Media sosial tidak dapat lepas dari unggahan-unggahan yang tiba-tiba melejit menjadi trending topic. 

Beberapa waktu yang lalu, muncul unggahan yang cukup menyita perhatian warganet. Seorang siswa yang baru lulus SMA membuat surat terbuka untuk Presiden yang berisi permintaan tolong untuk Presiden agar membayar uang pangkal yang didapatnya hasil mendaftar di ujian mandiri salah satu perguruan tinggi negeri.

Reaksi warganet pun beragam. Ada yang kagum dan mendukung tindakan siswa tersebut, juga ada pula yang menyindir, "seharusnya kalo gak mampu ya gak usah daftar mandiri." Ataupun dengan bijaknya menyarankan yang bersangkutan untuk gap year dan mengambil tes yang disediakan pemerintah.

Pertanyaan yang paling mendasar sering terlintas dalam benak saya, "sebenarnya apakah tindakan siswa tersebut patut atau tidak?" 

Dalam hal ini, tentu kita sadari bahwa pendidikan ialah hak seluruh anak bangsa. Tujuan utama pendidikan, menurut Moh. Hatta, ialah membentuk manusia yang memiliki keinsyafan dan bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat. 

Tentu tidaklah perlu dijelaskan hakikat munculnya pendidikan atau mengapa begitu pentingnya ada pendidikan bagi bangsa. Karena jawaban dari pertanyaan tersebut sudah kita ketahui di tengah majunya perkembangan dunia.

Dalam usaha mengorganisasi pendidikan di Indonesia, Pemerintah telah membuat seperangkat aturan yang mengatur jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. 

Dalam PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah telah menetapkan bahwa rakyat Indonesia minimal mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP atau kita kenal dengan program Wajib Belajar 9 Tahun. Namun melalui Program Indonesia Pintar yang diluncurkan di masa pemerintahan Joko Widodo, Pemerintah mulai mendorong program Wajib Belajar 12 Tahun.

Dari sini telah kita ketahui bahwa Pemerintah baru bisa meng-cover pendidikan rakyat hingga tahap pendidikan menengah. Memang harus kita akui, membentuk program pendidikan tidak boleh asal-asalan. Harus runut dan bertahap. Kehilangan satu pilar saja bisa membuat pendidikan Indonesia di bangun di atas fondasi yang rapuh.

Atas kondisi faktual itulah tentu masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa mengenyam bangku pendidikan tinggi adalah suatu hal yang mewah dan tidak bisa dimiliki semua orang. Padahal untuk mendorong perubahan yang lebih baik untuk Indonesia haruslah lewat jalur pendidikan. 

Namun, seiring berjalannya waktu, tentu harus kita apresiasi bahwa tingkat pendaftar pada tes untuk masuk perguruan tinggi makin meningkat. Ini menandakan bahwa pendidikan bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, melainkan menjadi kebutuhan primer.

Bahkan persaingan sosial pun mulai dirasakan, seperti adanya pemeringkatan universitas dalam skala nasional dan internasional. Kampus berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya sehingga lebih menarik perhatian calon mahasiswa. 

Tentu disadari, persaingan seperti itu juga mendongkrak biaya yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas. Padahal anggaran yang digelontorkan pemerintah masih berfokus pada pemerataan wajib belajar 12 tahun. Sehingga dana untuk pendidikan tinggi dialokasikan lebih sedikit. 

(Penulis mendapat informasi tersebut setelah sempat mengikuti audiensi dengan Menristekdikti di Kampus Unpad Dipatiukur pada 2 Mei 2018 bersama BEM se-Unpad)

Pemerintah mendorong kampus untuk lebih kreatif dalam mencari dana. Pemerintah membentuk kebijakan PTN Badan Hukum yang merupakan lanjutan dari PTNBHMN yang sebelumnya sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. 

Kampus-kampus besar seperti UI, ITB, UGM, Undip, Unpad didorong menjadi PTN Badan Hukum yang memberikan otonomi pada kampus untuk mencari dana. Misalnya lewat kerja sama dengan perusahaan swasta, komersialisasi penelitian, hingga seleksi mandiri.

Seleksi mandiri sebagai salah satu "wewenang khusus" perguruan tinggi negeri telah menjadi momok menakutkan. Pasalnya, Menristekdikti melalui peraturannya memperbolehkan adanya jalur mandiri dengan presentase maksimal 30%.

Ekspetasi besar calon mahasiswa akan kampus turut membuat calon mahasiswa mengejar impiannya hingga mengikuti jalan terakhir, yaitu seleksi mandiri. 

Salahkah? Tentu tidak. Karena hemat penulis, hak untuk mengenyam pendidikan merupakan hak asasi yang diakui konstitusi. Hak mengenyam pendidikan tidak melihat siapa yang kuat membayar, karena pendidikan merupakan anugerah yang harus dirasakan setiap insan.

Tentu hal ini menjadi dilematis di mana kondisi faktual pendidikan tinggi di Indonesia yang belum ter-cover sepenuhnya padahal biaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sangat besar dengan kondisi ideal di mana seharusnya pendidikan dapat diakses semua golongan. 

Selama ini, titik temunya ialah pemerintah melalui instrumen hukumnya menginstruksikan agar biaya pendidikan seperti UKT dan Uang Pangkal harus memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Dalam hal ini, menurut penulis, apa yang dilakukan Siti dalam menulis surat terbuka yang meminta Presiden untuk membayar uang pangkalnya karena tidak mampu harusnya menjadi kritik bagi pemerintah untuk memaksimalkan kuota pada jalur tes yang lain seperti SNMPTN atau SBMPTN. 

Hal ini juga merupakan kritik bagi perguruan tinggi negeri untuk konsisten mematuhi instruksi memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa dalam memberi "tarif pendidikan". 

Penulis melihat--di kampus sendiri--bahwa masih ada inkonsistensi dalam memberlakukan tarif pendidikan. Seperti UKT pukul rata di golongan tertinggi untuk beberapa program studi, sampai uang pangkal yang terhitung "fantastis" jumlahnya.

Masalah patut atau tidak, toh presiden milik semua orang, bukan? Tidak hanya milik segelintir golongan atau elite belaka. Lagi pula, mekanisme surat terbuka juga penulis yakini merupakan cara yang etis untuk menyampaikan keresahan. 

Presiden harus memastikan keadilan dalam pendidikan tinggi berjalan. Bukan harus membayarkan uang pangkal calon mahasiswa yang tidak mampu, tapi sampai pada tahap menghapus kebijakan uang pangkal.