Menarik memperbincangkan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang sudah diterapkan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

Namun, di kalangan masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait sistem zonasi yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia ini. Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru bagi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) untuk mengembangkan kemajuan pendidikan sesuai wilayah yang ada.

Memang pendidikan sesuai diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kehadiran sistem zonasi terhadap peserta didik membuat kegaduhan pendidikan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Bagi peserta didik yang ingin melanjutkan sekolah di SMP dan SMA, dengan adanya sistem zonasi, sangat membatasi kemampuan atau kebebasan dalam menunjang pendidikan yang diharapkan. Ini membuat peserta didik sangat dirugikan, karena mereka yang berprestasi atau mendapatkan nilai ujian nasional yang maksimal tidak berguna jika sistem zonasi menjadi patokan dalam menerima peserta didik di sekolah.

Kebijakan sistem zonasi ini membuat kemarahan orang tua peserta didik dengan melakukan aksi protes masyarakat Yogyakarta sebagai bentuk penolakan. Aksi tersebut dengan tuntutan yang disampaikan Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, karena memang mendadaknya sosialisasi petunjuk teknis, kurangnya penghargaan terhadap peserta calon siswa, serta ketidakadilan dalam pembagiaan zonasi.

Aksi penolakan sistem zonasi PPDB bukan hanya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi di Kota Surabaya juga, ratusan orang tua calon siswa melakukan aksi. Orang tua siswa yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak SMP (KOMPAK) sangat antusias menyuarakan hak-hak anaknya dalam mendapatkan sekolah yang berfavorit.

Jika melihat Peraturan Menteri No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK. Di dalam pasal 2 ayat 1 PPDB dilakukan berdasarkan; a. Non-diskriminatif, b. Objektif, c. Transparan, d. Akuntabel, dan e. Berkeadilan. Dan ayat 2 non-diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Sedangkan pasal 3 peraturan menteri ini bertujuan untuk: a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, b. Digunakan sebagai pedoman bagi: 1. Kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya, dan 2. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Bagi orang tua peserta didik sangat mengecewakan atas sistem zonasi PPDB seperti ini, membuat anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang berfavorit. Memang Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan evaluasi mengenai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi PPDB ini.

Mengenai revisi Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru sudah dalam tahap proses Ujar Inspektur Jenderal Kemendikbud

Sangat fundamental dalam mengevaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB, baik tingkat skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Untuk keberlangsungan pendidikan yang tepat dalam meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa.

Saya mengutif perkataan Eko Prasetyo dalam bukunya Bangkitlah Mahasiswa.

Pendidikan negeri ini berkiblat ke Barat 
Di sana anak-anak memang disiapkan 
Untuk menjadi alat dari industri
Dan industri mereka berjalan tanpa berhenti 
Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? 
Kita hanya jadi alat birokrasi!
Dan birokrasi menjadi berlebihan 
Tanpa kegunaan-
Menjadi benalu di lahan

Mengapa harus kita terimah hidup begini?
Seseorang berhak diberi ijasah dokter, 
Dianggap sebagai orang terpelajar, 
Tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan
Dan bila ada tirani merajalela 
Ia diam tak bicara,

Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja
Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum 
Dianggap sebagai bendera-bendera upcara
Sementara hukum dikhianati berulang kali 
Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi
Dianggap bunga plastik
Sementara dan kebangkrutan dan banyak korupsi.

Dalam perkataan Eko Prasetyo ini sangat memberikan tamparan keras, terutama pelaksanaan sistem zonasi di sekolah sangat mencekik keinginan calon peserta didik untuk mendapatkan sekolah yang berkualitas. 

Orang tua siswa menaruh harapan besar terhadap menteri pendidikan dan kebudayaan agar melakukan evalusi secepatnya. Supaya persoalan pendidikan bisa diselesaikan dengan tepat dan cepat, karena kehadiran sistem zonasi sangat menghambat keinginan dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Jika melihat manfaat sistem zonasi tersebut lebih mudah dalam menyikapi persoalan-persoalan pendidikan di akar rumput secara mendetail. Karena setiap permasalahan yang ada dalam pendidikan pasti akan diselesaikan dengan adil, dan diharapkan akan lebih mudah untuk mengatasinya.

Tapi realitas yang terjadi sekarang menjadi polemik di kalangan orang tua siswa, bagi calon siswa baru sangat mengingikan pendidikan yang berkualitas, seperti pengajaran dan fasilitas yang memadai dalam melakukan transformasi ilmu pengetahuan. Agar mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga keberadaan pendidikan sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat.