4 minggu lalu · 766 view · 3 min baca menit baca · Pendidikan 18438_87812.jpg
Foto: CNN Indonesia

Sistem Zonasi dan Mentalitas Favoritisme Sekolah

Permendikbud No. 51 Tahun 2018 memgenai PPDB dengan sistem zonasi menuai kecaman dari beberapa pihak. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa sistem PPDB berdasarkan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Namun kasus di lapangan, ada siswa A yang nilai UN-nya tinggi tidak dapat bersekolah di sekolah yang mereka idamkan hanya karena letak geografis rumah mereka jauh dari sekolah yang dituju. Di lain sisi, ada siswa B yang mohon maaf mendapat nilai UN kecil namun jarak rumah dengan sekolah yang dituju dekat maka ia bisa bersekolah di sekolah idaman tersebut.

Kasus di atas berlawanan dengan prinsip berkeadilan bagi siswa A sebab tentunya di balik perolehan nilai UN yang tinggi ada pengorbanan dan usaha di baliknya. Namun ia mengalami diskriminasi geografis, sehingga muncul paradigma "Tidak usah repot-repot belajar sebab faktor geografislah yang akan menentukan di mana kamu sekolah." 

Hal demikian tentunya memengaruhi mental belajar siswa. Meskipun pada dasarnya menentukan atau tidaknya nilai UN pada penerimaan siswa baru, kewajiban siswa tetaplah belajar dan salah satu tujuan akhirnya adalah nilai.

Tentunya di balik suatu peraturan baru ada alasan di baliknya, termasuk juga Permendikbud No. 51 Tahun 3018. Para pemangku kekuasaan di bidang pendidikan sudah barang tentu telah mempertimbangkan banyak aspirasi dari masyarakat sebelum diterbitkannya aturan zonasi tersebut. Tentunya pemerintah juga menginginkan pemerataan kualitas sekolah dengan berupaya menghilangkan favoritisme sekolah. 

Namun begitu, mentalitas favoritisme sekolah di masyarakat tidaklah mudah untuk diubah. Pelabelan sekolah favorit memang mengacu pada beberapa indikator. 


Sekolah dengan sarana dan prasarana lengkap dianggap mampu menjadi faktor penting untuk perkembangan minat dan bakat siswa. Selain itu, tenaga pendidik yang berkualitas juga memberikan motivasi belajar tersendiri bagi siswa, juga dalam kemudahan kegiatan belajar dan mengajar. Kualitas lulusan yang sukses juga menjadi salah satu faktor pelabelan sekolah favorit.

Menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melakukan penyetaraan kualitas sekolah pada masing-masing daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan persebaran tenaga pendidik yang berkompetensi pada setiap sekolah. 

Selain itu, pemerintah juga hendaknya melakukan pemerataan kelengkapan fasilitas pada masing-masing sekolah guna mendukung siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya di mana pun ia bersekolah. Sehingga masyarakat akan mulai menaruh kepercayaan pada sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit tersebut.

Selain penghapusan favoritisme sekolah, banyak sisi positif dari penerapan sistem zonasi pada PPDB. Siswa dapat menghemat waktu dan ongkos tempuh menuju sekolah jika ia bersekolah di sekolah yang jaraknya dekat. Sekolah-sekolah yang awalnya kurang diminati pun akhirnya mampu bersaing dengan sekolah yang tadinya berlabel favorit karena memiliki siswa-siswi yang juga berprestasi.

Namun pemerintah tak boleh juga mengabaikan mereka yang merasa dirugikan akibat dari diskriminasi geografis. Mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang aspirasinya perlu didengarkan. 

Pemerintah memberikan pembagian kuota sebanyak 90% dari daya tampung sekolah untuk jalur zonasi. Sementara itu, 5% untuk jalur prestasi dan sisanya untuk jalur perpindahan orang tua.

Jika daya tampung peserta didik baru suatu sekolah sebanyak 300 siswa, maka 270 di antaranya diterima melalui zonasi.

Persyaratan penggunaan alamat di kartu keluarga juga menjadi celah bagi pihak yang menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk keperluan anaknya agar diterima di sekolah yang dituju. Sebagai contoh, seorang siswa yang hendak melanjutkan sekolahnya di sekolah yang jaraknya jauh, mereka bisa menumpang alamat KK yang rumahnya dekat dengan sekolah tersebut. Hal seperti ini juga perlu diperbaiki di kemudian hari.

Pemandangan antrean mengular terlihat di beberapa sekolah. Beberapa di antaranya juga berlangsung kisruh seperti di Depok. Bahkan ada yang rela menunggu sedari subuh. Mereka mengira siapa cepat dia dapat. 

Tentu saja hal demikian juga berangkat dari aturan yang ada seperti yang tertera pada petunjuk teknis PPDB Jawa Barat Nomor 422.1/9121-set.disdik yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019 yang pada bagian seleksi PPDB SMA poin 5 menyebutkan bahwa:


"Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak sama, maka dilakukan seleksi selanjutnya dengan urutan prioritas adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal." 

Tentu saja hal tersebut memicu terjadinya kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Apalagi tedapat perbedaan dari aturan yang diterapkan pemerintah dari tahun sebelumnya.

Jika pemerintah tetap ingin berjuang dengan PPDB sistem zonasi, tentunya perlu adanya sosialisasi terstruktur sehingga masyarakat pun akan memahaminya. Tak hanya pemerintah, orang tua dari siswa pun hendaknya memberikan arahan pada putra dan putrinya mengenai sistem zonasi agar mereka pun tidak terlalu berambisi pada suatu sekolah yang berlabel favorit sebab pada hakikatnya semua sekolah memiliki tujuan yang sama baiknya, bergantung pada cara kita menyikapinya.

Pemerintah harus konsisten pada aturan yang telah dibuat dengan tidak mengabaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun juga tidak berbenturan dengan Hak Konvensi Anak.

Artikel Terkait