya, lalu lintas transportasi laut, kepelabuhanan, saluran pipa minyak, pertambangan lepas pantai, aktivitas bisnis, pariwisata, konservasi, hingga kota-kota pantai.

Begitu kompleksnya pemanfataan ruang (space) dan sumber daya (resources) di kawasan teluk hingga masalahnya pun menumpuk. Kita tentu masih ingat kasus pencemaaran teluk Balikpapan akibat kebocoran pipa minyak bawah air yang melintasi perairan tersebut. Akibatnya, menimbulkan kerugian dalam sektor perikanan tangkap, budi daya, matinya biota-biota laut, serta rusaknya ekosistem pesisir.

Ketiga, secara oseanografi, perairan teluk memililki dinamika yang khas sehingga memengaruhi proses-proses biofisik dan biogeokimia yang berlangsung dalam badan airnya. Contohnya, proyek reklamasi, kepelabuhanan, dan kepadatan aktivitas di wilayah upland-nya amat memengaruhi dinamika oseanografinya.

Mulai dari perubahan arah dan kecepatan arus, pasang surut, gelombang, dan munculnya abrasi maupun akresi di wilayah pesisirnya. Akibatnya, mengganggu alur pelayaran.

Belum lagi ditambah pesatnya pembangunan wilayah pesisir juga berimbas pada munculnya sedimentasi yang mengganggu pelayaran, dan menghambat limpasan air dari daratan (run off) maupun lewat sungai-sungai yang bermuara ke teluk. Dampak lanjutannya, di wilayah daratan, mengalami banjir. Kasus banjir yang melanda teluk Kendari tahun 2013 dan medio 2018  jadi fakta empiris. Ini akibat reklamasi yang mempersempit perairan teluk Kendari.

Keempat, teluk juga menjadi “keranjang sampah” buat membuang sampah dan polutan. Pasalnya, semua aktivitas di darat yang melewati aliran sungai-sungai yang bermuara di teluk saat musim hujan menbawa sampah yang langsung masuk ke teluk.

Teluk Jakarta memiliki 13 sungai bermuara di dalamnya bersumber dari DKI, Jabar maupun Banten. Otomatis menyumbang sampah (termasuk plastik) dan bahan pencemar. Ironisnya, pemerintah pusat maupun daerah kurang memikirkan strategi pengelolaan yang mengintegrasikan daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah pesisir (integrated coastal and river basin management).

Mestinya, Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan terkait hal ini dan bukan BKP. Sejak berlakunya UU Pemerintahan Daerah baru  (UU No 23/2014) telah memberi kewenangan provinsi untuk mengelola wilayah laut (termasuk teluk) sejauh 12 mil laut. Mau tidak mau pemerintah provinsi mesti menginisiasi strategi pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Bila sebuah teluk mencakup beberapa provinsi, otomatis level regulasinya mestinya dikeluarkan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Buktinya, ketika pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk Badan Pengelola Teluk Tomini. Kenyataannya tidak berjalan efektif karena tidak memiliki dasar legalitas yang kuat. Karena hanya berlandaskan kesepakatan tiga gubernur (Sulut, Gorontalo dan Sulteng) bukan Perpres.

Kelima, hampir setiap teluk belum memiliki kebijakan pengelolaan dan tata kelola laut hingga pesisirnya yang spesifik khusus di Indonesia. Indonesia baru punya Perpres No 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Nasional (KKN).

Ironisnya lagi, pengambil kebijakan yang terkait visi poros maritim dunia (PMD) pemerintahan Jokowi masih minim menyentuh soal ini. Kementerian Koordinator Maritim (KKP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun juga kurang menyentuh soal ini.

Memang yang diributkan selama ini teluk Jakarta karena megaproyek reklamasi, Tapi mereka lupa, problem teluk di Indonesia bukan cuma reklamasi. Apalagi menemukan punya cetak biru kebijakan dan tata kelola teluk di Indonesia pun nyaris tidak ada.

Badan Khusus

Urgensi pembentukan BNPKT Indonesia yang mirip BNPP adalah keniscayaan sebagai pengejewantahan visi PMD. Pemerintah mestinya mengeluarkan aransemen kelembagaan yang memadai agar teluk-teluk di Indonesia tidak hanya menjadi keranjang sampah dan polutan, melainkan dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi mengenjot ekonomi pesisir dan laut.

Aransemen kelembagaannya, pertama, legalitasnya pada level Perpres sebagai turunan dari UU No 27/2017 dan revisinya UU No 1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K). Kedua, menyusun cetak biru strategi pengelolaan teluk yang mengintegrasikannya dengan ekosistem lainnya misalnya, daerah aliran sungai (DAS). Pasalnya, sebagian besar sungai di Indonesia bermuara ke teluk.

Ketiga, menyusun kelembagaan yang mengatur pemanfaatan ruang (tataruang) dan zonasi wilayah pesisir, laut dan pulau kecil yang ada di suatu teluk. Ketentuan ini merupakan perintah UU PWP3K  No 27/2007 dan revisinya UU No 1/2014. Keempat, menyusun kebijakan kelautan dan pesisir (ocean and coastal policy) khusus teluk dan tata kelola yang baik (governance) yang melibatkan pemangku kepentingan di kawasan teluk.

Kelima, menerapkan reforma agraria pesisir dan pulau kecil yang menjamin hak-hak nelayan tradisional. Hak mereka atas kepemilikan lahan pesisir dan pulau kecil serta hak mengakses sumber dayanya. Hingga terhindar dari tindakan perampasan ruang dan sumber daya (ocean grabbing).

Lewat kehadiran BNPKT, pengelolaan teluk menjadi berkelanjutan dan menjamin hak-hak nelayan. Maka, dari kasus Teluk Jakarta, Gubernur Anies tak perlu mengeluarkan Pergub BKP hanya mengatur soal kelanjutan reklamasi, sementara lainnya dikesampingkan.