Indonesia sejak awal pendiriannya sudah berkonsep sebagai negara demokrasi. Konsep negara demokrasi mengharuskan adanya partai politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partai adalah perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuan (terutama bidang politik). Partai digunakan sebagai sarana mengikuti kontes politik.

Berdasarkan pengertian tersebut tentu setiap negara demokrasi memiliki banyak partai. Hal ini disebabkan banyaknya orang dengan kepentingan yang berbeda. Kepentingan ini menjadi pemicu lahirnya partai-partai.

Era orde lama menandai lahirnya banyak partai. Hal ini didasarkan adanya Maklumat Pemerintah RI 3 November 1945 yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan. Berdasarkan maklumat tersebut lahir partai dengan jumlah 29 partai.

Pendirian partai didasarkan pada kepentingan golongan masyarakat tertentu. Partai tersebut digolongkan dalam empat kelompok berdasarkan asas ketuhanan, kebangsaan, marxisme, dan kelompok partai lain. Setidaknya hingga pemilu pertama tahun 1955 ada 172 partai yang terbentuk.

Pemilu pertama pada tahun 1955 menjadi ajang bagi para partai tersebut. Jelas 172 adalah angka yang besar, namun hanya ada 4 partai pemenang. Partai tersebut meliputi Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama, dam Partai Komunis Indonesia.

Partai pemenang pada masa itu akan semakin kuat posisinya. Mereka cenderung melakukan penggabungan dan pembentukan fraksi-fraksi dalam pemerintahan. Partai yang kalah cenderung menghilang dan membubarkan diri. Sulit mempertahankan eksistensi pada masa itu.

Sistem multi partai ini memiliki kelemahan yang mendasar. Hal ini menjadikan pemerintahan yang lemah dan tidak efektif. Terlalu banyak kepentingan golongan dalam pemerintahan.

Masa demokrasi terpimpin tahun 1960 menjadi akhir dari sistem multi partai. Melalui Peraturan Presiden no 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai. Hasilnya hanya ada 10 partai politik yang berhak ikut pada pemilu. Partai tersebut meliputi PNI, NU PKI, Partai Katolik, Pertindo, Partai Murba, PSII, Arudji, IPKI, dan Parkindo.

Akhir era orde lama jumlah partai berkurang satu. Partai Murba dikeluarkan dari daftar partai politik tetap. Partai Murba terindikasi melakukan praktik-praktik revolusi yang mengganggu stabilitas pemerintahan era demokrasi terpimpin.

Masuk era orde baru terdapat peleburan partai secara bertahap. Akibat dari G30S/PKI menyebabkan PKI dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Partai Pertindo juga ikut dibubarkan, namun Partai Murba dimasukkan lagi sebagai partai politik tetap. Muncul Partai Muslimin Indonesia dan Golongan Karya yang pada dasarnya merupakan kelompok kepentingan ABRI tahun 1964.

Golongan Karya atau Golkar pada awalnya merupakan organisasi yang bertujuan mengimbangi dominansi PKI tahun 1960-an. Ketika Jenderal Soeharto diangkat menjadi presiden menggantikan Soekarno membuat kedudukan Golkar menjadi partai politik. Ini untuk membantu menyelaraskan pemerintahan dengan golongan satu kepentingan.

Belajar dari era orde lama, pemerintahan orde baru berupaya menciptakan sistem politik dengan format baru. Pemerintah melakukan penyederhanaan partai dan memberi peranan fungsi sosial ABRI. Akibatnya hanya ada tiga partai pada masa orde baru.

Partai tersebut meliputi Golkar, PDI, dan PPP di mana ketiga partai ini menjadikan Pancasila sebagai dasar politik. PDI merupakan penggabungan dari PNI, TPKI, Parkindo, Partai Murba, dan Partai Katolik. PPP merupakan peleburan partai berhaluan Islam seperti NU, Parmusi, TPKI, dan Perti.

Sistem partai era orde baru ini terbukti efektif dalam pemerintahan Indonesia. Politik kepentingan tidak begitu banyak mengakibatkan program pemerintahan berjalan dengan baik terlepas dari penyelewengan konstitusi dan alih fungsi ABRI. Tujuan pemerintah banyak yang tercapai seperti mampu swasembada pangan tahun 1984.

Sistem seperti ini juga diadopsi oleh negara maju. Sebut saja Amerika Serikat, negara ini hanya memiliki dua partai yang bersaing. Partai tersebut adalah Demokrat dan Republik. Meskipun jeda pemilu hanya empat tahun, sistem ini terbukti efektif dalam pemerintahan.

Sistem dua partai menjadikan keseimbangan politik. Partai yang kalah otomatis akan menjadi oposisi sehingga akan mengawal laju pemerintahan yang berkuasa. Tidak ada kesenjangan antara partai pemenang dan oposisi.

Masuk era reformasi ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri tahun 1998. Era ini ditandai dengan munculnya partai-partai baru yang berorientasi politik yang sama diantara anggotanya. Pembentukan partai-partai ini mirip seperti era orde lama. Jumlah partai mencapai 184, dari jumlah itu hanya 141 memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.

Setiap golongan yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat membentuk partai-partai baru. Pemilu terakhir tahun 2019 menghasilkan 16 partai sebagai kontestannya. Sampai saat ini jumlah partai tersebut masih terus bertambah.

Partai yang terus bertambah pada saat ini mengingatkan akan era orde lama. Berkaca dari pengalaman orde lama sistem multi partai ini banyak kekurangannya. Terlalu banyak kepentingan golongan di dalamnya.

Apakah pemerintah akan mengulangi peninggalan era orde lama yang tidak efisien ini. Meskipun ada fraksi-fraksi dalam pemerintahan, faktanya jumlah posisi dan oposisi tidak seimbang. Hal ini dapat menghilangkan jati diri negara demokrasi itu sendiri.