Anak-anak Indonesia diuji layaknya kelinci percobaan. Dijejalkan berbagai macam sistem pendidikan, namun hanya menghasilkan berbagai kegagalan.

Apakah mutu pendidikan yang tinggi hanya menjadi mimpi tak tergapai bagi Indonesia? 

Saat pembangunan pendidikan menumbangkan keadilan, ada anak-anak bangsa yang menjadi korban. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan.

Tetapi melihat keadaan sekarang, mau ke mana lagi kita bertopang? 

Sistem Baru, Masalah Baru

Telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan pendidikan di Indonesia. Perbaikan kurikulum terus dilakukan untuk menyesuaikan kompetensi siswa dengan tuntutan kemajuan zaman. 

Namun, beberapa bulan yang lalu, dunia pendidikan kita menghadapi persoalan yang rumit, yaitu diterapkannya sistem zonasi. Penulis kembali mengangkat topik ini untuk mengupas berbagai masalah yang timbul dan menunjukkan bahwa sistem ini jauh dari apa yang diharapkan.

Sistem zonasi merupakan sistem yang bertujuan untuk meratakan kualitas pendidikan Indonesia dan melakukan pendekatan antara sekolah dan masyarakat. 

Sistem ini sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia selama 2 tahun belakangan. Pada tahun pertama, kuota sistem zonasi sangat kecil, mungkin hanya bisa menampung belasan siswa dengan ketentuan radius yang juga sangat dekat. Namun, pada tahun 2019, persentase dinaikkan menjadi 90%. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat

Pandangan penulis kontra dengan diadakannya sistem zonasi. Bahkan rasanya bapak presiden kita, Joko Widodo, berada pada pihak yang sama dengan penulis. Mendengar banyak keluhan dan huru-hara dari masyarakat, beliau memerintahkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, untuk mengevaluasi kebijakan zonasi. 

Akhirnya, pada tanggal 21 Juni 2019, Kemendikbud mengirim surat edaran yang ditujukan pada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia bahwa kuota siswa yang diterima jalur zonasi berubah menjadi 80% dan kuota jalur prestasi ditambah dari 5% menjadi 15%.

Penulis merasa sedikit puas dengan perubahan tersebut. Namun, tetaplah angka 80% bukan angka yang rendah. Peserta didik jalur zonasi masih mendominasi peserta didik jalur yang lain, dan akibat negatif dari sistem zonasi pun tetap tak terhindar.

Pertama, sistem zonasi membuat para siswa meremehkan pembelajaran, khususnya Ujian Nasional. Mereka menganggap bahwa nilai mereka akan berujung pada kesia-siaan, sebab yang terpenting adalah jarak rumah dengan sekolah. 

Di Indonesia, sebagaimana tercantum di Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, mutu hasil proses pembelajaran secara nasional diukur dengan Ujian Nasional yang diselenggarakan di berbagai jenjang pendidikan. Namun, apa hasilnya? Tidak sedikit siswa memperoleh nilai ujian nasional di bawah 30,00. Bahkan ada yang mendapat di bawah 20,00.

Kedua, jika tujuan awal pemerintah adalah meratakan kualitas pendidikan di Indonesia, penulis merasa pemerintah gagal dalam hal tersebut. Hal yang terjadi justru adanya penurunan drastis terhadap kualitas siswa-siswi Indonesia. 

Sistem ini memang menggerus kasta sekolah favorit, tetapi ada mental para siswa yang juga ikut terdegradasi. Sekarang mereka merasa yakin akan lolos menjadi siswa baru karena mengandalkan jarak dan tanpa harus melewati proses belajar dan usaha yang keras.

Ketiga, pemerintah ingin menegakkan keadilan, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak siswa-siswi berprestasi tidak mendapatkan sekolah impian mereka karena terhalang oleh jarak.

Selain itu, beberapa rumah anak jauh dari sekolah negeri mana pun sehingga mengharuskan mereka mendaftar ke sekolah swasta, di mana secara biaya biasanya lebih tinggi dari sekolah negeri.

Keempat, sistem ini memicu banyaknya penggunaan SKTM palsu. Siasat miskinisasi banyak digunakan para orang tua untuk menutupi rendahnya nilai akademis siswa. Siswa yang memiliki nilai tinggi harus mengalah dan memberi kesempatan kepada siswa yang berstatus SKTM gadungan.

Selanjutnya, karena memaksakan harus berdasarkan zonasi, ada sekolah yang terlalu penuh, ada juga yang kekurangan murid. Sekolah yang terlalu penuh tidak bisa mengurangi atau membatasi jumlah muridnya. Sedangkan sekolah yang kekurangan, siswa tidak dapat mengisi bangku kosong di sekolah tersebut.

Opini penulis bukan hanya omong kosong belaka, tetapi hal ini didukung oleh hasil survei lembaga Student Research Center (SRC) Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa 73,4% dari 389 responden tidak setuju dengan diadakannya sistem zonasi dengan alasan penolakan seperti tidak bisa masuk ke sekolah yang diharapkan, fasilitas sekolah belum merata, dan penerapan zonasi PPDB 2019 yang terkesan mendadak.

Tugas untuk Menteri Baru

Untuk itu, kiranya segala kekurangan sistem zonasi ini menjadi pertimbangan bagi pihak pemerintah, khususnya menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru, yaitu Nadiem Makarim, untuk menerapkan sistem yang lebih baik lagi di tahun berikutnya. 

Pemerintah perlu mengonstruksi ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih sederhana dan fokus dengan klausul-klausul yang lebih konkret serta indikator-indikator yang jelas. Pemerintah bisa menurunkan persentase kuota untuk jalur zonasi, dan membuatnya seimbang dengan kuota jalur lain.

Juga, daripada mengubah sistem secara keseluruhan, ada baiknya pemerintah memfokuskan dan meratakan dahulu hal-hal seperti pembinaan dan peningkatan profesonalitas guru, yang kemudian dilakukan penyebaran. Semua akan percuma jika para guru tidak memiliki persamaan dalam profesionalitas dan hanya menumpuk pada sekolah tertentu. Sistem zonasi ini tidak akan berjalan, dan ketidakmerataan masih ada.

Selain itu, perlunya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana: renovasi sekolah, ruang kelas, revitalisasi sekolah, pengadaan sarana laboratorium, pengadaan sarana TIK, dan sarana lain untuk meningkatkan layanan pembelajaran. 

Tak kalah pentingnya, berbagai peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan berbagai aturan lain tentang pengelolaan sekolah dan peningkatan proses pembelajaran juga perlu ditegaskan. 

Terakhir, diperlukannya penetapan standar jumlah siswa dalam satu kelas, agar kegiatan belajar dan mengajar menjadi efektif dan menghasilkan nilai yang mencermikan kompetensi nyata.

Seperti yang diharapkan oleh presiden Joko Widodo, kiranya Nadiem Makarim lihai dalam melihat peluang dan meracik solusi permasalahan di lingkungannya. Ia bisa memperkuat dan meningkatkan dunia pendidikan dengan hal yang ia kuasai, misalnya teknologi dan digitalisasi.