Budaya cetak (print culture) di Eropa sudah dikenal saat mesin cetak modern pertama diciptakan oleh Johan Gutenberg pada 1450. Dari sanalah industri percetakan terus meluas ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia yang waktu itu masih bernama Hindia-Belanda.

Mesin cetak pertama kali dibawa ke Hindia-Belanda oleh Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada abad ke-17. Saat itu mesin cetak digunakan untuk keperluan mencetak dokumen-dokumen administrasi.

Pada masa Gubernur Jenderal Van Imhoff tahun 1744 barulah mesin cetak digunakan untuk keperluan menerbitkan surat kabar atau Koran. Surat kabar pertama di Hindia-Belanda adalah Bataviasche Nouvelles yang terbit tahun 1744 - 1746. Kemudian muncul surat kabar Het Vendue Nieuws yang terbit tahun 1766 - 1809. 

Sejak saat itu, bak jamur di musim hujan, bermunculanlah banyak surat kabar berbahasa Belanda, misalnya Java Government Gazeite, Het Bataviasch, Advertentie Blad, Java Bode, De Locomotief, Soerabajaasch Handelsblad, Vorstenlanden, dan Tjeremai. Semua surat kabar tersebut adalah surat kabar yang pro dengan pemerintah atau berfungsi sebagai corong pemberitaan pemerintah.

Lahirnya Pers Bumiputera

Penggunaan mesin cetak untuk menerbitkan surat kabar tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah saja, rakyat Bumiputera pun melakukan hal yang sama. Surat kabar Bumiputera pertama adalah Soenda Berita yang didirikan oleh R.M Tirtoadisuryo tahun 1903 dengan bantuan Bupati Cianjur R.A.A Prawiredja. 

Namun, surat kabar ini tak bertahan lama. Pada 1905-1906, Soenda Berita mengalami krisis finansial yang kemudian harus berhenti cetak. Tapi langkah Tirtoadisuryo tidak berhenti di situ, ia kemudian mendirikan Medan Prijai tahun 1907, di kemudian hari surat kabar ini lebih dikenal karena dianggap lebih radikal dalam mengkritik pemerintah.

Dengan terbitnya surat kabar yang diasuh sendiri oleh Bumiputera, terlebih dengan semangat kesadaran akan kesetaraan, mampu membentuk kesadaran nasional dengan jalan menjadikan orang sadar akan rekan-rekan mereka sesama pembaca. Surat kabar juga membentuk ruang publik (public sphere) yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah dan priyayi saja. 

Keterbukaan ruang publik ini memberikan dampak positif terhadap posisi Bumiputera sebagai kaum terjajah saat itu. Informasi tentang kebijakan pemerintah bisa diakses oleh masyarakat luas yang bisa membaca, kendati pemerintah memberlakukan aturan ketat terhadap semua pers yang terbit di Hindia-Belanda.

Medan Prijai menandai langkah awal Bumiputera dalam pers perjuangan. Dari sinilah bermunculan surat kabar yang dimotori oleh rakyat Bumiputera sendiri.

Dari sekian banyak surat kabar, dalam tulisan ini hanya akan dibahas dua surat kabar yaitu, Sinar Djawa dan Sinar Hindia, namun sebelum lebih jauh, harus dipahami sebenarnya surat kabar tersebut adalah sama hanya kemudian mengalami pergantian nama.

Sinar Djawa dan Sinar Hindia di Tangan Sarekat Islam Semarang

Perlu dipahami sebelumnya, penerbitan surat kabar Bumiputera saat itu lekat dengan organisasi kemasyarakatan, seperti yang terjadi dengan Sinar Djawa dan Sinar Hindia. Secara resmi, akhir tahun 1913, Sarekat Islam (SI) Semarang membeli perusahaan percetakan milik orang Tionghoa, yaitu Hoang Thai and Co. Perusahaan inilah yang menerbitkan Sinar Djawa sejak 1899 di bawah pimpinan Sie Hien Liang. 

Setelah dibeli, Sinar Djawa jadi milik SI Semarang. Nama tersebut tetap digunakan sampai 1 Mei 1918 saat berganti nama menjadi Sinar Hindia. Di tangan SI Semarang, Sinar Djawa pertama kali terbit 4 Januari 1914. Sinar Djawa terbit setiap hari, kecuali Minggu dan hari raya.

Di tangan SI Semarang, tepatnya saat Muhammad Joesoef menjadi redaktur, Sinar Djawa memilih untuk bersikap kooperatif dengan pemerintah. Dampak dari Hal tersebut, Sinar Djawa tidak diakui sebagai surat kabar yang kritis dan radikal. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat urusan Bumiputera, D.A Ringkes.

Hal lain terjadi setelah Semaoen diangkat menjadi Presiden SI Semarang pada 8 Mei 1917. Enam bulan kemudian, 19 November 1917, dia masuk jajaran redaksi Sinar Djawa sebagai redaktur politik. 

Sejak masuknya Semaoen, penulisan dalam Sinar Djawa berubah menjadi lebih radikal atau nonkooperatif dengan pemerintah. Hal ini terjadi karena kondisi sosial makin merugikan Bumiputera, ditambah ideologi Marxisme-komunisme yang dianut oleh Semaoen.

Semaoen meneguhkan sikapnya dengan menjadikan Sinar Djawa bersuara lebih lantang dan berani menyuarakan derita rakyat Bumiputera, sehingga pada 1 Mei 1918 berganti nama menjadi Sinar Hindia. Inilah kutipan keputusan Semaoen:

"Telah dipoetoeskan di Aandeelhouder vergadering Sinar Djawa kemarin, boelan jaitoe atas permintaan saudara Semaoen, maka nama soerat kabar kita Sinar Djawa diganti Sinar Hindia." (Sinar Djawa, 30 April 1918)

Selain lekat dengan organisasi kemasyarakatan, surat kabar juga tidak bisa lepas dari konteks sosial masyarakat di mana Surat kabar itu terbit. Hal itu juga terjadi pada Sinar Djawa dan Sinar Hindia yang terbit di Semarang.

Semarang, di awal abad ke-20, dikenal sebagai salah satu kota terpadat di Jawa. Hal itu lumrah terjadi karena Semarang juga menjadi pusat industri, salah satunya industri gula.

Aktivitas industri dan kepadatan penduduk membuat permasalahan sosial terjadi di mana-mana, seperti kelaparan dan wabah penyakit pes. Kelaparan dan wabah penyakit disebabkan oleh perbudakan yang dilakukan oleh setan uang (meminjam kata dari Sinar Hindia untuk menyebut kapitalis).

Kala itu, rakyat Bumiputera diberi upah kecil yang tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Awal abad ke-20 juga menjadi awal perjuangan politik Bumiputera. Takashi Shiraishi menyebutnya zaman bergerak di Semarang.

Wacana Politik dalam Sinar Djawa dan Sinar Hindia

Dari banyak wacana yang muncuk di Sinar Djawa dan Sinar Hindia, ada dua yang paling mendominasi, yaitu wacana politik dan ekonomi. Wacana sendiri menurut Thwaites adalah seperangkat susunan teks yang mengorganisasikan dan mengoordinasikan tindakan, posisi, dan identitas orang-orang yang memproduksinya, dan, menurut Norman Fairclough, wacana itu tersusun secara sosial.

Telah disinggung sebelumnya bahwa Sinar Djawa dan Sinar Hindia perkembangannya tidak bisa lepas dari SI Semarang dan konteks sosial masyarakatnya pada saat itu. Dua elemen tersebut memengaruhi produksi berita sehingga membentuk wacananya masing-masing. 

Baca Juga: Koran Terakhir

Saat masih bernama Sinar Djawa, Ringkes menganggapnya tidak radikal alias lembek. Namun keadaannya tidak serta-merta begitu. Berita dan tulisan-tulisan yang dimuat relatif keras meski lebih keras Sinar Hindia.

Wacana politik dimulai dari diskriminasi atau disebut juga politik apertheid oleh Ong Hok Ham. Surat kabar tersebut pernah mewartakan tindakan diskriminasi oleh pemerintah Belanda.

Misalnya, setiap pegawai rendahan Bumiputera dilarang menggunakan bahasa Melayu saat berkomunikasi dengan atasannya. Jika dilakukan, mereka akan dikenakan hukuman karena dianggap tidak menghormati atasan. Pegawai rendahan hanya boleh menggunakan bahasa Jawa Kromo saat berkomunikasi dengan atasannya. 

Selain itu, ada juga perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh atasan yang notabene adalah orang Eropa atau kulit putih. Rakyat Bumiputera yang bekerja di perusahaan mereka wajib menghormatinya dengan sembah jongkok kepada atasannya. Perlakuan seperti mendapat perlawanan dari penulis di Sinar Djawa:

"Wahai, saudara-saudara kita! Djanganlah kamoe takoet akan sesoeatoe manoesia jang hendak mengindjak-indjak kita. Tampakanlah keberanianmoe!" (Sinar Djawa, 30 Agustus 1917)

Diskriminasi menjadi masalah mendasar yang kemudian mencakup banyak aspek kehidupan rakyat Bumiputera. Selain pembedaan derajat antar-indvidu, perbedaan juga terjadi pada hak politik Bumiputera. Pemerintahan sendiri (zelfbestuur) menjadi pembahasan dominan dalam wacana politik ini. 

Hindia-Belanda diusulkan mempunyai pemerintahan sendiri, setelah isu kebijakan desentralisasi dilayangkan oleh Kerajaan Belanda. Sayangnya, isu itu tidak mentah-mentah ditelan oleh kelompok pergerakan di Semarang. Mereka menduga itu hanya permainan yang merugikan. 

Namun, anehnya, pemimpin redaksi Sinar Djawa saat itu Tjokroamidjojo mengutarakan kesepakatan terhadap kebijakan ini. Ia menilai Bumiputera harus menyambut kebijakan ini dengan baik.

Zelfbestuur mengharuskan Hindia mempunyai dewan rakyat (Volksraad) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif saat itu. Dalam proses itu, wacana realisasinya mendapat banyak kritikan pedas dari berbagai penulis. Betapa tidak, komposisi organisasinya berimbang. 

Sedikitnya ada 39 anggota dengan pembagian, 19 orang diangkat oleh Gubernur Jenderal, 5 orang Bumiputera, dan 14 orang Eropa dan Timur Asing. Atau dalam versi yang lain sesuai pasal 68 b.R.R (Locale Raden) alinea 2 anggotanya adalah 10 orang Bumiputera dan 9 orang bangsa Eropa dan Timur Asing. Kendati komposisinya terlihat Bumiputera lebih mendominasi, tetap saja ada campur tangan bangsa lain dalam volksraad ini.

Tidak semua orang bisa memilih perwakilannya untuk duduk di kursi dewan rakyat tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah berpenghasilan f 50/bulan dan bisa berbahasa Belanda. Dari sekian banyak Bumiputera, hanya ada 1% yang memenuhi syarat tersebut. 

Semaoen menyebut volksraad sebagai yang dibuat pemerintah untuk meredam pergerakan kaum Bumiputera. Di samping volksraad, ada hal lain yang menjadi pembahasan penting Sinar Djawa dan Sinar Hindia, yaitu Indiewerbaar (milisi Bumiputera). 

Salah satu tokoh SI yang sepakat dengan Indiewerbaar adalah Abdoel Moeis. Dia menilai Indiewerbaar dibentuk untuk menjaga diri dari serangan bangsa lain, saat Hindia bisa mendirikan pemeritanhan sendiri.

Meski pendapat Abdoel Moeis terlihat humanis, di mata tokoh sosial demokrat Belanda, Mr. Mandels, indiewerbaari tak lain hanyalah politik yang akan menjerat Bumiputera, dengan alasan pekerjaan Bumiputera sudah berat makin berat jika menjadi Indiewerbaar. Di bagian lain, tokoh seperti Semaoen menganggap Indiewerbaar sebagai pelindung pemerintah dan setan oeang semata.

Ibarat panggang jauh dari api, kondisi tersebut tidak menggambarkan Politik Etis yang digadang-gadang pemerintah sejak 1901 tidak ada balas budi yang setimpal dari penjajah Belanda. Meski begitu, Bumiputera menerima dampak positif dari pendidikan modern yang diterapkan oleh Belanda. Banyak bermunculan tokoh-tokoh muda yang membentuk banyak pergerakan. Yudi Latief menyebut sebagai golongan intelegensia. 

Mereka merespons tindak-tanduk penjajah Belanda dengan perkumpulan mereka. Secara umum dibagi menjadi golongan, yaitu golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan adalah kelompok yang lebih kooperatif dengan pemerintah sedangkan golongan kiri adalah sebaliknya. Dari golongan kiri menghendaki kekuasaan ada di tangan rakyat, dengan jargon yang dikenalkan oleh Mas Marco, sama rata sama rasa

Organsasi itu, beberapa di antaranya: Sociaal Democratisch Arbeiders Partij (SDAP), Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), dan lain sebagainya. Pergerakan mereka juga amat dibatasi oleh pemerintah. Siapa pun yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban (rust en orde) akan dijatuhi hukuman yang berat sebelah.

Dalam penegakan hukum pers (presdelict), pemerintah juga menyasar orang-orang yang mengkritiknya, seperti saat Henk Sneevliet menulis karangan de indier di koran milik organisasi Insulinde. Artikel yang berisi tentang revolusi sosial di Rusia dan kritik terhadap pemerintah Belanda ini dianggap mengganggu rust en orde. 

Goenawan juga mengalami hal yang sama. Dia dituding menghina rapat umum pemerintah. Ia dijatuhi hukuman 30 hari penjara dengan denda f 200.

Wacana Ekonomi dalam Sinar Djawa dan Sinar Hindia

Tahun 1918 adalah masa-masa akhir dari Perang Dunia I. Meski tidak terlibat langsung, Hindia merasakan kelangkaan pasokan sembako dan peralatan sekolah. Masalah tersebut membuat banyak kaum Bumiputera mengalami kelaparan. 

Derita makin menjadi saat kaum buruh bekerja dengan upah sangat kecil, misalnya juru tulis (klerk) di Sumatra hanya digaji f 40/bulan. Bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, memilih untuk menjadi pengemis seperti yang terjadi di Tegal.

Sudah digaji kecil banyak dari buruh juga yang hanya dijadikan "perkakas" untuk industri kaum kapitalis. Mereka dipekerjakan seperti makhluk yang tidak bernyawa saja. 

Tidak sampai di sana, beberapa kali Sinar Djawa dan Sinar Hindia juga mencatat praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama degan setan oeang kepada Bumiputera. Saat si peminjam tidak mampu membayar, maka tanahnya akan disita. Hal ini terjadi di Kudus tahun 1917.

Persaingan antara pengusaha kecil Bumiputera dengan industri tekstil berskala besar juga sempat diberitakan. Dalam hal ini, pemerintah didorong untuk memberikan bantuan modal dan bimbingan usaha. 

Selain industri tekstil, sektor pertanian Bumiputera juga terancam oleh pembukaan lahan tebu besar-besaran pemerintah dan setan oeang. Lahan persawahan yang berkurang memengaruhi penghasilan rakyat, dan kebutuhan pokoknya.