Pemilihan Umum atau yang dikenal dengan Pemilu merupakan sarana bagi rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya dalam mengisi jabatan politik baik eksekutif maupun legislatif. 

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu merupakan sebuah proses akumulasi kehendak rakyat dengan menggunakan cara-cara yang diyakini aman dan damai. Dengan kata lain, bagi negara yang mengaku dirinya berpaham demokrasi, Pemilu merupakan suatu tradisi wajib yang harus dilaksanakan sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Pemilu juga bisa dikatakan sebagai wujud demokrasi prosedural walaupun wujud substansialnya masih relatif berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi apakah dilakukan secara jujur dan adil dan apakah masyarakat memilih wakilnya sudah berdasarkan kerelaan, sadar, dan rasional.

Menurut sejarahnya, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 kali dari tahun 1955 hingga 2019 di mana selalu berpedoman pada asas langsung, umum bebas, dan rahasia (Luber). Kemudian pada era reformasi, istilahnya berkembang menjadi jujur dan adil (Jurdil).

Pada awalnya, Pemilu Indonesia menganut sistem tertutup. Artinya, suara rakyat sepenuhnya diserahkan kepada proses di dalam partai politik untuk memilih orang-orang yang dinilai mempunyai kecakapan untuk duduk di eksekutif dan parlemen. Sistem tertutup ini berlangsung sejak tahun 1955 hingga 1999 lalu pada tahun 2004 beralih ke sistem terbuka di mana masyarakat dapat memilih calonnya langsung tanpa perantara partai politik.

Menurut kalkulasi ekonomi, Pemilu bersistem tertutup diyakini dapat menekan biaya pemilihan yang cukup tinggi seperti yang telah terjadi di Pemilu 2004 yang menghabiskan biaya sebesar Rp4,45 triliun. Angka tersebut dimaksimalkan dengan bantuan dari United Nations Development Programs (UNDP) sebesar 32,367 juta dollar AS (± Rp.4,85 triliun) sehingga total ± Rp.9,3 triliun sebuah hasil yang fantastis.

Di Pemilu 2009, biaya yang dihabiskan jauh lebih “gemuk”, yakni mencapai Rp47,9 triliun naik selisih Rp38,6 triliun atau hampir 400 persen. Sementara di Pemilu 2014 mengalami penurunan menjadi Rp15,62 triliun dan terakhir di Pemilu 2019 angkanya menjadi Rp25,59 triliun naik 61 persen dari Pemilu sebelumnya. 

Secara politik, Pemilu sistem terbuka pun berpotensi mereduksi peran partai yang tergerus akibat individual center politic, di mana masyarakat memilih bukan berdasarkan ideologi partai politik namun dipengaruhi oleh faktor ketenaran individual calon yang memberi peluang bagi orang-orang di luar partai, khususnya yang bermodal besar untuk memenangkan pemilihan.

Hal ini tentu tidak sehat dalam regenerasi kepemimpinan partai politik di mana orang-orang yang berintegritas dan telah berjuang membesarkan nama partai tergerus oleh "kutu loncat" dengan "bermahar" besar.

Praktik-praktik tersebut akhirnya menjadi hal yang lumrah di mana kaum Businessmen menduduki jabatan politik di Indonesia, batas penguasa dan pengusaha makin tipis, lembaga legislatif makin disesaki oleh para pebisnis yang pada gilirannya akan menciptakan praktik-praktik oligarki dan bisnis kroni.

Selain permasalahan di atas, pada konteks Pemilu 2019 yang lalu, sejumlah catatan penting ditemukan. Yang paling disorot adalah tentang banyaknya penyelenggara meninggal dunia di tingkat panitia Ad Hoc.

Data terakhir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa sebanyak 412 dilaporkan meninggal dunia dan 3658 orang sakit sehingga jika ditotalkan jumlahnya mencapai 4070 orang. Penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ketua KPU Arief Budiman menduga, banyaknya panitia Ad Hoc meninggal dunia disebabkan karena faktor kelelahan. Namun menurut Dewan Pakar Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) M. Naseer disertai dengan diagnosa para ahli saraf, kelelahan bukan merupakan faktor utama namun sebagai faktor pemicu.

Faktor pemicu yang dimaksud adalah kemungkinan para panitia Ad Hoc sebelumnya mempunyai riwayat penyakit kronis seperti jantung, hipertensi stroke, dan lainnya sehingga dengan kelelahan penyakit-penyakit tersebut kembali "kumat" hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Diagnosa tersebut terkonfirmasi oleh hasil audit medik yang dilakukan Kementerian Kesehatan di mana hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 51 persen para panitia Ad Hoc meninggal disebabkan karena penyakit jantung, stroke, dan hipertensi; selebihnya karena asma, gagal pernapasan, diabetes, gagal ginjal, lever, dan kecelakaan.

Berkaca pada salah satu permasalahan di atas, mungkin sudah saatnya KPU segera menerapkan sistem E-Rekap untuk Pemilu ke depan. E-Recapitulation atau disingkat E-Rekap adalah sistem rekapitulasi hasil pemilihan elektronik yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Pada Pemilu di Indonesia, penggunaan E-Rekap memang belum diterapkan masih sebatas rencana pada tahun ini.

Menurut Agenda, tahun 2020 akan dilangsungkan Pemilihan Kepala daerah (Pemilukada). Jika terlaksana, maka sistem E-Rekap akan menggantikan mekanisme rekapitulasi manual berjenjang.

E-Rekap sebenarnya telah banyak digunakan oleh berbagai negara, mulai dari Amerika, Eropa hingga Afrika yang telah memercayakan hasil Pemilunya pada sistem ini. bahkan di Amerika sendiri persentase negara-negara yang mengggunakan E-Rekap telah mencapai 87 persen.

Sebagai wujud transformasi dari sistem manual yang dinilai tidak terlalu bermanfaat dan mahal menuju sistem yang akuntabel, efektif dan efisien. 

Penerapan E-Rekap pada Pemilu di Indonesia memiliki beberapa  keuntungan, di antaranya adalah proses rekapitulasi tidak memakan waktu yang lama atau singkat. Jika pada Pemilu 2019 proses rekapitulasi dapat memakan waktu sekitar 35 hari, Pemilukada Gubernur 12 hari dan Walikota/Bupati 8 hari. Intinya, E-Rekap dapat mempercepat proses pelaporan perhitungan agar hasil dapat segera diketahui.

Selain itu, E-Rekap juga diyakini dapat menekan angka manipulasi perhitungan dan kesalahan (human error) yang sering terjadi di tingkat Ad Hoc. Kemudian untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan media massa dan mengurangi beban kerja panitia Ad Hoc di lapangan yang pada kasus terakhir telah banyak memakan korban jiwa serta lebih ramah lingkungan (go green) karena tidak banyak menggunakan kertas alias paperless.

Jika diaplikasikan sekarang, E-Rekap diperkirakan akan menjumpai hambatan, di antaranya adalah masalah sarana dan prasarana, khususnya akses internet belum memadai terlebih untuk wilayah bagian Timur dan terpencil, kualitas sumber daya manusia yang belum merata walaupun teknologi informasi saat ini sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kemudian sosialisasinya masih tergolong minim yang nantinya bisa berakibat minimnya public trust terhadap sistem ini.

Wacana untuk menerapkan E-Rekap pada Pemilukada 2020 dianggap sangat ambisius namun sangat mungkin dilaksanakan. Karena jika dirunut pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, KPU dinilai mampu dan familiar dengan penggunaan teknologi Pemilu. Contohnya seperti aplikasi Sistem Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Pencalonan (Silon), Sistem Logistik (Silog), dan Sistem Perhitungan (Situng).

Evaluasi penggunaan E-Rekap 2020 nantinya akan menjadi tolok ukur dan bahan evaluasi untuk Pemilu 2024. Sebagai catatan akhir, bahwa perbaikan sistem tata kelola Pemilu khususnya pemamfaatan teknologi pemilihan harus terus berlanjut seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi sehingga dapat berjalan linier dan menghasilkan sistem pemilihan yang lebih ideal.