Penulis
1 bulan lalu · 1682 view · 4 min baca menit baca · Politik 99115_13970.jpg
Republika Online

Skenario Mematikan Aksi 22 Mei 2019

Saya terkejut ketika membaca Majalah Tempo yang terbit pada 3 Juni 2019. Judul majalah itu adalah Rusuh oleh Siapa. Kontennya mengupas tentang topik kerusuhan Aksi Kedaulatan Rakyat di Jakarta pada 22 Mei 2019.

Betapa tidak mencengangkan ketika aksi tersebut merupakan skenario untuk membuahkan martir. Dahsyatnya lagi, sejumlah tentara dan mantan Jenderal Kopassus terlibat dalam sebuah dramatisasi yang mengancam NKRI.

Soenarko yang sudah pensiun dari jabatan TNI merupakan sang sutradara peristiwa tersebut. Skenario itu sudah dipersiapkan satu minggu sebelum aksi 22 Mei. Dia meminta Heriansyah yang sedang bertugas di Aceh itu untuk menyeludupkan senjata agar sampai ke tangan Soenarko.

Untungnya, polisi berhasil mengamankan senapan panjang dan menangkap Heriansyah selaku anak buah Soenarko. Persis ketika Kapolri Tito Karnavian memperlihatkan senjata itu kepada publik pada saat konferensi pers.

Rupanya, aktor ini mungkin ingin menciptakan reformasi jilid 2? Atau ada nama lain yang sudah dibuat sebagai titisan sejarah baru bagi negara? Sangat tidak pantas jika hanya ketidakadilan hasil pemilu dijadikan dalih kejujuran dan keadilan.

Padahal meski pemilihan sudah selesai, proses hukum tentang pemilu sedang berlanjut di lembaga yudisial, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Kita tunggu saja duel Yusril Ihza Mahendra dengan Bambang Widjojanto.

Tertangkapnya purnawirawan seperti Soenarko dan Kivlan Zen makin memperkeruh dua institusi keamanan negara, yakni TNI dan Polri. Buktinya, Menteri Pertahanan Negara Ryamizard Ryacudu mengaku tidak terlalu yakin atas apa yang sudah diperbuat oleh anak buahnya.

Menurut Rymizard, yang dilakukan oleh Soenarko itu hanya main-main saja. Pernyataan itu membuat upaya Polri merasa direduksi oleh mantan perwira tinggi TNI AD itu. Apakah ada perselisihan antara Polri dan TNI?


Setidaknya tragedi 54 tahun lalu yang dikenal dengan G30S PKI pada 1 Oktober 1960 dijadikan refleksi pembelajaran. Meninggalnya tujuh ABRI (TNI) akibat kondisi angkatan militer yang sudah tidak kondosif lagi.

Hingga kini, tragedi tersebut sulit diungkap siapa sebenarnya dalang aksi kejam itu. Hingga akhirnya berujung pada runtuhnya rezim Orde Lama, yakni Presiden Soekarno.

Mental Soekarno yang dikenal dengan sang revolusioner tidak mampu untuk meredam carut-marutnya situasi bangsa dan negara. Hingga kemudian dia terjatuh sakit. 

Sejumlah pihak menilai bahwa Soekarno sudah tidak sanggup lagi untuk mempimpin negara. Pada akhirnya, dia mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) kepada Soeharto pada 1996.

Atas sumpersemar yang jatuh ke tangan Soeharto, menjadikan momentum bagi dia untuk merebut kekuasan. Tampil heroik dengan modal pengalaman sebagai tentara Angkatan Darat membuat sejumlah tokoh percaya dia layak menggantikan Soekarno. Dia memanfaatkan peluang itu dan sukses menjadi presiden.

Pencapaian Soeharto sebagai Presiden RI ke-2 menjadikan dia pemegang kekuasaan paling lama dalam sejarah berdirinya negara. Dia berhasil menjelma sebagai satu-satunya orang yang mampu mendominasi seluruh elemen masyarakat. Usahanya membuahkan hasil sehingga dia berkuasa selama tiga puluh dua tahun.

Terlalu jumawa dengan kekuasaannya, membuat masyarakat dan para elite gelisah dengan kepemimpinnya. Golkar yang makin membabi buta pada Pemilu 1971 membuat PDIP dan PPP tidak berkutik. Golkar di bawah pimpinan Soeharto mendulang suara yang sangat signifikan.

Kaum nasionalis, modernis, dan tradisionalis bersatu untuk melakukan upaya agar bisa menggulingkan Soeharto. Puncaknya pada 21 Mei 1998, mahasiswa dan masyarakat bersatu untuk melakukan demonstrasi di depan Gedung Nusantara dan di beberapa titik yang menjadi incaran mahasiswa.

Bentrok antara demonstran dan aparat keamanan membuat nyawa mahasiswa menjadi taruhan. Aparat terpaksa melakukan penembakan ke sejumlah mahasiswa. Bahkan, ada beberapa anggota tentara yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Akan tetapi, sampai sekarang tidak ada satu pun yang berhasil mengungkap pelaku kejahatan itu.

Gugurnya mahasiswa dalam peristiwa itu tidak membuat mereka gentar dan putus asa. Manuver mahasiswa yang makin tidak terbendung, hingga bertumpu pada krisis moniter. 

Tokoh cendekiawan seperti Cak Nun, Cak Nur, dan beberapa tokoh lainnya melayangkan surat kepada Soeharto. Mereka meminta agar Soeharto segera mengakhiri kekuasaannya sebagai Presiden.

Atas dasar nasihat melalui surat itu, ditambah lagi dengan gerakan massa membuat dia harus berlapang dada. Di penghujung tragedi itu, reformasi yang menjadi tuntutan utama akhirnya tercapai.

Apakah aksi 22 Mei 2019 sebagai upaya untuk mengulangi kembali sejarah aksi 21 Mei 1998? Sehingga mampu mengganti sang penguasa, yakni Presiden Jokowi? Saya kira ini akan sulit karena problemnya sangat jauh ketika dikaitkan dengan rezim Soeharto.


Masalahnya sekarang hanya ada pada indikasi kecurangan pemilu yang membuat pendukung Prabowo terpaksa melakukan aksi untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi - Ma'ruf.

Sebenarnya, tidak ada rezim otoriter Jokowi apalagi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan lainnya. Jika itu melanggar regulasi pemilu, hal itu tidak hanya terjadi pada konteks Pilpres, tapi juga Pileg.

Namun, saya sangat mengapresiasi atas inisitiatif kubu 02 dalam proses kecurangan pemilu yang diselesaikan di MK. Karena hanya dengan cara itu, kecurangan paslon 01 bisa dibuktikan dan diputuskan di Mahkamah Konstitusi.

Para elite tidak perlu memperkeruh situasi hiruk pikuk hasil pemilu. Apalagi itu melibatkan purnawirawan yang sudah punya pengalaman modal perang. Tentu ini bukan menjadi suatu kebanggaan. Karena kita hanya berani atas pertikaian dengan bangsa sendiri.

Misteri Aksi 22 Mei yang memakan delapan korban tanpa hasil tujuan adalah bukti kekejaman beberapa tokoh yang rakus terhadap kekuasaan. TNI dan Polri harus bersatu untuk mengoordinasi ketegangan masyarakat hanya karena hasil pemilihan.

Keduanya merupakan sang juru kunci, mati dan hidupnya sebuah negara. Akan tetapi, ketika dua lembaga ini terkontaminasi oleh kepentingan jabatan di tataran pemerintahan, maka sebuah negara tidak akan berumur panjang. Label individu mereka adalah sebagai benteng pertahanan, bukan sebagai pelaku kemajuan.

Peradaban sebuah negara dipasrahkan kepada kaum teknokrat dan para pakar. Karena merekalah yang mempunyai bekal keilmuan dan pengetahuan melalui kajian-kajian mendalam. Jika semuanya terlibat dalam konstelasi politik, maka selama itu pula negara akan terusik.

Artikel Terkait