Pandaftaran Peserta Didik Baru atau PPDB tahun ini menuai banyak polemik di masyarakat. Problematikanya bukan dari jalur-jalur yang disediakan. Tetapi lebih pada regulasi yang direalisasikan tanpa ada sosialisasi yang merata.

Regulasi tersebut ialah terkait tentang kualifikasi  PPDB yang ditentukan berdasarkan umur. Kebijakan ini memicu banyak keresahan orang tua murid yang takut kalau anaknya tidak dapat bersekolah pada tahun ajaran 2020/2021.

Dilansir dari Kompas.com, sejumlah orang tua yang tergabung dalam Forum Orang Tua Murid (FOTM) menyatakan keberatan atas proses seleksi jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di DKI Jakarta.

Dewi Julia selaku juru bicara FOTM menyatakan bahwa kebijakan ini tidak adil karena siswa diseleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda. Padahal sebelum-sebelumnya, jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta yang dekat dengan sekolah.

“Zonasi itu sesuai dengan namanya. Harusnya zona, ya jadi jarak. Karena dengan semangat, upaya kemacetan di Jakarta ini bisa ditekan. Kalau kita bicara, awal adanya zonasi itu adalah supaya siswa dekat dengan rumahnya begitu. Tapi ternyata ditahun ini zonasi itu sama dengan umur dari usia tertua. Itu yang menurut kami tidak masuk akal,” ucap Dewi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2020) malam.

Ketidakadilan ini juga terlihat pada proses penyeleksian. Pasalnya, Siswa-siswa muda yang sudah memenuhi syarat dalam jalur zonasi akan tersinggirkan dengan siswa yang usianya jauh lebih tua.

“Anak-anak yang sekolahnya deket dengan rumah belum tentu bisa di tempat tersebut apabila umurnya masih muda. Jadi mereka kalah sama anak-anak yang usianya sudah tua. Karena semakin tua, maka dia punya prioritas yang lebih. Menurut kami kondisi seperti itu tidak adil," jelas Dewi.

Menanggapi polemik yang terjadi pada masa PPDB ini, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefulloh Hidayat mengungkapkan, Pemprov DKI hanya mengikuti aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Aturan yang dimaksud adalah PermendikbudNo. 17/2017 dan PermendikbudNo. 44/2019 yang menyatakan bahwa persyaratan calon peserta didik baru kelas satu berusia tujuh hingga 12 tahun, atau paling rendah enam tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Untuk SMP berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan, dan untuk jenjang SMA/SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Poin utama peraturan tersebut terletak pada Pasal 25 Ayat 2 yang mengatakan bahwa jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir yaitu menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Artinya, proses seleksi berdasarkan umur merupakan pertimbangan kedua jika kualifikasi utama berdasarkan jarak telah penuh kuotanya. Sehingga pengukuran jarak dari rumah ke sekolah tetap menjadi pertimbangan prioritas.

Dilansir dari republika.co.id, Hamid Muhammad, selaku Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan PPDB berdasarkan usia sebenarnya sudah sesuai dengan aturan Kemendikbud.

“Masalah usia yang menjadi salah satu pertimbangan PPDB di DKI Jakarta sebenarnya sudah lama, namun baru diterapkan di DKI Jakarta mulai tahun ini,” Ujar Hamid di Jakarta, Selasa (23/6).

Problematika dan Dampak PPDB Berdasarkan Umur

Jika dilihat berdasarkan fenomena tersebut, ada beberapa poin yang menjadi masalah pokok kenapa kebijakan ini menjadi polemik hingga sekarang.

Pertama, Kurangnya Sosialisasi Terkait Kebijakan ini.

Kebanyakan orang tua hanya tau bahwa pelaksanaan dan persyaratan PPDB dari tahun ke tahun itu sama, yakni seleksi berdasarkan nilai. Sehingga ketika ada kebijakan baru, orang tua banyak yang syok dan tidak terima dengan kebijakan tersebut. Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama yang menyebabkan miss communication antara pemerintah, sekolah, dan orang tua.

Kedua, Adanya unsur ketidakadilan.

Premis ini penulis buat berdasarkan pernyataan beberapa orang tua murid yang menolak kebijakan tersebut. Jika suatu instansi memprioritaskan siswa yang berumur tua, lantas bagaimana dengan siswa-siswa berusia muda yang kompeten dan mampu bersaing dengan siswa yang berumur tua?

Menurut penulis, indikator kesiapan siswa tidak hanya diukur berdasarkan umur, tetapi dari faktor lain, misalnya kognitif, psikis, dan juga sosialnya. 

Dikutip dari artikel jurnal yang ditulis oleh Lely Ika Mariyati, ada beberapa indikator yang mempengaruhi kesiapan anak masuk sekolah, yaitu kesehatan fisik, usia, tingkat kecerdasan, stimutasi, motivasi, keturunan, lingkungan, kematangan tubuh dan otak. Jadi, usia bukanlah satu-satunya penentu kesiapan anak masuk sekolah. Harus ada faktor lain yang ikut mengiringinya.

Ketiga, Menyiapkan Dana Lebih Untuk Sekolah Swasta

Bagaimanapun, setiap orang tua menginginkan agar anaknya bisa bersekolah di lembaga pendidikan negeri. Selain karena fasilitas, ekonomi pun menjadi faktor utama kenapa sekolah negeri menjadi pilihan.

Di sekolah negeri segala bentuk biaya itu gratis dan ditanggung oleh negara. Sementara di sekolah swasta segala sesuatunya itu ditanggung sendiri. Orang tua harus bayar uang bulanan sekolah, bayar uang ulangan, dan sebagainya. Itu artinya akan ada biaya pengeluaran tambahan jika anak tetap dipaksakan sekolah di lembaga swasta.

Jika melihat pada masyarakat Indonesia yang mayoritasnya ekonomi tingkat bawah, hal ini sungguh akan memberatkan orang tua murid. Terlebih pada masa-masa sulit pandemik seperti sekarang.

Keempat, Siswa Mau Tidak Mau Harus Vakum Untuk Sementara.

Jika boleh dikatakan, masalah keempat ini merupakan mimpi buruk bagi setiap orang tua. Pasalnya, tidak ada orang tua yang mau anaknya untuk tidak sekolah. Bukan hanya itu, anak-anak artinya juga harus belajar dari nol lagi untuk bisa beradaptasi dan mengejar ketertinggalannya karena tidak sekolah 1 tahun.

Lagi pula, bukankah vakum 1 tahun sama saja seperti tinggal kelas? Secara tidak sadar dia harus tertinggal satu kelas diantara teman-teman yang sudah berada satu tingkat di atasnya. Hal ini tentu mempengaruhi kondisi psikologis anak yang mana sedang semangat-semangatnya belajar dan bersaing dibangku pendidikan.

 Problematika-problematika tersebut seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi. Permasalahannya bukan siapa yang benar atau yang salah. Bukan juga pada kebijakan yang sudah sesuai aturan atau belum. Tapi pada keterjalinan komunikasi dan sosialisasi yang sinergi, antara masyarakat, pihak sekolah, dan juga pemerintah.