Hampir setiap hari kita bisa melihat aktivitas Presiden Joko Widodo, baik di desa, kota yang pernah ia kunjungi selama menjadi no satu di Republik ini, setiap perjalanan selalu terdokumentasi secara rapi. Tak hanya perjalanan yang bisa publik lihat tapi gamabar foto selfi yang serig jokowi lakukan di pelosok pun bisa kita lihat, melalui akun resmi seperti facebook, twitter, dan Youtub seolah kita lansung bisa bicara kepada khalayak publik.

Publik sangat setia mengikuti semua perkembangan aktivitas yang presiden lakukan, bahkan ketika presiden Jokowi bersama cucunya pun khalayak publik tau, begitulah derasnya informasi internet melalui akun-akun resmi yang di miliki publik pigur diseluruh dinia hari ini. Termasuk kemenangan presiden Amerika dari Barak Obama hingga Donal Trump mampu mendulang suara yang begitu dahsyat dan efektifnya dilakukan.

Sosial media tak hanya mendekatkan hubungan dua orang yang terpaut jauh. Sosial media ini juga menggantarkan dan mendekatkan hubungan seorang public figure dengan publik. Melalui sosial media, segala tindakan, aktivitas, ucapan, ataupun pikiran seorang public figure bisa terdiseminasi secara cepat dan tak perlu media mainstream untuk memberitakannya. Di era baru, komunikasi politik terus mengalami pergeseran. Marilah kita mengamati sosok figur seperti Joko Widodo dan Muhammad Zainul Majdi atau yang sering di kenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB)

Internet memasuki ruang-ruang publik, membayangi proses demokratisasi. Semua aktivitas politik, mulai dari kampanye dan pemilihan umum tak bisa dilepaskan dari kehadiran internet. Bahkan pendekatan terbaru dalam kampanye adalah melalui media online, yang dilakukan hampir semua partai politik. Ini menjadi bukti bahwa semua partai politik menggunakan internet untuk menopang aktivitas politiknya.

Hubungan antara politisi dan media baru di era internet telah dibahas dalam beberapa laporan penelitian. Gazali (2014) pernah mendiskusikan tentang “new media democracy” atau “social media democracy” yang kadang-kadang sering pula disebut “networking democracy”.Dalam hal ini, internet –khususnya media sosial—dianggap sebagai katalis demokratisasi. Media sosial memiliki potensi untuk menyusun ulang relasi kuasa dalam komunikasi. Dengan menggunakan media sosial, warga bisa memfasilitasi jejaring sosial (social networking) dan memiliki kemampuan untuk menantang kontrol monopoli produksi media dan diseminasi yang dilakukan negara dan institusi komersial.

Keterbukaan platform media sosial bagi individu dan kelompik telah menjadi sumber inovasi dan ide-ide dalam praktik demokratik. Bersetuju dengan Gazali, kita bisa menyebutnya sebagai “demokrasi media sosial” yakni proses demokratis yang secara substansial dipengaruhi oleh penggunaan media sosial. Dalam hal ini, setiap ‘click’ yang dakukan warga bisa disebut sebagai ekspresi dalam iklim demokratisasi yang wadahnya berlangsung di media sosial.

Tak hanya digunakan oleh para aktivis pro-demokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa internet juga digunakan oleh elemen gerakan sosial yang lain sebagai wadah untuk membangun konsolidasi. Di antaranya adalah studi yang dilakukan Yanuar Nugroho (2012) yang dipublikasikan dengan tajuk Localising the Global, Globalising the Local: The Role of the Internet in Shaping Globalisation Discourse in Indonesia NGOs. Ia menunjukkan bahwa pihak aktivis NGO menggunakan internet untuk merespon berbagai wacana antiglobalisasi. Mereka menggunakan konteks lokal untuk merespon wacana global, menggunakan teknologi secara strategis sebagai pelempar isu ke dunia luar.

Studi Nugroho ini menarik untuk ditelaah sebab menunjukkan bahwa internet adalah tols yang bisa digunakan berbagai elemen gerakan sosial lainnya. Seiring dengan kehadiran media sosial, lalu-lintas percakapan itu pun berpindah dari sebelumnya menggunakan website, email, ataupun groups ke media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, ataupun beberapa diskusi melalui WhatsApp dan Blackberry Messenger. Lalu lintas diskusi menjadi lebih interaktif, lebih semarak, dan melibatkan lebih banyak orang.

Mengamati akun media sosial milik Jokowi dan TGB, kita bisa menyerap satu pesan penting. Bahwa media sosial bisa membantu seorang politisi untuk berkomunikasi dengan publik serta berbicara langsung tentang apa yang sedang dihadapinya.

Akun dua tokoh politik itu, serta mengamati kecenderungan masyarakat untuk berbagi informasi lewat jejaring sosmed, kita bisa menarik beberapa kesimpulan sederhana.

Pertama, sedang terjadi satu transformasi komunikasi politik di era yang baru. Dahulu, para Public Relation (PR) atau tim komunikasi politik hanya menunggu di balik meja lalu menjalin relasi dengan banyak media. Kini, pendekatan itu sudah dianggap kaku. Dalam konteks komunikasi politik, seorang PR harus setiap saat menggempur pasar dengan berbagai informasi tentang client-nya. Ia tak menunggu, tetapi ia pro-aktif dan siap menggempur publik dengan informasi.

Semua tim komunikasi politik seyogyanya bisa menulis, bisa mendiseminasikan informasi ke seluruh penjuru. Mereka dituntut untuk lebih pro-aktif dan membagukan segala hal ke publik melalui berbagai kanal medsos. Mereka harus bisa mengombinasikan berbagai cara menyampaikan pesan, bisa melalui foto, sketsa, infografis, lukisan, hingga kutipan-kutipan yang mencerahkan, lalu membaginya ke publik.

Kedua, dahulu, ketergantungan seorang PR atau tim komunikasi politik dengan media massa sedemikian tinggi. Media massa menjadi satu-satunya kawah yang mengolah berbagai informasi yang berseliweran di media sosial. Demi membangu citra yang positif di media, seorang praktisi PR akan membangun relasi, membuat media gathering, dan sesekali mengajak awak redaksi makan siang. Disiapkan pula beberapa bonus liputan bagi media yang menulis sesuai permintaan.

Sering pula, seorang PR membuat press release yang ditujukan kepada pihak media dengan harapan agar memuat sebanyak mungkin informasi tentang politisi yang didampingi PR tersebut. Namun, dalam perkembangannya, liputan media itu tak selalu sesuai dengan yang diinginkan. Sementara mengandalkan ruang iklan (advertorial) di media juga bukan solusi yang baik, sebab pembaca cenderung menghindari halaman iklan.

Ketiga, tim komunikasi politik harus mengenali bagaimana dinamika informasi. Mereka harus bisa mengenali bagaimana informasi menyebar secara viral. Kemampuan ini penting untuk menyalurkan berbagai kanal informasi. Bisa pula digunakan untuk encegat satu informasi yang mendiskreditkan client-nya. Dia harus bisa mengenali siapa saja blogger atau fesbuker yang berpengaruh dan bisa mengendalikan opini. Dengan cara membangun netwrk yang kuat, maka satu isu bisa digelembungkan, namun bisa pula ditengelamkan secepat mungkin.

Keempat, tim komunikasi politik harus piawai dan menguasai seluruh medsos. Ia mesti terbiasa berinteraksi di medsos, dan tahu bagaimana kiat dan etika berinteraksi di dunia baru itu. Meskipun ia membawa nama seorang tokoh penting, ia tak boleh bersikap jumawa di dunia itu. Sikap angkuh hanya akan membuka pintu bagi banyak orang untuk mem-buly serta memojokkan orang tersebut, tanpa upaya

Kelima, semua tim komunikasi politik harus punya sisi kreativitas di atas rata-rata. Mengemas pesan politik tak bisa lagi dengan hard campaign yang berupa glorifikasi atas satu tokoh. Yang harus dilakukan adalah melakukan soft campaign yang antun, sehingga publik ataupun netizen merasa nyaman dan setia menjadi follower. Informasi yang dibagikan adalah infrmasi yang mencerahkan, bukan informasi negatif yang hanya akan merusak mood seseorang. Semakin banyak menebar hal positif di medsos, maka semakin besar pula peluang untuk disukai, dan terakhir menjadi trendsetter dari semua arus informasi.

Kembali ke sosok orang no satu di republik itu  dan Tuan Guru Bajang. Setelah kita duduk perkarakan dari problem –problem dan kelebihan yang dimiliki keduanya. Jelas sangat jauh dari ekspektasi, khususnya bagi TGB yang hanya memiliki akun yang sangat berserakan, tidak terorganisir seacara baik, seperti akun yang telah kita lihat selama akativitas sapari dakwahnya sebagai tokoh ulama dan umarok itu tidak sampai kepada khalayak publik. Di sinilah perbedaan yang mau penulis ungkapkan.